Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon Persilakan Gugat Pelantikan Ade Komaruddin Jadi Ketua DPR

Kompas.com - 12/01/2016, 12:40 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengatakan, pelantikan Ketua baru DPR RI, Ade Komaruddin sudah dilakukan melalui kajian mendalam terhadap aturan dan mekanisme yang ada.

Ia mempersilakan jika ada pihak yang mau melayangkan gugatan atas keputusan pengangkatan Ade tersebut.

"Silakan saja (gugat). Tapi kemana gugatannya? Dan apa yang mau digugat?" ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/1/2016).

Fadli menambahkan, kajian dari mekanisme politik juga telah ditempuh. Selain itu, lanjut dia, saat dilakukan rapat Badan Musyawarah (Bamus) juga tak ada penolakan.

"Jadi semua sudah sesuai dengan apa mekanismenya," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.

Pelantikan Ade sempat mendapatkan protes dan interupsi dari sejumlah anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna DPR, Senin (11/1/2016).  

Pelantikan Ade Komarudin sebagai Ketua DPR ini diprotes karena Partai Golkar saat ini dianggap tak memiliki legalitas kepengurusan.

Kubu Agung Laksono juga mengajukan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Ketua DPR, menggantikan Setya Novanto.

Namun, rapat Badan Musyawarah yang diikuti pimpinan DPR dan pimpinan fraksi memutuskan Ade tetap dilantik.

Interupsi di paripurna tak hanya datang dari kubu Agung, tapi juga sejumlah anggota DPR dari Fraksi lainnya, seperti Johnny G Platte dari Fraksi Nasdem dan Ruhut Sitompul dari Fraksi Demokrat.

Ruhut bahkan sampai maju ke podium untuk menyampaikan interupsinya, tetapi tetap tak diakomodasi oleh pimpinan DPR.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Nasional
KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Nasional
Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Nasional
Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

PDN Diserang "Ransomware", Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

Nasional
Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Nasional
Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Nasional
Berkaca dari Kasus Vina Cirebon, Komnas HAM Sebut Proses Penyidikan dan Penyelidikan Polisi Rentan Pelanggaran

Berkaca dari Kasus Vina Cirebon, Komnas HAM Sebut Proses Penyidikan dan Penyelidikan Polisi Rentan Pelanggaran

Nasional
Minta Presiden Dipilih MPR Lagi, La Nyalla Desak Sidang Istimewa Usai Prabowo Dilantik

Minta Presiden Dipilih MPR Lagi, La Nyalla Desak Sidang Istimewa Usai Prabowo Dilantik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com