Terbitkan SE Hate Speech, Polri Dianggap Ingin Terapkan Restorative Justice

"Langkah seperti itu sebenarnya merupakan sebuah bentuk penerapan keadilan restorative yang harus dikedepankan sebagai model penegakan hukum ke depan," kata Arsul dalam pesan singkatnya, Selasa (2/11/2015).

Kapolri, kata dia, melalui surat itu sebenarnya memerintahkan kepada jajaran di bawahnya untuk mengamati dan mencermati hal-hal yang patut diduga mengarah kepada ujaran kebencian.

Jika hal itu ditemukan, maka petugas memiliki kewajiban untuk menyadarkan pelaku atau justru mendamaikan pelaku dengan korbannya. (Baca: Bermacam Hal yang Perlu Diketahui soal Edaran Kapolri tentang "Hate Speech"...)

"Hanya, yang harus dikawal oleh masyarakat adalah konsistensi penerapan langkah-langkah preventif-persuasif tersebut dalam kasus nyata," ujarnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian atau hate speech. Badrodin mengatakan, pada dasarnya SE itu bersifat normatif karena mengacu ke KUHP.

Dengan SE itu Badrodin berharap pimpinan Polri, khususnya di daerah-daerah yang rawan konflik, tidak akan ragu-ragu lagi dalam mengambil tindakan tegas terhadap para penyebar kebencian.

Selain itu, Badrodin juga berharap Surat Edaran itu mampu memberikan efek jera bagi kelompok-kelompok atau individu di masyarakat yang aktif melontarkan pernyataan-pernyataan yang mengandung kebencian dan berpotensi konflik horisontal.