Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tercapaikah Target Pimpinan KPK Rampungkan 36 Perkara hingga Akhir Jabatan?

Kompas.com - 06/10/2015, 12:28 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi pernah berjanji akan menyelesaikan target 36 kasus hingga akhir tahun 2015. Ucapan tersebut dilontarkan oleh Ketua sementara KPK Taufiequrachman Ruki, beberapa hari setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo menggantikan posisi Abraham Samad yang terjerat kasus hukum.

Ruki berjanji akan mengebut penanganan puluhan kasus itu dengan menggelar perkara hingga dua kali sehari. Setelah delapan bulan target tersebut dipatenkan, KPK berhasil menuntaskan penyidikan berbagai kasus, diantaranya kasus suap sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi, kasus korupsi haji, hingga korupsi di lingkungan SKK Migas. Lantas, apakah penyelesaian kasus itu telah memenuhi target KPK?

Pimpinan sementara KPK Indriyanto Seno Adji mengatakan, sebagian besar dari 36 kasus itu telah rampung hingga ke tingkat penuntutan.

"Dari evaluasi yang diberikan Deputi Penindakan, lebih dari 80 persen kasus sudah limpah," ujar Indriyanto saat dihubungi, Selasa (6/10/2015).

Namun, masih ada sejumlah kasus besar yang menjadi target awal tahun KPK, yaitu pencucian uang oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin, kasus Century, dan kasus pajak Hadi Poernomo.

Indriyanto mengatakan, kasus pencucian uang Nazaruddin masih dilakukan penyidikan oleh KPK. Sementara, untuk kasus Century, KPK masih belum menerima salinan putusan Budi Mulya.

"Pertimbangan dan diktum putusan kasasi menjadi dasar ada atau tidaknya pengembangan kasus Century," kata Indriyanto.

Saat dihubungi secara terpisah, pimpinan sementara KPK Johan Budi mengatakan, pihaknya masih berupaya merampungkan sisa perkara yang belum diselesaikan di tingkat penyidikan. Johan mengatakan, ada sejumlah faktor yang mempengaruhi pencapaian target KPK itu.

"Selain penanganan perkara yang jadi target penyelesaian, kan juga ada beberapa kasus baru dari pengembangan, ada juga OTT. Nah itu semua menambah pekerjaan di penyidikan," kata Johan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pendanaan Kunjungan Paus ke Indonesia Ditanggung Bersama, Bukan Hanya Satu Dua Orang

Pendanaan Kunjungan Paus ke Indonesia Ditanggung Bersama, Bukan Hanya Satu Dua Orang

Nasional
Jokowi Bahas Rencana Pemberlakuan Bea Masuk 200 Persen untuk Produk China

Jokowi Bahas Rencana Pemberlakuan Bea Masuk 200 Persen untuk Produk China

Nasional
ICW Sebut KPK Berencana Pulangkan Pejabat yang Bikin Kasus Macet ke Instansi Asal, tapi Gagal

ICW Sebut KPK Berencana Pulangkan Pejabat yang Bikin Kasus Macet ke Instansi Asal, tapi Gagal

Nasional
Kejagung Sita 7,7 Kg Emas Terkait Kasus Korupsi 109 Ton Emas

Kejagung Sita 7,7 Kg Emas Terkait Kasus Korupsi 109 Ton Emas

Nasional
Dua Kapal Fregat Merah Putih TNI AL Diharapkan Bisa Beroperasi pada 2028

Dua Kapal Fregat Merah Putih TNI AL Diharapkan Bisa Beroperasi pada 2028

Nasional
Hadiri Forum Doha III, Menlu Retno Suarakan Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Ekonomi

Hadiri Forum Doha III, Menlu Retno Suarakan Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Ekonomi

Nasional
Wilayah Udara IKN Akan Di-'cover' Radar GCI Buatan Perancis

Wilayah Udara IKN Akan Di-"cover" Radar GCI Buatan Perancis

Nasional
ICW Sebut Orang-Orang Kompeten Trauma dengan Pelemahan KPK 2019

ICW Sebut Orang-Orang Kompeten Trauma dengan Pelemahan KPK 2019

Nasional
Menlu Retno Hadiri Pertemuan Doha III, Bahas Nasib Afghanistan Setelah Dikuasai Taliban

Menlu Retno Hadiri Pertemuan Doha III, Bahas Nasib Afghanistan Setelah Dikuasai Taliban

Nasional
Respons Parpol soal Putusan KPU yang Akomodasi Putusan MA soal Batas Usia Calon Kepala Daerah

Respons Parpol soal Putusan KPU yang Akomodasi Putusan MA soal Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
KPK Blak-blakan Akui Ada Persoalan Hubungan dengan Polri dan Kejagung

KPK Blak-blakan Akui Ada Persoalan Hubungan dengan Polri dan Kejagung

Nasional
Kepada Polri, Puan: Berantas Segera Para Bandar Judi 'Online'

Kepada Polri, Puan: Berantas Segera Para Bandar Judi "Online"

Nasional
Ketua KPK Akui PR Besar Penggantinya Koordinasi dengan Polri dan Kejagung jika Ada yang Ditangkap

Ketua KPK Akui PR Besar Penggantinya Koordinasi dengan Polri dan Kejagung jika Ada yang Ditangkap

Nasional
PDI-P Dinilai Sulit Kalahkan Koalisi Khofifah jika Tak Bermitra dengan PKB pada Pilkada Jatim

PDI-P Dinilai Sulit Kalahkan Koalisi Khofifah jika Tak Bermitra dengan PKB pada Pilkada Jatim

Nasional
Cak Imin Tegaskan PKB Tak Akan Pasangkan Anies dengan Sohibul Iman pada Pilkada Jakarta

Cak Imin Tegaskan PKB Tak Akan Pasangkan Anies dengan Sohibul Iman pada Pilkada Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com