Rencana Pemerintah Beri Rumah kepada Orang Rimba Menuai Kritik

Kompas.com - 02/11/2015, 01:33 WIB
Orang Rimba di wilayah Bukit Subang, perbatasan Taman Nasional Bukit Duabelas, Jambi bersama rumah sederhananya yang disebut Rumah Godong. Yunanto Wiji UtomoOrang Rimba di wilayah Bukit Subang, perbatasan Taman Nasional Bukit Duabelas, Jambi bersama rumah sederhananya yang disebut Rumah Godong.
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Tawaran pembangunan fasilitas rumah dari Presiden Joko Widodo pada Orang Rimba (Suku Anak Dalam) agar suku ini tidak lagi hidup nomaden dianggap tidak menghadirkan solusi untuk kehidupan suku itu.

Manajer Kampanye dan Advokasi Rimbawan Muda Indonesia (RMI), Mardha Tillah, menilai perlu studi untuk membuktikan apakah rumah menjadi solusi atas masalah-masalah yang dihadapi Orang Rimba.

"Kunjungan Jokowi memang mungkin perlu, supaya bisa lihat langsung situasi mereka. Tapi apa memang jawaban dari masalah yang mereka hadapi adalah hidup menetap dengan perumahan yang disediakan pemerintah?" ujar Mardha seperti dikutip dari Antara, Minggu (1/11/2015).

"Apa memang sudah ada studi dari berbagai ilmu, misalnya antropologi, yang menyatakan bahwa perubahan kultur dari nomaden menjadi hidup menetap adalah salah satu solusi," kata dia.

Menurut Mardha, ketimbang berusaha mengubah pola hidup masyarakat adat, pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang (KemenATR) seharusnya segera menyelesaikan sertifikasi hak komunal.

Ini sesuai PermenATR tahun 2015, sebagai upaya pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat. 

"Beri sertifikat hak komunal, begitu persyaratan untuk itu dilengkapi. KemenATR harus menyelesaikan rumusan sertifikasi hak komunal ini secepatnya, sesuai PermenATR No. 9 tahun 2015," kata Mardha.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Untuk itu, menurut Mardha, pemerintah harus mendorong dan memfasilitasi pemerintah daerah dalam membuat peraturan-peraturan daerah yang melindungi dan mengakui MHA (Masyarakat Hukum Adat) di wilayahnya, baik berupa Perda maupun SK.

"Termasuk memfasilitasi kepala daerah agar mengerti akan perlunya pengakuan atas keberadaan MHA," ujar Mardha.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Gelar Operasi Aman Nusa II Tangani Dampak Erupsi Semeru, 945 Personel Dikerahkan

Polri Gelar Operasi Aman Nusa II Tangani Dampak Erupsi Semeru, 945 Personel Dikerahkan

Nasional
Tangani Dampak Erupsi Gunung Semeru, Dompet Dhuafa Kerahkan Tim Respons dari Empat Kota

Tangani Dampak Erupsi Gunung Semeru, Dompet Dhuafa Kerahkan Tim Respons dari Empat Kota

Nasional
Muhaimin Instruksikan Kader PKB Bantu Warga Terdampak Erupsi Semeru

Muhaimin Instruksikan Kader PKB Bantu Warga Terdampak Erupsi Semeru

Nasional
Luncurkan Kapal Cepat Rudal Kelima, Prabowo: Tanpa Kekuatan Maritim yang Kuat, Tak Mungkin Negara Kuat

Luncurkan Kapal Cepat Rudal Kelima, Prabowo: Tanpa Kekuatan Maritim yang Kuat, Tak Mungkin Negara Kuat

Nasional
Survei Indikator: Polri Geser KPK Jadi Lembaga Penegak Hukum Paling Dipercaya

Survei Indikator: Polri Geser KPK Jadi Lembaga Penegak Hukum Paling Dipercaya

Nasional
BNPB Kirim 20.000 Masker untuk Masyarakat Terdampak Erupsi Gunung Semeru

BNPB Kirim 20.000 Masker untuk Masyarakat Terdampak Erupsi Gunung Semeru

Nasional
Kemenkes Fokus Selamatkan Nyawa Warga Terdampak Erupsi Gunung Semeru

Kemenkes Fokus Selamatkan Nyawa Warga Terdampak Erupsi Gunung Semeru

Nasional
Waspada, Hujan Ringan-Lebat Berpotensi Terjadi di Sekitar Puncak dan Lereng Semeru

Waspada, Hujan Ringan-Lebat Berpotensi Terjadi di Sekitar Puncak dan Lereng Semeru

Nasional
Kasus Bunuh Diri Mahasiswi NWR, Bripda Randy Diberhentikan Tak Hormat

Kasus Bunuh Diri Mahasiswi NWR, Bripda Randy Diberhentikan Tak Hormat

Nasional
BMKG Sebut Penerbangan Masih Normal, Tak Terganggu Abu Vulkanik Semeru

BMKG Sebut Penerbangan Masih Normal, Tak Terganggu Abu Vulkanik Semeru

Nasional
UPDATE 5 Desember: 249.214 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate 0,12 Persen

UPDATE 5 Desember: 249.214 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate 0,12 Persen

Nasional
Korban Luka akibat Erupsi Semeru Jadi 56 Orang, 35 Alami Luka Berat, 21 Lainnya Luka Ringan

Korban Luka akibat Erupsi Semeru Jadi 56 Orang, 35 Alami Luka Berat, 21 Lainnya Luka Ringan

Nasional
UPDATE 5 Desember: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 47,54 Persen, Dosis Pertama 68,39 Persen

UPDATE 5 Desember: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 47,54 Persen, Dosis Pertama 68,39 Persen

Nasional
UPDATE: Korban Jiwa akibat Erupsi Semeru Kini 14 Orang, Tambah 1

UPDATE: Korban Jiwa akibat Erupsi Semeru Kini 14 Orang, Tambah 1

Nasional
BNPB Sebut 5.205 Warga Terdampak Erupsi Semeru, 1.300 di Antaranya Mengungsi

BNPB Sebut 5.205 Warga Terdampak Erupsi Semeru, 1.300 di Antaranya Mengungsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.