Daerah Hanya Miliki Satu Pasangan Calon, Politisi PKS Usulkan Aklamasi

Kompas.com - 24/07/2015, 20:44 WIB
Harapan akan kepedulian generasi muda sebagai agen perubahan sosial perlahan mulai terbangun. Hal itu dibuktikan dengan tingginya antusiasme pemilih pemula pada pemilihan umum 2014 lalu. KOMPAS/PRIYOMBODOHarapan akan kepedulian generasi muda sebagai agen perubahan sosial perlahan mulai terbangun. Hal itu dibuktikan dengan tingginya antusiasme pemilih pemula pada pemilihan umum 2014 lalu.
Penulis Dani Prabowo
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II dari Fraksi PKS Sa'duddin mengusulkan agar Komisi Pemilihan Umum tak perlu menyelenggarakan pemilihan kepala daerah di wilayah yang hanya diikuti satu pasangan calon. Sebaliknya, pemilihan kepala daerah untuk wilayah dengan kondisi seperti itu cukup dilakukan secara aklamasi.

"Pada dasarnya kalau di suatu wilayah hanya ada satu pasangan calon, maka dianggap semua partai itu setuju. Sesungguhnya pilkada itu kan kesepakatan partai. Kalau tidak ada lawan dianggap setuju," kata Sa'duddin saat dihubungi Kompas.com, Jumat (24/7/2015).

Ia menuturkan, setidaknya ada beberapa wilayah di Jawa Barat dan Banten yang berpotensi hanya akan diikuti satu pasangan calon saat pilkada serentak mendatang. Wilayah itu seperti Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan aklamasi, ia menambahkan, biaya pelaksanaan pilkada serentak dapat dihemat. Sebab, negara tidak perlu mengeluarkan biaya pelaksanaan, sehingga anggaran yang sebelumnya telah dianggarkan dapat dikembalikan ke kas negara.

"Tapi, soal usulan ini kan belum ada aturannya sehingga perlu ada penambahan pasal di dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada," kata dia.

KPU sendiri menjadwalkan pendaftaran calon kepalada daerah pada 26-28 Juli 2015. Menurut dia, hingga batas waktu pelaksanaan pilkada serentak pada 9 Desember 2015 mendatang, pemerintah dan DPR masih memiliki waktu yang cukup untuk membahas usulan tersebut apabila memang bersedia untuk merevisi aturan itu.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Untuk Vaksinasi Gotong-royong, Bio Farma Jajaki Sinopharm dan Moderna

Untuk Vaksinasi Gotong-royong, Bio Farma Jajaki Sinopharm dan Moderna

Nasional
Kementerian BUMN Sebut Vaksinasi Gotong Royong Tidak Bentrok dengan Vaksinasi oleh Pemerintah

Kementerian BUMN Sebut Vaksinasi Gotong Royong Tidak Bentrok dengan Vaksinasi oleh Pemerintah

Nasional
Pengamat: Nasdem Gelar Konvensi untuk Cari Capres Alternatif, Bisa Anies atau Ridwan Kamil

Pengamat: Nasdem Gelar Konvensi untuk Cari Capres Alternatif, Bisa Anies atau Ridwan Kamil

Nasional
Wapres Akui Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama Lamban

Wapres Akui Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama Lamban

Nasional
Resmi Dilantik, Bupati IDP Bertekat Wujudkan Visi Luwu Utara

Resmi Dilantik, Bupati IDP Bertekat Wujudkan Visi Luwu Utara

Nasional
Beri Dukungan ke Anggota Keluarga yang Terpapar Covid-19, Satgas Sarankan 4 Hal Ini

Beri Dukungan ke Anggota Keluarga yang Terpapar Covid-19, Satgas Sarankan 4 Hal Ini

Nasional
Tahanan KPK Bukan Prioritas, Pimpinan DPR Minta Kemenkes Mengevaluasi

Tahanan KPK Bukan Prioritas, Pimpinan DPR Minta Kemenkes Mengevaluasi

Nasional
Biaya Vaksinasi Gotong Royong untuk Buruh dan Karyawan Swasta Ditanggung Perusahaan

Biaya Vaksinasi Gotong Royong untuk Buruh dan Karyawan Swasta Ditanggung Perusahaan

Nasional
Vaksinasi Gotong Royong Tak Pakai Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer

Vaksinasi Gotong Royong Tak Pakai Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong untuk Percepat Kekebalan Komunitas

Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong untuk Percepat Kekebalan Komunitas

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong Gratis untuk Karyawan dan Keluarga

Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong Gratis untuk Karyawan dan Keluarga

Nasional
UPDATE 26 Februari: Sebaran 8.232 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Jabar Tertinggi

UPDATE 26 Februari: Sebaran 8.232 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Jabar Tertinggi

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital Pintu Masuk UMKM ke 'Marketplace'

Jokowi Sebut Transformasi Digital Pintu Masuk UMKM ke "Marketplace"

Nasional
UPDATE: 1.583.581 Nakes Sudah Divaksinasi, 865.870 di Antaranya Telah Disuntik Dosis Kedua

UPDATE: 1.583.581 Nakes Sudah Divaksinasi, 865.870 di Antaranya Telah Disuntik Dosis Kedua

Nasional
Sekjen DPR Sebut Vaksinasi di DPR Berlakukan Protokol Ketat, Bukan Tertutup

Sekjen DPR Sebut Vaksinasi di DPR Berlakukan Protokol Ketat, Bukan Tertutup

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X