Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Daerah Hanya Miliki Satu Pasangan Calon, Politisi PKS Usulkan Aklamasi

Kompas.com - 24/07/2015, 20:44 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II dari Fraksi PKS Sa'duddin mengusulkan agar Komisi Pemilihan Umum tak perlu menyelenggarakan pemilihan kepala daerah di wilayah yang hanya diikuti satu pasangan calon. Sebaliknya, pemilihan kepala daerah untuk wilayah dengan kondisi seperti itu cukup dilakukan secara aklamasi.

"Pada dasarnya kalau di suatu wilayah hanya ada satu pasangan calon, maka dianggap semua partai itu setuju. Sesungguhnya pilkada itu kan kesepakatan partai. Kalau tidak ada lawan dianggap setuju," kata Sa'duddin saat dihubungi Kompas.com, Jumat (24/7/2015).

Ia menuturkan, setidaknya ada beberapa wilayah di Jawa Barat dan Banten yang berpotensi hanya akan diikuti satu pasangan calon saat pilkada serentak mendatang. Wilayah itu seperti Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan aklamasi, ia menambahkan, biaya pelaksanaan pilkada serentak dapat dihemat. Sebab, negara tidak perlu mengeluarkan biaya pelaksanaan, sehingga anggaran yang sebelumnya telah dianggarkan dapat dikembalikan ke kas negara.

"Tapi, soal usulan ini kan belum ada aturannya sehingga perlu ada penambahan pasal di dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada," kata dia.

KPU sendiri menjadwalkan pendaftaran calon kepalada daerah pada 26-28 Juli 2015. Menurut dia, hingga batas waktu pelaksanaan pilkada serentak pada 9 Desember 2015 mendatang, pemerintah dan DPR masih memiliki waktu yang cukup untuk membahas usulan tersebut apabila memang bersedia untuk merevisi aturan itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com