Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

F-Nasdem Resmi Kembalikan Uang Kenaikan Tunjangan Total Rp 617 Juta

Kompas.com - 21/10/2015, 14:48 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Nasdem resmi mengembalikan uang kenaikan tunjangan anggota Dewan kepada Sekretariat Jenderal DPR.

Fraksi Nasdem meminta pihak Setjen DPR untuk tidak lagi mentransfer kenaikan tunjangan untuk bulan-bulan selanjutnya.

Penyerahan uang itu diwakili Sekretaris Fraksi Syarif Andullah Alkadrie, Bendahara Fraksi Ahmad Syahroni, dan Anggota Fraksi Lutfi Andi Mutty. (baca: Tolak Kenaikan Tunjangan, Anggota Fraksi Nasdem Kembalikan Rp 17 Juta Per Orang)

Mereka mendatangi Gedung Setjen DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/10/2015), dan diterima Wakil Sekjen DPR Ahmad Djuned.

Uang tunai sejumlah Rp 617.263.200 langsung diserahkan ke Setjen DPR. Uang itu merupakan akumulasi kenaikan tunjangan yang diterima anggota mulai Juli-September 2015. 

Setelah dipotong pajak, tiap anggota menerima kenaikan sebesar Rp 5.715.400 per bulannya.

Syarif Alkadrie menjelaskan, pengembalian ini merupakan komitmen dari Nasdem yang sudah menolak kenakan tunjangan ini sejak awal.

Dia menilai, dalam kondisi ekonomi masyarakat yang sulit seperti ini, tidak tepat menerima kenaikan tunjangan itu.

"Walau jumlahnya sedikit, bisa lah sebagai partisipasi membantu kepada masyarakat," ucap Syarief.

Ahmad Djuned mengatakan, uang tersebut akan segera dikembalikan dengan ditransfer ke rekening negara.

Selain Nasdem, anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani juga sudah mengembalikan uang kenaikan tunjangannya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com