Lima Catatan Miring DPR 2015 Halaman 2

Kompas.com - 31/12/2015, 06:39 WIB

Ihsanuddin, Dani Prabowo, Ambaranie Nadia

Penulis

Lihat Foto

Persetujuan kenaikan indeks tunjangan tiap bulan untuk DPR (KOMPAS)

Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009)

Pimpinan DPR meresmikan pembangunan alun-alun Demokrasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/5/2015).

Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Demokrat Mulyadi menunjukan luka lebamnya ke media massa usai dipukul oleh Anggota Komisi VII dari Fraksi PPP Mustofa Assegaff.

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan, Surahman Hidayat (kiri), Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan, Junimart Girsang (tengah), dan Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan, Sufmi Dasco Ahmad saat mendengar keterangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said dalam sidang terbuka Mahkamah Kehormatan Dewan di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (2/12/2015).

Dewie Yasin Limpo saat ditemui di Rutan Pondok Bambu

Anggota Fraksi Nasdem mengambil sikap mengembalikan tunjangan yang sudah cair ke Setjen DPR dan meminta agar kenaikan tunjangan selanjutnya tak ditransfer. Anggota PPP Arsul Sani pun melakukan langkah yang sama.

(Baca: F-Nasdem Resmi Kembalikan Uang Kenaikan Tunjangan Total Rp 617 Juta)

2. Pemukulan anggota DPR

Ribut antaranggota parlemen terjadi pada 8 April 2015. Anggota Komisi VII dari Fraksi Persatuan Pembangunan, Mustofa Assegaf, memukul Wakil Ketua Komisi VII dari Fraksi Partai Demokrat Mulyadi.

Ihsanuddin /KOMPAS.com Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Demokrat Mulyadi menunjukan luka lebamnya ke media massa usai dipukul oleh Anggota Komisi VII dari Fraksi PPP Mustofa Assegaff.

Adegan kekerasan itu terjadi di sela-sela rapat Komisi VII DPR bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, April 2015.

Merasa tersinggung karena tidak diizinkan oleh Mulyadi untuk berbicara lebih lama dalam rapat, Mustofa memukul Mulyadi saat hendak menuju toilet di belakang ruang rapat.

(Baca: Pukul Pimpinan Komisi VII, Mustofa Assegaf Diskors 3 Bulan)

Mahkamah Kehormatan Dewan turun tangan menangani kasus ini. Mustofa dinyatakan melakukan pelanggaran etika berat. Ia diskors selama tiga bulan, tetapi masih mendapatkan gaji pokok.

3. Sidang pelanggaran etik pimpinan DPR

Di semester kedua 2015, pimpinan DPR digoyang oleh dua kasus pelanggaran etika. Pada awal September 2015, Ketua DPR RI Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, diadukan karena pertemuan mereka dengan calon presiden Amerika Serikat, Donald Trump, di New York.

Novanto dan Fadli tidak memenuhi dua panggilan pemeriksaan oleh Mahkamah Kehormatan atas kasus itu.

Di tengah wacana pemanggilan ketiga pada 19 Oktober 2015, tersiar kabar bahwa keduanya telah diperiksa secara diam-diam oleh dua pimpinan MKD, yakni Surahman Hidayat dan Sufmi Dasco Ahmad, pada 15 Oktober.

Hasil dari sidang tertutup MKD itu adalah Novanto dan Fadli divonis bersalah dan dianggap melakukan pelanggaran ringan.

(Baca: MKD Putuskan Novanto-Fadli Langgar Kode Etik Ringan)

Sepanjang November-Desember 2015, Novanto kembali menjadi sorotan setelah dilaporkan oleh Menteri ESDM Sudirman Said karena dugaan mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden terkait renegosiasi kontrak karya PT Freeport Indonesia (PT FI).