Kemenlu Bantah Bayar Konsultan Asing untuk Pertemukan Jokowi dan Obama

Kompas.com - 07/11/2015, 14:38 WIB
Halaman situs New Mandala yang menyebutkan bahwa pertemuan Presiden Joko Widodo dan Presiden AS Barrack Obama difasilitasi oleh konsultan dan pelobi asing. NEW MANDALAHalaman situs New Mandala yang menyebutkan bahwa pertemuan Presiden Joko Widodo dan Presiden AS Barrack Obama difasilitasi oleh konsultan dan pelobi asing.
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia membantah adanya bantuan konsultan dengan bayaran tertentu untuk mempertemukan Presiden Joko Widodo dan Presiden Barack Obama di Amerika Serikat.

"Kementerian Luar Negeri menyesalkan, isu yang diangkat sangat tidak akurat, tidak berdasar dan sebagian mendekati ke arah fiktif," demikian pernyataan resmi Kemenlu RI yang diterima Kompas.com, Sabtu (7/11/2015).

Dalam pernyataan tertulis itu, Kemenlu RI menegaskan bahwa kunjungan Presiden Jokowi ke AS atas undangan Presiden Obama.

Undangan disampaikan langsung pada saat pertemuan bilateral di sela-sela KTT APEC di Beijing, China, pada 10 November 2014. Hal itu ditindaklanjuti dengan undangan tertulis yang disampaikan melalui saluran diplomatik.

Karena berbagai alasan, Jokowi baru dapat memenuhi undangan Obawa pada 25-27 Oktober 2015.

Persiapan kunjungan ke Amerika Serikat dipimpin oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dengan berkoordinasi bersama berbagai kementerian dan lembaga, parlemen, Kedutaan Besar RI di Washington DC, Konsulat Jenderal RI di San Francisco, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, serta kalangan bisnis dan para pemangku kepentingan lainnya.

Kemenlu menyatakan bahwa persiapan kunjungan Jokowi ke AS mencakup sejumlah pertemuan tingkat menteri dan kunjungan timbal balik para menteri serta pejabat tinggi dari kedua negara serta sejumlah misi bisnis.

Puncaknya adalah pertemuan antara Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat di Washington DC pada 21 September 2015.

"Hal ini menandai pentingnya kesuksesan hubungan bilateral Indonesia-Amerika Serikat yang bukan hanya menjadi kepentingan pemerintah, namun juga berbagai pemangku kepentingan di Indonesia secara menyeluruh," sebut keterangan Kemenlu.

Kemenlu mengungkapkan bahwa persiapan intensif ini memungkinkan ditandatanganinya lebih dari 18 perjanjian bisnis senilai lebih 20 miliar dollar AS dan sejumlah nota kesepahaman antara pemerintah AS dan Indonesia.

"Kementerian Luar Negeri juga tidak pernah mengeluarkan anggaran kementerian untuk jasa pelobi, namun memahami bahwa penggunaan jasa pelobi merupakan bagian nyata dari dunia politik di Amerika Serikat dan seringkali digunakan oleh pemangku kepentingan dan pemerintah negara-negara lain di dunia untuk memajukan kepentingan mereka di Amerika Serikat," sebut Kemenlu.

Merujuk pada tuduhan yang tidak berdasar akan adanya perselisihan antara Menlu dan menteri lain pada saat persiapan kunjungan ini, Kemenlu menyesalkan bahwa seorang akademisi dari Australia National University, Dr Michael Buehler, dapat menyampaikan suatu pernyataan yang tidak benar.

(Baca Pemerintah Bereaksi soal Isu Konsultan Asing dalam Pertemuan Jokowi-Obama)

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dalam RKUHP, Gelandangan dan Pengganggu Ketertiban Umum Diancam Denda Rp 1 Juta

Dalam RKUHP, Gelandangan dan Pengganggu Ketertiban Umum Diancam Denda Rp 1 Juta

Nasional
KPK Dalami Dugaan Uang Suap Imam Nahrawi Mengalir ke Pihak Lain

KPK Dalami Dugaan Uang Suap Imam Nahrawi Mengalir ke Pihak Lain

Nasional
Kritik Revisi KUHP, Pakar Hukum: Kita Sedang Krisis Negarawan

Kritik Revisi KUHP, Pakar Hukum: Kita Sedang Krisis Negarawan

Nasional
Revisi UU KPK, Pemerintah dan DPR Dinilai Membentengi Diri dari KPK

Revisi UU KPK, Pemerintah dan DPR Dinilai Membentengi Diri dari KPK

Nasional
Sempat Alot soal Dana Abadi, RUU Pesantren Akhirnya Disepakati Dibawa ke Rapat Paripurna

Sempat Alot soal Dana Abadi, RUU Pesantren Akhirnya Disepakati Dibawa ke Rapat Paripurna

Nasional
Soal Pengesahan RUU KPK, Mahasiswa Sampaikan Mosi Tidak Percaya ke DPR

Soal Pengesahan RUU KPK, Mahasiswa Sampaikan Mosi Tidak Percaya ke DPR

Nasional
Terima Surat Keberatan Koalisi Masyarakat Sipil, PBB Bakal Analisis Isi Revisi UU KPK

Terima Surat Keberatan Koalisi Masyarakat Sipil, PBB Bakal Analisis Isi Revisi UU KPK

Nasional
Mahasiswa: Kami Lihat DPR Tidak Peduli dengan Masyarakat

Mahasiswa: Kami Lihat DPR Tidak Peduli dengan Masyarakat

Nasional
Waktu Sudah Mepet, Jokowi Disarankan Tak Usah Tunjuk Menpora Baru

Waktu Sudah Mepet, Jokowi Disarankan Tak Usah Tunjuk Menpora Baru

Nasional
Imam Nahrawi Dicegah Bepergian ke Luar Negeri

Imam Nahrawi Dicegah Bepergian ke Luar Negeri

Nasional
Jadi ASN, Pegawai KPK Dikhawatirkan Tergoda Suap

Jadi ASN, Pegawai KPK Dikhawatirkan Tergoda Suap

Nasional
4 Anggota DPRD Lampung Tengah Didakwa Terima Suap dengan Total Rp 9,69 Miliar

4 Anggota DPRD Lampung Tengah Didakwa Terima Suap dengan Total Rp 9,69 Miliar

Nasional
Narapidana dengan Hepatitis C di Lapas dan Rutan DKI Jakarta Akan Dipisahkan

Narapidana dengan Hepatitis C di Lapas dan Rutan DKI Jakarta Akan Dipisahkan

Nasional
Menhan: Dari Dulu Saya Bilang, TNI-Polri Tak Akan Ditarik dari Papua

Menhan: Dari Dulu Saya Bilang, TNI-Polri Tak Akan Ditarik dari Papua

Nasional
Mahasiswa Penolak RUU KPK dan RKUHP Kecewa Tak Bisa Bertemu Pimpinan DPR

Mahasiswa Penolak RUU KPK dan RKUHP Kecewa Tak Bisa Bertemu Pimpinan DPR

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X