Jokowi Terima Siapa Pun Pengganti Novanto sebagai Ketua DPR

Kompas.com - 23/12/2015, 14:15 WIB
Makhamah Kehormatan Dewan (MKD) memeriksa Setya Novanto dalam perkara pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada sidang MKD, Jakarta, Senin (7/12/2015). KOMPAS/ALIF ICHWANMakhamah Kehormatan Dewan (MKD) memeriksa Setya Novanto dalam perkara pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada sidang MKD, Jakarta, Senin (7/12/2015).
|
EditorSabrina Asril
JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menerima siapa pun yang kelak dilantik menjadi ketua DPR menggantikan Setya Novanto. Jokowi menyerahkan proses pergantian ketua DPR pada mekanisme yang berlaku di parlemen.

"Siapa saja yang sudah diputuskan, dilantik di rapat paripurna, tentunya dengan tangan terbuka Presiden atau pemerintah akan menerima itu," kata Pramono di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/12/2015).

Pramono mengungkapkan, dirinya selalu melaporkan kepada Presiden mengenai semua perkembangan dan dinamika yang terjadi di DPR. Ia mengatakan bahwa Jokowi tidak akan mencampuri proses pergantian ketua DPR.

"Sama sekali pemerintah tidak mau ikut campur urusan itu," ungkapnya.

Sementara ini, kursi ketua DPR diisi oleh Fadli Zon selepas mundurnya Setya Novanto.

Seperti diketahui, Novanto mundur terkait kasus dugaan pencatutan nama Presiden untuk mencari keuntungan dari proses renegosiasi kontrak karya PT Freeport Indonesia. 

Pemilihan ketua DPR definitif baru akan dilakukan pada Januari 2016, setelah DPR selesai melakukan masa reses. 

Sesuai undang-undang, posisi ketua DPR akan tetap menjadi hak Partai Golkar, sesuai dengan partai asal Novanto.

Golkar pimpinan Aburizal Bakrie menyorongkan Ade Komarudin, sedangkan Golkar kubu Agung Laksono mencalonkan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk menggantikan Novanto. 

Kompas TV Mundur Sebagai Ketua DPR, Setya Novanto Meminta Maaf



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

10 Hari Terakhir, Bawaslu Temukan 458 Kampanye Langgar Protokol Kesehatan

10 Hari Terakhir, Bawaslu Temukan 458 Kampanye Langgar Protokol Kesehatan

Nasional
UPDATE 5 Desember: Bertambah 6.027, Kasus Covid-19 Kini Capai 569.707 Orang

UPDATE 5 Desember: Bertambah 6.027, Kasus Covid-19 Kini Capai 569.707 Orang

Nasional
KPU Diminta Batalkan Rencana Pemberian Suara Langsung oleh Pasien Covid-19

KPU Diminta Batalkan Rencana Pemberian Suara Langsung oleh Pasien Covid-19

Nasional
Yorrys Raweyai: Evaluasi UU Otsus Papua Perlu Dimasukkan ke Prolegnas Prioritas 2021

Yorrys Raweyai: Evaluasi UU Otsus Papua Perlu Dimasukkan ke Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Perludem Nilai Rencana Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19 ke RS Sangat Berisiko

Perludem Nilai Rencana Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19 ke RS Sangat Berisiko

Nasional
Berkaca Dampak Libur Panjang, IAKMI Prediksi Ada Kenaikan Kasus Covid-19 Setelah Pilkada

Berkaca Dampak Libur Panjang, IAKMI Prediksi Ada Kenaikan Kasus Covid-19 Setelah Pilkada

Nasional
Ketum PPNI: 75 Persen Perawat Meninggal Akibat Covid-19 Bertugas di Kamar Rawat Inap

Ketum PPNI: 75 Persen Perawat Meninggal Akibat Covid-19 Bertugas di Kamar Rawat Inap

Nasional
Ini Pesan IDI Buat Anda yang Masih Tak Percaya Covid-19

Ini Pesan IDI Buat Anda yang Masih Tak Percaya Covid-19

Nasional
IDI: Sejak Maret 2020, Total 342 Petugas Medis Wafat karena Covid-19

IDI: Sejak Maret 2020, Total 342 Petugas Medis Wafat karena Covid-19

Nasional
Cagub Sumbar Mulyadi Jadi Tersangka Tindak Pidana Pemilu

Cagub Sumbar Mulyadi Jadi Tersangka Tindak Pidana Pemilu

Nasional
Jelang Pemungutan Suara, Bertambah Jumlah Daerah Penyelenggara Pilkada Berstatus Zona Merah

Jelang Pemungutan Suara, Bertambah Jumlah Daerah Penyelenggara Pilkada Berstatus Zona Merah

Nasional
Peneliti LIPI: UU Otsus Berhasil bagi Pemerintah, Gagal Menurut Rakyat Papua

Peneliti LIPI: UU Otsus Berhasil bagi Pemerintah, Gagal Menurut Rakyat Papua

Nasional
OTT KPK, Pejabat Kemensos Ditangkap Bersama Sejumlah Orang

OTT KPK, Pejabat Kemensos Ditangkap Bersama Sejumlah Orang

Nasional
Ditangkap KPK, Pejabat Kemensos Diduga Terima Gratifikasi Program Bansos Covid-19

Ditangkap KPK, Pejabat Kemensos Diduga Terima Gratifikasi Program Bansos Covid-19

Nasional
Perludem Soroti Rencana KPU Kirim Petugas ke RS untuk Fasilitasi Pemilih Covid-19

Perludem Soroti Rencana KPU Kirim Petugas ke RS untuk Fasilitasi Pemilih Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X