Nasdem Klarifikasi soal Pertemuan Surya Paloh dan Gatot Pujo

Kompas.com - 16/10/2015, 00:02 WIB
Ketua Bidang Hukum, Advokasi, dan HAM Partai Nasdem Taufik Basari, di Kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta Pusat, Kamis (15/10/2015). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINKetua Bidang Hukum, Advokasi, dan HAM Partai Nasdem Taufik Basari, di Kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta Pusat, Kamis (15/10/2015).
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com -  Ketua Bidang Hukum, Advokasi, dan HAM Partai Nasdem Taufik Basari membenarkan adanya pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Gubernur nonaktif Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan pengacara sekaligus politisi Nasdem Otto Cornelis Kaligis. Menurut dia, pertemuan tersebut tidak ada kaitannya dengan kasus hukum.

"Bahwa pertemuan itu memang terjadi, tapi dalam pertemuan itu tidak pernah muncul satupun kalimat yang menegasi adanya kaitan dengan kasus hukum," ujar Taufik, saat ditemui di Kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta Pusat, Kamis (15/10/2015).

Menurut Taufik, dalam pertemuan itu ketiganya hanya membahas soal ketidakharmonisan antara Gubernur dan Wakil Gubernur. Dalam hal ini, Paloh hanya memberikan nasihat agar keduanya dapat membagi peran dan tugasnya masing-masing. (Baca: Surya Paloh: Ada yang Konspirasi Kaitkan Saya dengan Kasus Patrice)

"Tidak ada soal atur-mengatur kasus. Bahkan Ketua Umum (Paloh) mempersilahkan agar pertemuan itu direkonstruksi. Maka publik bisa melihat ini secara proporsional. Asumsi yang tidak benar akan diluruskan," kata Taufik.


Taufik mengatakan, Partai Nasdem tidak pernah berupaya untuk mengelak, menutupi kasus hukum yang diketahui. Bahkan, partai selalu berusaha terbuka dan transparan, termasuk kabar yang beredar soal pertemuan Surya Paloh, Gatot dan OC Kaligis. (Baca: Evy Sebut Ada Surya Paloh dalam Pertemuan Islah Gatot-Erry di Kantor Nasdem)

Sebelumnya, KPK menetapkan Patrice Rio Capella sebagai tersangka kasus dugaan menerima gratifikasi dalam proses penanganan perkara bantuan daerah, tunggakan dana bagi hasil, dan penyertaan modal sejumlah badan usaha milik daerah di Provinsi Sumatera Utara.

Penetapan status ini merupakan pengembangan penyidikan dari kasus yang menjerat Gubernur nonaktif Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan istrinya, Evy Susanti, sebagai tersangka. Keduanya merupakan tersangka kasus dugaan suap kepada hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan. (Baca: Tengku Erry Mengaku Diislahkan Surya Paloh di Kantor Nasdem)

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Puan Minta Watimpres Bantu Presiden Beri Pertimbangan Konkret dan Strategis

Puan Minta Watimpres Bantu Presiden Beri Pertimbangan Konkret dan Strategis

Nasional
Gibran dan Bobby Maju Pilkada, Puan Sebut Putusan Final di Tangan Megawati

Gibran dan Bobby Maju Pilkada, Puan Sebut Putusan Final di Tangan Megawati

Nasional
Berkenalan dengan Moda Transportasi Baru, LRT Jabodebek

Berkenalan dengan Moda Transportasi Baru, LRT Jabodebek

Nasional
Sayangkan Pernyataan Mahfud MD, Kontras: Orang Awam Juga Tahu Ada Pelanggaran HAM

Sayangkan Pernyataan Mahfud MD, Kontras: Orang Awam Juga Tahu Ada Pelanggaran HAM

Nasional
Komnas HAM Minta Pelaku Kekerasan saat Penggusuran Tamansari Diperiksa

Komnas HAM Minta Pelaku Kekerasan saat Penggusuran Tamansari Diperiksa

Nasional
Ini Langkah Mendagri agar Indonesia Jadi Anggota Penuh FATF

Ini Langkah Mendagri agar Indonesia Jadi Anggota Penuh FATF

Nasional
KPK Dalami Aliran Dana ke Kantong Bupati Lampung Utara Nonaktif

KPK Dalami Aliran Dana ke Kantong Bupati Lampung Utara Nonaktif

Nasional
Saat Pelantikan Wantimpres Molor 25 Menit karena Menunggu Habib Luthfi...

Saat Pelantikan Wantimpres Molor 25 Menit karena Menunggu Habib Luthfi...

Nasional
Jokowi Perintahkan TNI-Polri-BIN Tangkal Gangguan Keamanan Jelang Natal

Jokowi Perintahkan TNI-Polri-BIN Tangkal Gangguan Keamanan Jelang Natal

Nasional
Pemerintah Bakal Sediakan BBM Keliling Selama Libur Natal dan Tahun Baru

Pemerintah Bakal Sediakan BBM Keliling Selama Libur Natal dan Tahun Baru

Nasional
Mahfud MD, Komnas HAM, dan Jaksa Agung Bertemu, Bahas Penuntasan 11 Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Mahfud MD, Komnas HAM, dan Jaksa Agung Bertemu, Bahas Penuntasan 11 Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Komnas HAM: Jika Pendekatan Pemkot Baik, Warga Tamansari Bersedia Dimediasi

Komnas HAM: Jika Pendekatan Pemkot Baik, Warga Tamansari Bersedia Dimediasi

Nasional
Hari HAM Sedunia, Komnas HAM Surati Jokowi soal Tiga Masalah Utama

Hari HAM Sedunia, Komnas HAM Surati Jokowi soal Tiga Masalah Utama

Nasional
Wawancara Khusus - Mahfud MD Menjawab Rumor hingga Bicara Upaya Atasi Industri Hukum - (Bagian 1 dari 2 Tulisan)

Wawancara Khusus - Mahfud MD Menjawab Rumor hingga Bicara Upaya Atasi Industri Hukum - (Bagian 1 dari 2 Tulisan)

Nasional
Jelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, Mendagri Instruksikan Ini ke Kepala Daerah

Jelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, Mendagri Instruksikan Ini ke Kepala Daerah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X