Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Pemerintahan Jokowi Melangkah Mundur

Kompas.com - 21/10/2015, 10:44 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Institut Madani Nusantara Prof Nanat Fatah Natsir menilai, kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla selama satu tahun pertama belum berhasil mengatasi permasalahan yang dihadapi Indonesia.

Bahkan, ia menilai pemerintahan Jokowi melangkah mundur bila dibandingkan pemerintahan sebelumnya.

"Membangun Indonesia ini bukan hanya baru satu tahun, tetapi sudah 70 tahun. Pemerintahan sebelumnya sudah berhasil membangun fondasi, mengapa saat ini justru mundur," kata Nanat Fatah Natsir ketika dihubungi di Jakarta, Rabu (21/10/2015), seperti dikutip Antara.

Mantan rektor UIN Bandung itu mengatakan, ada beberapa indikator yang membuktikan bahwa kinerja pemerintahan Jokowi-JK justru membawa Indonesia ke dalam kemunduran dibandingkan sebelumnya. (baca: Setahun Pemerintahan, Rizal Ramli Puji Nyali Jokowi dan Kritik SBY)

Salah satu indikatornya adalah jumlah penduduk yang rentan miskin, dengan pengeluaran dua dolar Amerika Serikat per hari menurut versi Bank Dunia, lebih dari 50 persen penduduk.

"Versi Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin Indonesia pada Maret 2015 sebanyak 28,59 juta orang atau 11,22 persen dari jumlah penduduk. Bertambah 0,86 juta orang bila dibandingkan September 2014 sebesar 27,73 juta orang atau 10,96 persen," tuturnya.

Pemutusan hubungan kerja (PHK) juga semakin bertambah menjadi 43.000 orang, meningkat 62 persen dari jumlah PHK pada akhir Agustus 2015 sebanyak 26.506 orang. (baca: Setahun Memimpin, Jokowi Sebut Ini Tahun yang Pahit)

Sedangkan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat masih lemah, meskipun sempat ada penguatan, tetapi belum bisa dipastikan apakah sudah bersifat fundamental atau hanya sentimen belaka.

Nanat menilai, kebijakan ekonomi juga masih cenderung bias dengan kepentingan asing, tidak prorakyat. Akibatnya kesenjangannya antara kaya dan miskin semakin bertambah. Indikasinya, rasio GINI Indonesia saat ini 0,43. (baca: Wapres Akui Kinerja Menteri Masih Ada yang Perlu Diperbaiki)

"Konsep Nawa Cita masih belum 'membumi' dan tidak dilaksanakan. Mudah-mudahan pemerintahan Jokowi-JK ke depan bisa lebih baik," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com