Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kabareskrim: Tak Bagus Kita Bangun Gedung, Sementara Rakyat Kelaparan

Kompas.com - 24/08/2015, 09:28 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bareskrim Polri Komjen Budi Waseso mengaku tidak mempersoalkan jika pimpinan Polri tak menyetujui anggaran pembangunan gedung baru Bareskrim.

"Kalau prioritasnya itu (bangun gedung baru), ya kita laksanakan. Kalau bukan itu, ya enggak apa-apa," ujar Budi di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin (24/8/2015).

Budi merasa bahwa jajarannya merasa tak etis jika Polri membangun gedung baru senilai ratusan miliar rupiah di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang tengah melemah.

"Kita itu harus melihat keuangan negara dan ekonomi di masyarakat. Tidak bagus bangun gedung baru, sementara rakyatnya kelaparan," ujar dia.

Budi menilai bahwa bangunan lama Bareskrim memang sudah tidak layak bagi fungsi-fungsi penyelidikan dan penyidikan perkara. Selain itu, gedung lama juga kelebihan kapasita.

"Tapi intinya kita enggak boleh memaksakan kehendak. Kita serahkan sajalah pada para pimpinan (Polri)," lanjut dia.

Budi sebelumnya mengatakan bahwa kondisi bangunan Bareskrim Polri saat ini sudah tidak layak dan melebihi kapasitas. (baca: Gedung Bareskrim Sudah Tak Layak, Budi Waseso Butuh Gedung Baru)

"Gedung ini sudah terlalu lama dan sudah tidak layak pakai untuk personel melaksanakan tugas-tugasnya. Jumlah personel dengan kapasitas gedung ini saja sudah lebih dari tiga kali lipat. Jadi memang harus segera dibangun gedung baru, atau ya dibesarkanlah," ujar Budi, di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (15/5/2015). (baca: Kapolri: Anggaran Bangun Gedung Bareskrim Rp 300 Miliar Masih Diusahakan)

Kepala Polri Jenderal Pol Badrodin Haiti, akhir pekan lalu, mengatakan, pihaknya belum menentukan apakah pembangunan gedung baru Bareskrim merupakan prioritas anggaran tahun 2016 menndatang. (baca: Anggaran Direncanakan Naik Rp 10 Triliun, Kapolri Belum Pikirkan Bangun Gedung Baru)

“Nantilah lihat kebutuhan. Karena prioritas yang diajukan jajaran lain kan juga banyak,” ujar Badrodin.

Polri, lanjut Badrodin, akan menyesuaikannya dengan kebijakan umum pemerintah soal pantas atau tidaknya membangun gedung baru dalam situasi perekonomian negara saat ini.

Dalam RUU APBN 2016, Polri mendapatkan kenaikan anggaran sekitar Rp 10 triliun dari Rp 57 triliun menjadi Rp 67 triliun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com