Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Benarkah Ada Upaya Menyuap MKD Rp 27 Miliar dalam Kasus Setya Novanto?

Kompas.com - 26/11/2015, 16:57 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Di tengah sorotan masyarakat tentang dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden oleh Ketua DPR RI Setya Novanto, muncul desas-desus tentang adanya upaya suap kepada Mahkamah Kehormatan Dewan yang tengah menangani kasus tersebut.

Seperti dikabarkan oleh Tribunnews.com, Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Junimart Girsang sempat mengatakan bahwa ada oknum yang menyiapkan uang terkait kasus tersebut.

"Siap enggak buat... 2 juta (dollar AS) sudah siap," kata Junimart menirukan ucapan oknum tersebut seperti dikutip Tribunnews.com, Selasa (24/11/2015).

Junimart tidak menjelaskan lebih detail tentang maksud oknum yang mendatanginya tersebut. "Gue bilang, enggak bisa gue," kata dia.

Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan, oknum tersebut adalah salah seorang anggota DPR. Menurut oknum itu, uang tersebut juga mengalir ke tenaga ahli di MKD.

Junimart mengaku sudah mengonfirmasi hal tersebut kepada salah seorang tenaga ahli dan dibantah.

"Benar enggaknya, dia (tenaga ahli) yang tahu. Gue enggak mau tahu, tinggal cross check saja," kata dia.

Membantah

Ketika Kompas.com mengonfirmasi hal tersebut, Kamis (26/11/2015), Junimart menampik adanya oknum DPR yang menawarkan uang.

Menurut dia, memang ada sejumlah anggota DPR yang melobinya agar ia tidak bersikap terlalu keras dalam masalah ini.

"Ya, biasa, ketemu teman, 'Gimana situasi, Bang? Aman? Tolong dibantulah itu teman kita'. Saya jawab, 'Ya, nantilah kita lihat ya di persidangan'," kata Junimart.

Ia mengatakan bahwa tidak pernah ada yang melobi hingga menawarkan uang.

"Kalau ada yang berani nawarin gue begitu, konyol itu, mana berani," kata dia.

Secara terpisah, Ketua MKD Surahman Hidayat menyatakan tidak pernah ditawari apa pun dalam penanganan kasus tersebut. Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu tidak mau ambil pusing dengan pengakuan Junimart.

"Enggak usah MKD disibukkan yang lain, harus fokus. MKD tidak perlu urus soal isu, urus tupoksi (tugas pokok dan fungsi) saja. Ini sudah berat. Fokus, biar cepat selesai," kata Surahman.

Anggota MKD, Syarifudin Sudding, juga mengaku tidak pernah ada tawaran untuk mengamankan kasus itu.

Politisi Partai Hanura itu mendorong Junimart untuk membuka siapa oknum anggota DPR yang berupaya melakukan suap itu. Ia ingin agar Junimart mengklarifikasi hal tersebut pada rapat internal MKD.

"Saya kira kita akan meminta dan mendesak Junimart untuk membuka karena ini sudah percobaan penyuapan, melakukan tindakan percobaan penyuapan," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com