Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 21/10/2015, 10:44 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Institut Madani Nusantara Prof Nanat Fatah Natsir menilai, kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla selama satu tahun pertama belum berhasil mengatasi permasalahan yang dihadapi Indonesia.

Bahkan, ia menilai pemerintahan Jokowi melangkah mundur bila dibandingkan pemerintahan sebelumnya.

"Membangun Indonesia ini bukan hanya baru satu tahun, tetapi sudah 70 tahun. Pemerintahan sebelumnya sudah berhasil membangun fondasi, mengapa saat ini justru mundur," kata Nanat Fatah Natsir ketika dihubungi di Jakarta, Rabu (21/10/2015), seperti dikutip Antara.

Mantan rektor UIN Bandung itu mengatakan, ada beberapa indikator yang membuktikan bahwa kinerja pemerintahan Jokowi-JK justru membawa Indonesia ke dalam kemunduran dibandingkan sebelumnya. (baca: Setahun Pemerintahan, Rizal Ramli Puji Nyali Jokowi dan Kritik SBY)

Salah satu indikatornya adalah jumlah penduduk yang rentan miskin, dengan pengeluaran dua dolar Amerika Serikat per hari menurut versi Bank Dunia, lebih dari 50 persen penduduk.

"Versi Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin Indonesia pada Maret 2015 sebanyak 28,59 juta orang atau 11,22 persen dari jumlah penduduk. Bertambah 0,86 juta orang bila dibandingkan September 2014 sebesar 27,73 juta orang atau 10,96 persen," tuturnya.

Pemutusan hubungan kerja (PHK) juga semakin bertambah menjadi 43.000 orang, meningkat 62 persen dari jumlah PHK pada akhir Agustus 2015 sebanyak 26.506 orang. (baca: Setahun Memimpin, Jokowi Sebut Ini Tahun yang Pahit)

Sedangkan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat masih lemah, meskipun sempat ada penguatan, tetapi belum bisa dipastikan apakah sudah bersifat fundamental atau hanya sentimen belaka.

Nanat menilai, kebijakan ekonomi juga masih cenderung bias dengan kepentingan asing, tidak prorakyat. Akibatnya kesenjangannya antara kaya dan miskin semakin bertambah. Indikasinya, rasio GINI Indonesia saat ini 0,43. (baca: Wapres Akui Kinerja Menteri Masih Ada yang Perlu Diperbaiki)

"Konsep Nawa Cita masih belum 'membumi' dan tidak dilaksanakan. Mudah-mudahan pemerintahan Jokowi-JK ke depan bisa lebih baik," pungkasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Nasional
Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Nasional
KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

Nasional
Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Nasional
SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

Nasional
Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Nasional
Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

Nasional
KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com