Meski Hujan Interupsi, Ade Komaruddin Tetap Dilantik sebagai Ketua DPR

Kompas.com - 11/01/2016, 13:27 WIB
Politisi Golkar Ade Komarudin saat dilantik sebagai Ketua DPR RI dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (11/1/2016). KOMPAS.com/DANI PRABOWOPolitisi Golkar Ade Komarudin saat dilantik sebagai Ketua DPR RI dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (11/1/2016).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Golkar Ade Komarudin tetap dilantik sebagai Ketua DPR RI dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (11/1/2016).

Pelantikan tetap dilakukan meski mendapatkan protes dan interupsi dari sejumlah anggota DPR yang hadir.

Saat memimpin sidang, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah tak menghiraukan protes tersebut dan tetap mengetuk palu memutuskan memulai agenda pelantikan.

"Kita putuskan untuk melantik ketua DPR yang baru sekarang," kata Fahri sambil mengetuk palu.

Pelantikan kemudian dimulai. Proses pelantikan dipimpin Ketua Mahkamah Agung Muhammad Hatta Ali dengan disaksikan oleh Plt Ketua DPR Fadli Zon dan tiga wakil ketua DPR lainnya.

Setelah itu, Fadli Zon langsung menyerahkan palu pimpinan kepada Ade Komarudin. Ade kemudian dipersilahkan duduk di kursi pimpinan DPR dan memberikan pidato di podium.

Pelantikan Ade Komarudin sebagai Ketua DPR ini diprotes karena Partai Golkar saat ini dianggap tak memiliki legalitas kepengurusan.

Kubu Agung Laksono juga mengajukan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Ketua DPR, menggantikan Setya Novanto.

Namun, rapat Badan Musyawarah yang diikuti pimpinan DPR dan pimpinan fraksi memutuskan Ade tetap dilantik.

Interupsi di paripurna tak hanya datang dari kubu Agung, tapi juga sejumlah anggota DPR dari Fraksi lainnya, seperti Johnny G Platte dari Fraksi Nasdem dan Ruhut Sitompul dari Fraksi Demokrat.

Ruhut sampai maju ke podium untuk menyampaikan interupsinya, tetapi tetap tak diakomodasi oleh pimpinan DPR.

Novanto sebelumnya mengundurkan diri sebagai Ketua DPR setelah terjerat kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo-Wapres Jusuf Kalla. Novanto kemudian menjabat Ketua Fraksi Golkar di DPR.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar, Edhy Prabowo: Saya Tak Bersalah

Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar, Edhy Prabowo: Saya Tak Bersalah

Nasional
Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Mantan Menkes Siti Fadilah: Ini Bukan Vaksinasi, tapi Penelitian

Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Mantan Menkes Siti Fadilah: Ini Bukan Vaksinasi, tapi Penelitian

Nasional
Kepala Bappenas: Pemerintah Terbuka pada Semua Usulan Pembangunan Ibu Kota Baru

Kepala Bappenas: Pemerintah Terbuka pada Semua Usulan Pembangunan Ibu Kota Baru

Nasional
Pengamat Pertahanan Nilai Denwalsus Kemhan Tidak Bermasalah

Pengamat Pertahanan Nilai Denwalsus Kemhan Tidak Bermasalah

Nasional
Fraksi PKS Dukung Rencana Jokowi Bahas Persoalan di Myanmar Lewat KTT ASEAN

Fraksi PKS Dukung Rencana Jokowi Bahas Persoalan di Myanmar Lewat KTT ASEAN

Nasional
Raja Salman Beri Hadiah 15 Ton Kurma Istimewa untuk Umat Islam di Indonesia

Raja Salman Beri Hadiah 15 Ton Kurma Istimewa untuk Umat Islam di Indonesia

Nasional
Dakwaan Jaksa: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Rp 833,4 Juta untuk Belanja Barang Mewah Bersama Istri di AS

Dakwaan Jaksa: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Rp 833,4 Juta untuk Belanja Barang Mewah Bersama Istri di AS

Nasional
Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Anulir Pencalonan Orient Karena Dinilai Berkewarganegaraan AS

Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Anulir Pencalonan Orient Karena Dinilai Berkewarganegaraan AS

Nasional
Paslon Orient-Thobias Didiskualifikasi, PDI-P Minta KPU dan Bawaslu Tanggung Jawab

Paslon Orient-Thobias Didiskualifikasi, PDI-P Minta KPU dan Bawaslu Tanggung Jawab

Nasional
Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

Nasional
Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

Nasional
Wakil Ketua Komisi III: Harusnya Satgas BLBI Jadi Trigger Lahirnya UU Perampasan Aset

Wakil Ketua Komisi III: Harusnya Satgas BLBI Jadi Trigger Lahirnya UU Perampasan Aset

Nasional
Sepanjang 2021, Sebanyak 1.125 Bencana Alam Terjadi di Tanah Air

Sepanjang 2021, Sebanyak 1.125 Bencana Alam Terjadi di Tanah Air

Nasional
Buru Aset BLBI di Luar Negeri, Pemerintah Bakal Libatkan Interpol

Buru Aset BLBI di Luar Negeri, Pemerintah Bakal Libatkan Interpol

Nasional
JPU: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Untuk Renovasi Rumah Mertua

JPU: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Untuk Renovasi Rumah Mertua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X