Laporkan Ketua DPR, Menteri ESDM Serahkan Bukti Transkrip Percakapan

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said turut menyerahkan bukti berupa transkrip percakapan saat melaporkan Ketua DPR Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan.

Sudirman melaporkan Novanto atas tuduhan meminta saham ke PT Freeport Indonesia dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Transkrip percakapan tersebut adalah pembicaraan antara Ketua DPR Setya Novanto, seorang pengusaha, dan seorang petinggi Freeport.

Namun, Wakil Ketua MKD Junimart enggan mengungkapkan hal yang dibicarakan dalam transkrip tersebut karena menyangkut materi.

"Transkripnya ada tiga halaman," kata Junimart di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2015).

Namun, Junimart menilai transkrip tersebut belum cukup untuk lolos proses verifikasi. MKD meminta Sudirman segera memberikan rekaman asli percakapan tersebut.

"Kalau transkrip kan bisa saja dipotong-potong, atau malah bisa dibuat-buat," ucap politisi PDI-P ini.

Menurut Junimart, Sudirman Said pun menyanggupi untuk menyerahkan rekaman asli percakapan tersebut.

Rekaman akan segera diserahkan dalam waktu dekat melalui Sekjen dan Biro Hukum Kementerian ESDM.

Sesuai tata beracara MKD, rekaman itu harus diserahkan paling lambat 14 hari setelah laporan dilakukan.

"Kalau lebih cepat dari 14 hari lebih bagus," ucap Junimart.

Sudirman menyebut nama Setya Novanto sebagai pihak yang dilaporkan ke MKD dalam wawancara di sebuah stasiun televisi.

(Baca: Menteri ESDM Akui Politisi Pencatut Nama Jokowi adalah Setya Novanto)

Sudirman mengatakan, pada pertemuan ketiga, politisi dan pengusaha itu meminta saham sebesar 11 persen untuk Presiden dan 9 persen untuk Wapres demi memuluskan renegosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport.

(Baca: "Politisi Kuat" Minta Saham 20 Persen ke Freeport untuk Presiden dan Wapres)

Saat ini juga beredar transkrip sebanyak tiga halaman yang diterima kalangan media. Sejumlah inisial disebut sebagai pihak yang bertemu, di antaranya SN.

Selain itu, transkrip juga menyebut sejumlah nama tokoh pemerintahan dalam perbincangan.

Namun, hingga saat ini belum ada konfirmasi apakah transkrip itu sama dengan yang diserahkan ke MKD.