Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bambang Soesatyo Kini Setuju Munas Rekonsiliasi

Kompas.com - 08/01/2016, 17:39 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Bendahara Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Bambang Soesatyo kini setuju dengan wacana Munas Rekonsiliasi.

Menurut dia, Munas rekonsiliasi untuk menyatukan kembali kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono ini bisa saja dilakukan selama digelar sesuai ketentuan.

"Sejauh memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam AD/ART partai Golkar, Munas atau Munaslub dapat saja digelar," kata Bambang dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/1/2016).

Bambang mengaku tidak ingin pengalaman buruk adanya munas di Ancol yang diselenggarakan kubu Agung terulang kembali. Menurut dia, akibat Munas tersebut lah Golkar mengalami dualisme kepemimpinan.

(Baca: Golkar Terancam Bubar)

Selain memenuhi aturan, lanjut Bambang, Munas rekonsiliasi juga harus ada kesepakatan nasional para pihak yang berseteru, para senior, sesepuh, dan pinisepuh.

Jika tidak, maka Munas atau Munaslub bukannya menyelesaikan masalah tapi justru menambah masalah baru.

"Jangan sampai nanti pihak yang kalah dalam kompetisi berkoar-koar lagi tidak sah atau tidak demokratis. Semua harus taat azas dan tunduk pada AD/ART dan kesepakatan nasional yang telah disepakati," ujar Bambang yang belum lama didepak Aburizal dari posisi sekretais fraksi di DPR.

(Baca: Ketika Aburizal Ditinggalkan Orang Dekatnya...)

Usulan Munas Rekonsiliasi datang dari poros muda Partai Golkar yang kemudian disetujui oleh para senior Golkar seperti Akbar Tandjung, Jusuf Kalla dan Habibie.

Rencananya, Mahkamah Partai Golkar dibawah pimpinana Muladi akan menggelar sidang untuk menentukan mekanisme penyelenggaraan Munas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Nasional
KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com