Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jubir JK Sebut Seruan Aksi Demo Pelemparan Tikus Provokasi Tak Benar

Kompas.com - 05/09/2015, 10:57 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Juru Bicara Wakil Presiden Jusuf Kalla, Husain Abdullah, meyakini bahwa seruan untuk berdemonstrasi di depan kediaman dinas Jusuf Kalla adalah provokasi yang tidak benar.

Menurut Husain, seruan itu tidak masuk akal karena mengaitkan Kalla dengan pergantian Komjen Budi Waseso dari posisi Kabareskrim serta kasus dugaan korupsi di PT Pelindo II yang sedang diselidiki Polri.

"Saya yakin informasi soal demo itu tidak benar, hanya broadcast yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya," kata Husain melalui pernyataan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (5/9/2015).

Pada Jumat (4/9/2015) kemarin, beredar pesan berantai dari kelompok masyarakat "Gerakan Siaga Lawan Koruptor" yang menyerukan aksi untuk berdemonstrasi di kediaman dinas Kalla, di wilayah Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin (7/9/2015) pekan depan.

Berdasarkan pesan berantai itu, demonstrasi akan dilakukan dengan aksi pelemparan tikus lantaran Kalla dianggap mengintervensi penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan mobil crane di PT Pelindo II yang sedang dilakukan Bareskrim Polri.

"Aksi ini kami lakukan sebagai bentuk Kekecewan kami melihat seorang Wakil Presiden yang terlibat dalam persekongkolan mafia pelabuhan," demikian pernyataan pesan berantai tersebut.

Husain menilai, pernyataan dalam pesan berantai itu mengandung fitnah dan unsur pencemaran nama baik. Ia mengatakan demikian karena meyakini Kalla berhubungan baik dengan Budi Waseso dan tidak mungkin mengintervensi pengusutan kasus dugaan korupsi.

Kalaupun Kalla sempat menghubungi Budi saat proses penggeledahan berlangsung di PT Pelindo II, kata Husain, hal itu dilakukan hanya untuk memastikan agar tidak ada kebijakan yang dipidanakan.

Sementara mengenai pergantian posisi Kabareskrim, Husain menganggap hal itu sebagai rotasi yang wajar terjadi dan terlalu jauh jika dikaitkan dengan intervensi Kalla.

"Pak JK sama sekali tidak membela siapa pun, kepentingan apa pun. Semata-mata hanya menguatkan instruksi Presiden Jokowi bahwa kebijakan jangan sampai dipidanakan agar tidak menimbulkan ketakutan berlebihan bagi pejabat publik lainnya," ungkap Husain.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Nasional
Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Nasional
55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

Nasional
Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Nasional
Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Nasional
Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Nasional
Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Nasional
Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Nasional
Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Nasional
Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Nasional
Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

Nasional
Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Nasional
KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com