Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Gerindra: Kabinet Tak Sesuai Harapan Orang Banyak

Kompas.com - 06/11/2015, 09:11 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menilai, kabinet kerja saat ini masih jauh dari janji Presiden Joko Widodo pada kampanye Pilpres 2014.

Reshuffle atau perombakan kabinet jilid I yang sudah dilakukan pada Agustus 2014, juga dinilainya tidak berhasil membuat kabinet sesuai harapan.

"Pada pilpres lalu Presiden menjanjikan kabinet yang baik, profesional, mumpuni. Faktanya, kabinet tidak sesuai harapan orang banyak," kata Riza di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/10/2015).

Menurut dia, alih-alih membuat kabinet yang profesional, kabinet saat ini justru diisi oleh para pendukung Jokowi pada pilpres 2014, baik dari parpol maupun non parpol. (baca: Fadli Zon: Siapa "The Real President"?)

Akibatnya, banyak menteri yang berkinerja buruk karena dipaksakan menempati jabatan yang tidak sesuai dengan keahliannya.

"Kabinet yang ada tidak membantu tugas Presiden, bahkan menimbulkan banyak masalah. Satu tahun pemerintahan, banyak yang menurun, ekonomi, hukum, demokrasi, politik," ucap Anggota Komisi II DPR ini.

Masalah lain, lanjut Riza, adalah terkait koordinasi. Menurut dia, selama satu tahun pemerintahan berjalan, belum terlihat ada sebuah koordinasi yang baik dalam kabinet kerja. Bahkan, kerap terjadi kegaduhan di kabinet karena perbedaan pandangan setiap menteri.

"Satu tahun terlalu lama untuk mengkoordinasikan kerja antarmenteri. Itu waktu yang terlalu mahal dan lama," ucap dia.

Dengan kondisi seperti ini, Riza pun menilai sudah saatnya Presiden melakukan reshuffle Jilid II. (baca: Fuad Bawazier: Jokowi-JK Tersandera Parpol dan Pengusaha)

Namun, dia mengingatkan agar reshuffle benar-benar dilakukan dengan hak prerogatif Presiden, bukan karena tekanan parpol. Orang-orang yang ditunjuk harus profesional sesuai janji saat pilpres lalu.

"Presiden harus berani keluar dari tekanan parpol. Presiden harus berani belajar bahwa rakyat menginginkan kabinet yang profesional," ucap dia.

Wacana reshuffle jilid II muncul setelah PAN menyatakan mendukung pemerintah. Bahkan, Sekretaris Fraksi PAN di DPR Yandri Susanto sebelumnya mengaku sudah mendapatkan informasi bahwa reshuffle kabinet jilid II akan dilakukan Jokowi dalam waktu dekat. (baca: PAN: "Reshuffle" Jilid II Pertengahan November atau Setelah Pilkada)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Resmi Akomodasi Putusan MA, Batas Usia Kepala Daerah Dihitung saat Pelantikan

KPU Resmi Akomodasi Putusan MA, Batas Usia Kepala Daerah Dihitung saat Pelantikan

Nasional
Jadi Koalisi PDI-P di Pilpres, Perindo Kini Datangi Demokrat untuk Pilkada

Jadi Koalisi PDI-P di Pilpres, Perindo Kini Datangi Demokrat untuk Pilkada

Nasional
KPK Kembangkan Kasus LNG PT Pertamina yang Seret Karen Agustiawan, 2 Orang Jadi Tersangka

KPK Kembangkan Kasus LNG PT Pertamina yang Seret Karen Agustiawan, 2 Orang Jadi Tersangka

Nasional
Saksi Sebut Waskita-Acaset Diprioritaskan Menang Tender Proyek Tol MBZ

Saksi Sebut Waskita-Acaset Diprioritaskan Menang Tender Proyek Tol MBZ

Nasional
Puan Kembali Janji DPR Segera Bahas RUU Perampasan Aset

Puan Kembali Janji DPR Segera Bahas RUU Perampasan Aset

Nasional
KPK Sita Rp 22 M Terkait Gratifikasi Eks Bupati Langkat Terbit Perangin Angin

KPK Sita Rp 22 M Terkait Gratifikasi Eks Bupati Langkat Terbit Perangin Angin

Nasional
Temui DPD RI, AHY Mengaku Bahas Keamanan Data Digital

Temui DPD RI, AHY Mengaku Bahas Keamanan Data Digital

Nasional
2 Faktor Penentu Duet Anies-Andika Perkasa Berlayar pada Pilkada Jakarta

2 Faktor Penentu Duet Anies-Andika Perkasa Berlayar pada Pilkada Jakarta

Nasional
PKB Yakin PKS Masih Buka Ruang Negosiasi untuk Pilkada Jakarta

PKB Yakin PKS Masih Buka Ruang Negosiasi untuk Pilkada Jakarta

Nasional
KPK Tetapkan Tersangka Baru Kasus LNG PT Pertamina, Inisial YA dan HK

KPK Tetapkan Tersangka Baru Kasus LNG PT Pertamina, Inisial YA dan HK

Nasional
Polda Sumbar Dianggap Sepihak Tutup Kasus Kematian Afif Maulana, Tak Beritahu Keluarga

Polda Sumbar Dianggap Sepihak Tutup Kasus Kematian Afif Maulana, Tak Beritahu Keluarga

Nasional
Akui Buka Komunikasi dengan Sandiaga, PKB: Tapi Bukan untuk Pilkada Jatim

Akui Buka Komunikasi dengan Sandiaga, PKB: Tapi Bukan untuk Pilkada Jatim

Nasional
Tewasnya Afif Maulana di Padang Menambah Panjang Catatan Kekerasan oleh Polisi

Tewasnya Afif Maulana di Padang Menambah Panjang Catatan Kekerasan oleh Polisi

Nasional
Pemerintah Didorong Optimalkan Pariwisata di Kawasan Perbatasan

Pemerintah Didorong Optimalkan Pariwisata di Kawasan Perbatasan

Nasional
Pengamat Usul Ada Tim Independen untuk Uji Klaim Polisi Soal Penyebab Kematian Siswa SMP di Padang

Pengamat Usul Ada Tim Independen untuk Uji Klaim Polisi Soal Penyebab Kematian Siswa SMP di Padang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com