Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Presiden Perlu Kabinet yang Menterinya Dipercaya Publik"

Kompas.com - 05/08/2015, 16:48 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sidarta Danusubrata memahami keinginan masyarakat dan kelompok relawan Presiden Joko Widodo agar Presiden melakukan perombakan kabinet atau reshuffle, khususnya tim ekonomi. Sidarta memahami adanya pelambatan, terutama di bidang ekonomi. Situasi ini dinilainya tidak baik jika didiamkan lebih lama lagi.

"Kita bisa mengerti bahwa ada pelambatan, terutama di bidang ekonomi. Dalam situasi ekonomi global yang tidak baik, pelambatan bukan hanya terjadi sekarang, tetapi sudah mulai 2012, jadi memang dibutuhkan sosok-sosok yang mempu me-rebound kembali," kata Sidarta di Kantor Wantimpres, Rabu (5/8/2015).

Hari ini, Sidarta dan Ketua Wantimpres Sri Adiningsih menerima kedatangan kelompok relawan Jokowi yang tergabung dalam Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi. Menurut Sidarta, masukan dari Seknas yang mendorong reshuffle kabinet akan ditampung Wantimpres, untuk kemudian disampaikan kepada Presiden.

Sidarta sepakat tim ekonomi Kabinet Kerja memerlukan tokoh yang bisa memperbaiki perekonomian dalam negeri. Dalam kondisi seperti ini, kata dia, pemerintah memerlukan kepercayaan masyarakat.

"Bahwa pemerintahan ini dalam ekonomi kayak begini, pemerintah butuh public trust (kepercayaan publik), yang dipercaya publik dan market (pasar). Artinya apa, menteri-menterinya harus sudah selesai dengan diri dan keluarganya," tutur dia.

Berdasarkan hasil survei yang diamati Wantimpres, masyarakat tampaknya hanya percaya kepada Jokowi sebagai Presiden. Namun, kepercayaan terhadap kabinet Jokowi masih belum sepenuhnya.

Meskipun demikian, Sidarta mengembalikan kepada Jokowi untuk mengambil kebijakan yang tepat terkait perbaikan kinerja kabinet ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com