Zulkifli Hasan Berharap Menteri Baru Bisa Diterima Pasar

Kompas.com - 13/08/2015, 07:17 WIB
Pengambilan sumpah jabatan 6 menteri yang dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Rabu (12/8/2015). SETKABPengambilan sumpah jabatan 6 menteri yang dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Rabu (12/8/2015).
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan berharap perombakan kabinet bisa memperkuat pemerintahan. Para menteri yang baru ditunjuk Presiden Joko Widodo, diharapkan bisa diterima pasar.

"Yang paling penting reshuffle itu harus memberikan sinyal bahwa pemerintah kuat, dan orang-orang itu diterima pasar," kata Zulkifli, di Jakarta, Rabu (12/8/2015) malam. 

Ia menilai, sosok menteri baru yang dipilih Presiden merupakan tokoh yang layak diberikan kesempatan untuk mengisi kabinet. Salah satunya, politikus PDI-Perjuangan Pramono Anung. Menurut Zulkifli, Presiden Jokowi seharusnya sejak awal memberikan Pramono posisi di kabinet. Penunjukan Pramono sebagai Sekretaris Kabinet melalui reshuffle kabinet yang diumumkan Rabu (12/8/2015) kemarin, dinilainya terlambat. 

Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat ini juga menilai, Luhut Panjaitan tepat mengisi posisi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno. 

"Tentu kita tunggu, beri kesempatan pada para menko dan yang tadi dilantik untuk bekerja dengan baik, kita lihat nanti seperti apa. Tetapi kalau lihat figur-figurnya, Pram tuh terlambat, harusnya dari dulu kan. Kalau lihat figur-figur nya menurut saya bagus, misal Mas Pram, terus Pak Luhut saya kira tempatnya tepat gitu," tutur dia.

Demikian pula dengan Darmin Nasution yang menggantikan Sofyan Djalil sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Zulkifli menilai, Darmin merupakan sosok yang andal dalam bidang perekonomian. 

Terkait tidak adanya kader PAN yang mendapatkan kursi di kabinet, Zulkifli tidak mempermasalahkannya. Ia menyatakan sama terhormatnya bagi PAN untuk berada di luar pemerintahan mau pun di dalam kabinet.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Zulkifli juga mengaku bahwa selama ini belum pernah diajak Presiden atau Wapres untuk membahas rencana perombakan kabinet.

"Soal reshuffle soal PAN itu kan berkali-kali sudah saya sampaikan, di luar di dalam pemerintah itu sama terhormatnya, yang penting apa yang kita berikan kontribusi terhadap bangsa dan negara. Bisa di luar bisa di dalam, sama terhormatnya, PAN di luar sama juga terhormatnya," kata dia.

Kompas TV Presiden Lantik 6 Menteri Baru



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

Nasional
Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

Nasional
Kejagung Lelang 16 Kapal Sitaan dari Heru Hidayat dalam Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Lelang 16 Kapal Sitaan dari Heru Hidayat dalam Kasus Korupsi Asabri

Nasional
SKB Pedoman UU ITE Resmi Ditandatangani, Ini Isinya

SKB Pedoman UU ITE Resmi Ditandatangani, Ini Isinya

Nasional
Menteri PPPA Sebut PJJ Berisiko Tingkatkan Jumlah Pekerja Anak di Indonesia

Menteri PPPA Sebut PJJ Berisiko Tingkatkan Jumlah Pekerja Anak di Indonesia

Nasional
Safenet: Perbaikan UU ITE Seperti Menunggu Lebaran Kuda

Safenet: Perbaikan UU ITE Seperti Menunggu Lebaran Kuda

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 7 Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 7 Saksi

Nasional
UPDATE: 141.187 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate Versi PCR Capai 49,07 Persen

UPDATE: 141.187 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate Versi PCR Capai 49,07 Persen

Nasional
UPDATE 23 Juni: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.817.303

UPDATE 23 Juni: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.817.303

Nasional
UPDATE 23 Juni: Bertambah 303, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 55.594 Orang

UPDATE 23 Juni: Bertambah 303, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 55.594 Orang

Nasional
UPDATE 23 Juni: 12.640.041 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 23 Juni: 12.640.041 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 23 Juni: Sebaran 15.308 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, DKI Tertinggi

UPDATE 23 Juni: Sebaran 15.308 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, DKI Tertinggi

Nasional
UPDATE 23 Juni: Ada 160.524 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 23 Juni: Ada 160.524 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Kemendikbud-Ristek: Indonesia Diprediksi Kekurangan 1,3 Juta Guru hingga 2024

Kemendikbud-Ristek: Indonesia Diprediksi Kekurangan 1,3 Juta Guru hingga 2024

Nasional
Kepada Mahasiswa Unhas, Gus Menteri Minta Mereka Bertindak Jika Mendapati BUMDes Merugikan Masyarakat

Kepada Mahasiswa Unhas, Gus Menteri Minta Mereka Bertindak Jika Mendapati BUMDes Merugikan Masyarakat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X