Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penyidik Klaim Penggeledahan Kantor Pelindo Sudah Sesuai Prosedur

Kompas.com - 10/11/2015, 13:31 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Tipideksus) Bareskrim Polri Kombes (Pol) Agung Setya mengklaim sudah memiliki izin dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara saat menyita sejumlah barang dalam penggeledahan kantor Pelindo II.

Bantahan ini disampaikan Agung untuk menanggapi tudingan kuasa hukum Pelindo II yang menyebutkan penggeledahan dan penyitaan itu tidak sah dan melanggar aturan. 

“Tindakan penggeledahan di Kantor Pelindo mendasar pada surat penetapan penggeledahan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1502/PEN.PID/2015/PNJKTUTR tanggal 28 Agustus 2015. Artinya, penggeledahan dan penyitaan sudah memiliki izin,” ujar Agung di kantornya, Selasa (10/11/2015).

Bahkan, rencana penyidik untuk menggeledah kantor sejak pagi hari mesti tertunda karena menunggu surat izin penggeledahan dan penyitaan dari PN Jakarta Utara.

Artinya, lanjut Agung, pihaknya sudah menaati aturan yang berlaku. (Baca: Bantah Ada Korupsi, RJ Lino Sebut Harga "Mobile Crane" di Bawah Alokasi Anggaran )

Setelah menggeledah dan menyita sejumlah dokumen, lanjut Agung, penyidik kemudian meminta surat persetujuan penyitaan ke PN Jakarta Utara. Pengadilan kemudian memverifikasi detail barang yang disita.

Surat penetapan penyitaan baru keluar tanggal 26 Oktober 2015. (Baca: Tujuh Dosa di Kasus Pelindo II versi Menko Rizal Ramli )  

Agung membeberkan, surat penetapan penyitaan yang telah diperoleh yakni surat nomor 1935/PEN.PID/PN.JKT.UTR, 1936/PEN.PID/2015/PN.JKT.UTR, 1937/PEN.PID/PN.JKT.UTR, 1938/PEN.PID/PN.JKT.UTR, 1939/PEN.PID/PN.JKT.UTR dan 1940/PEN.PID/PN.JKT.UTR tertanggal 26 Oktober 2015.

Setelah itu, lanjut Agung, penyidik tidak meminta tanda tangan apa-apa alagi ke karywan Pelindo. Surat penetapan penyitaan hanya ditandatangani oleh kepala pengadilan.

“Kami mengerti hukum acaranya. Kalau soal yang lain-lain, tanya ke kuasa hukum Pelindo saja deh,” ujar dia. (Baca: Kuasa Hukum PT Pelindo II Sebut Penyitaan Dokumen oleh Bareskrim Ilegal )

Sebelumnya, kuasa hukum Pelindo Rudi Kabunang menyebut tindakan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan polisi di kantor Pelindo tidak sah.

Pertama, pihaknya mengetahui bahwa PN Jakarta Utara tidak memberikan surat izin penyitaan.

Kedua, penyidik meminta tanda tangan dua kali, yakni usai penggeledahan pertama pada 28 Agustus 2015 dan pada 26 oktober 2015. (Baca: Dianggap Tak Ikuti Prosedur, Bareskrim Tantang Pelindo II Ajukan Praperadilan )

Rudi mempertanyakan hal itu, mengapa penggeledahan Agustus baru meminta tanda tangan Oktober. (Baca: RJ Lino: Orang-orang Lama yang Berengsek Kami Keluarkan )

Atas segala kejanggalan itu, pihak Pelindo sudah melayangkan surat ke Bareskrim Polri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Puspom TNI: Pengemudi Fortuner Pakai Pelat TNI Palsu Untuk Hindari Ganjil-Genap

Puspom TNI: Pengemudi Fortuner Pakai Pelat TNI Palsu Untuk Hindari Ganjil-Genap

Nasional
Dikawal LPSK, Ajudan SYL Hadir di Ruang Sidang

Dikawal LPSK, Ajudan SYL Hadir di Ruang Sidang

Nasional
Korupsi Timah Rp 271 T dan Momentum Pembenahan Sektor SDA

Korupsi Timah Rp 271 T dan Momentum Pembenahan Sektor SDA

Nasional
Bos Apple Bertemu Jokowi, Pemerintah Dorong Bangun Pabrik di Indonesia

Bos Apple Bertemu Jokowi, Pemerintah Dorong Bangun Pabrik di Indonesia

Nasional
Usai Tim Cook, CEO Microsoft Satya Nadella Akan Kunjungi Indonesia Akhir April

Usai Tim Cook, CEO Microsoft Satya Nadella Akan Kunjungi Indonesia Akhir April

Nasional
Kenakan Rompi Tahanan, Dua Pelaku Pungli di Rutan KPK Minta Maaf

Kenakan Rompi Tahanan, Dua Pelaku Pungli di Rutan KPK Minta Maaf

Nasional
Bos Apple, Tim Cook, Hadir di Istana untuk Bertemu Jokowi

Bos Apple, Tim Cook, Hadir di Istana untuk Bertemu Jokowi

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Eks Stafsus dan Sekjen Kementan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Eks Stafsus dan Sekjen Kementan Jadi Saksi

Nasional
BMKG Perkirakan Potensi Curah Hujan Sedang-Lebat hingga 21 April

BMKG Perkirakan Potensi Curah Hujan Sedang-Lebat hingga 21 April

Nasional
Ragam Respons Partai Pendukung Prabowo soal PPP yang Siap Gabung: Beri Syarat dan Perlu Dibicarakan Dulu

Ragam Respons Partai Pendukung Prabowo soal PPP yang Siap Gabung: Beri Syarat dan Perlu Dibicarakan Dulu

Nasional
Nasib Bobby Nasution di Pilkada Sumut 2024: Dilarang PDI-P Daftar, Diberi Karpet Merah oleh Golkar

Nasib Bobby Nasution di Pilkada Sumut 2024: Dilarang PDI-P Daftar, Diberi Karpet Merah oleh Golkar

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Prabowo-Gibran Bela Jokowi dari Tuduhan Nepotisme

Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Prabowo-Gibran Bela Jokowi dari Tuduhan Nepotisme

Nasional
Hilang Saat OTT KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kini Jadi Tersangka

Hilang Saat OTT KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kini Jadi Tersangka

Nasional
Ramai-ramai Ajukan Diri Jadi 'Amicus Curiae' Sengketa Pilpres ke MK, dari Megawati sampai Mahasiswa

Ramai-ramai Ajukan Diri Jadi "Amicus Curiae" Sengketa Pilpres ke MK, dari Megawati sampai Mahasiswa

Nasional
Muhaimin Mengaku Belum Bertemu Dasco dan Prabowo Soal Posisi PKB ke Depan

Muhaimin Mengaku Belum Bertemu Dasco dan Prabowo Soal Posisi PKB ke Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com