Kompas.com - 28/09/2015, 16:44 WIB
Massa buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Indonesia berdemonstrasi melintasi Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2015). Demonstrasi dilakukan karena adanya ancaman PHK besar-besaran seiring dengan anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. TRIBUN NEWS / HERUDINMassa buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Indonesia berdemonstrasi melintasi Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2015). Demonstrasi dilakukan karena adanya ancaman PHK besar-besaran seiring dengan anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, isu pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pelambatan perekonomian dan pelemahan rupiah terhadap dollar AS terlalu dibesar-besarkan. Hal itu untuk menyudutkan serikat pekerja dan buruh.

"Menurut laporan dari afiliasi KSPI, PHK yang terjadi tidak seperti yang diberitakan. PHK yang terjadi karena pelambatan ekonomi dan pelemahan rupiah bukan karena buruh menuntut kenaikan upah," kata Said Iqbal di Jakarta, Senin (28/9/2015), seperti dikutip Antara.

Iqbal mengatakan, ada tiga kategori PHK yang terjadi, yaitu perusahaan tutup total sehingga semua pekerja harus terkena PHK, perusahaan melakukan rasionalisasi sehingga mengurangi jumlah pekerja, dan adanya pekerja yang berpotensi terkena PHK. (Baca: PHK di Industri Makanan dan Minuman Mulai Terjadi)

"Yang terbanyak adalah pekerja yang berpotensi di-PHK, jadi belum di-PHK. Kalau pemerintah menerapkan kebijakan upah murah, itu sama saja mematikan mereka," tuturnya.

Hal senada disampaikan Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat. Mirah menduga, isu PHK sengaja dibesar-besarkan untuk melawan buruh yang akan menuntut kenaikan upah minimum 2016. (Baca: 100.000 Pekerja Sudah Kena PHK?)

"Skenario tersebut sudah terbaca karena setiap tahun dewan pengupahan akan membahas upah minimum," ujarnya.

Mirah mengatakan, Aspek Indonesia merupakan federasi di bawah KSPI yang membawahi serikat-serikat pekerja di sektor perbankan, telekomunikasi, jasa, dan ritel. Menurut dia, tidak ada laporan dari serikat pekerja afiliasi Aspek Indonesia tentang PHK. (Baca: Tekan PHK, Pemerintah Siapkan Insentif bagi Perusahaan)

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Bahkan kawan-kawan di perbankan ditawari untuk pensiun dini dengan nilai pesangon minimal Rp 850 juta. Begitu pula dengan kawan-kawan di telekomunikasi, tidak ada PHK," katanya.

Kalaupun ada potensi PHK, Mirah mengatakan, hal itu terjadi di sektor ritel karena ada sebuah pasar modern yang menutup tokonya. Itu pun yang terjadi adalah pemindahan pekerja di toko tersebut ke toko lainnya, bukan PHK.

Sementara itu, Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional (SPN) Iwan Kusmawan mengatakan, berdasarkan laporan kepengurusan di provinsi, PHK memang terjadi. Namun, itu merupakan lanjutan proses PHK yang belum selesai beberapa tahun sebelumnya.

"Ada yang sudah mulai proses PHK sejak 2013, jadi jauh sebelum pelambatan ekonomi dan pelemahan rupiah," ujarnya.

Baca tentang


Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadi Tersangka KPK, Ini Peran Tommy Adrian dalam Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

Jadi Tersangka KPK, Ini Peran Tommy Adrian dalam Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Berkas Perkara Lengkap, Bupati Muara Enim Nonaktif Segera Disidang di Tipikor Palembang

Berkas Perkara Lengkap, Bupati Muara Enim Nonaktif Segera Disidang di Tipikor Palembang

Nasional
Sidang Korupsi Bansos, Saksi Ungkap Pemilik Perusahaan Penyuplai Barang ke Kemensos

Sidang Korupsi Bansos, Saksi Ungkap Pemilik Perusahaan Penyuplai Barang ke Kemensos

Nasional
Jadi Kepanjangan Tangan Kemensos, TKSK Diminta Mensos Risma Lakukan 3 Hal Ini

Jadi Kepanjangan Tangan Kemensos, TKSK Diminta Mensos Risma Lakukan 3 Hal Ini

Nasional
Jelang PTM Terbatas, Pimpinan DPR: Jangan Sampai Sekolah Jadi Klaster Penularan Covid-19

Jelang PTM Terbatas, Pimpinan DPR: Jangan Sampai Sekolah Jadi Klaster Penularan Covid-19

Nasional
Lantik Pejabat Baru Kemendes PDTT, Gus Menteri Ingatkan Soal Tugas dan Tanggung Jawab

Lantik Pejabat Baru Kemendes PDTT, Gus Menteri Ingatkan Soal Tugas dan Tanggung Jawab

Nasional
Varian Virus Corona dari India Mendominasi, Epidemiolog Minta Jokowi Terapkan Karantina Wilayah

Varian Virus Corona dari India Mendominasi, Epidemiolog Minta Jokowi Terapkan Karantina Wilayah

Nasional
Soal Penggelapan Modus Impor Emas, Kejagung Sebut Ada Kesulitan Terkait Undang-undang

Soal Penggelapan Modus Impor Emas, Kejagung Sebut Ada Kesulitan Terkait Undang-undang

Nasional
Kejagung Periksa 10 Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Periksa 10 Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

Nasional
Dugaan Pelanggaran Etik, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Tunggu Panggilan Dewas

Dugaan Pelanggaran Etik, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Tunggu Panggilan Dewas

Nasional
Buron Sejak 2015, Terpidana Pembuat Surat Palsu Ditangkap Kejagung di Medan

Buron Sejak 2015, Terpidana Pembuat Surat Palsu Ditangkap Kejagung di Medan

Nasional
Dugaan Penggelapan Impor Emas, Ketua Komisi III Usul Bentuk Panja

Dugaan Penggelapan Impor Emas, Ketua Komisi III Usul Bentuk Panja

Nasional
Anggota DPR Sebut Ada Jaksa Ikut Main Proyek, Jaksa Agung: Saya Copot Langsung

Anggota DPR Sebut Ada Jaksa Ikut Main Proyek, Jaksa Agung: Saya Copot Langsung

Nasional
KPK Belum Pasti Hadiri Panggilan Kedua Komnas HAM, Lili Pintauli: Kita Sedang Pelajari

KPK Belum Pasti Hadiri Panggilan Kedua Komnas HAM, Lili Pintauli: Kita Sedang Pelajari

Nasional
Dalam Sidang, Perusahaan Milik Ketua Komisi III DPR Disebut Suplai Barang Bansos ke Kemensos

Dalam Sidang, Perusahaan Milik Ketua Komisi III DPR Disebut Suplai Barang Bansos ke Kemensos

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X