Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PBB Tak Persoalkan Kerabat Petahana Jadi Calon Kepala Daerah

Kompas.com - 11/07/2015, 20:10 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretars Jenderal Partai Bulan Bintang Jurhum Lantong mengatakan bahwa partainya tidak akan membatasi siapa pun, termasuk kerabat pejabat petahana, untuk maju sebagai calon kepala daerah. PBB akan memilih pasangan calon kepala daerah berdasarkan hasil seleksi di internal partai.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, kerabat kepala daerah petahana diperbolehkan menjadi peserta pilkada. Hal ini dikhawatirkan dapat melanggengkan politik dinasti di daerah. Namun, Jurhum menilai bahwa hubungan kekerabatan kepala daerah tidak berarti membuat politik menjadi buruk.

"Kami setuju tidak boleh ada politik dinasti, tapi tidak semua kerabat petahana itu sikapnya sama," ujar Jurhum saat ditemui seusai konferensi pers di Kantor DPP PBB, Jakarta Selatan, Sabtu (11/7/2015).

Menurut Jurhum dalam perekrutan calon kepala daerah, partainya akan menjalankan seleksi yang cukup ketat. Hal itu mencakup verifikasi pada pendidikan, pengalaman, serta kemampuan dalam hal mengelola anggaran.

Ia menjamin tidak ada uang mahar atau politik uang dalam perekrutan calon kepala daerah di partainya. Dengan demikian, politik kekerabatan yang rawan memicu praktik korupsi secara tidak langsung akan terhindar.

"Kita kembalikan pada proses seleksi. Tidak ada uang mahar, selain sudah dilarang negara, hal itu berpotensi memecah belah partai. Itu sangat sensitif," kata Jurhum.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PAN Pertimbangkan Kaesang jika Ridwan Kamil Tak Maju di Pilkada DKI

PAN Pertimbangkan Kaesang jika Ridwan Kamil Tak Maju di Pilkada DKI

Nasional
PDI-P Buka Peluang Usung Anies Baswedan, tapi Tunggu Restu Megawati

PDI-P Buka Peluang Usung Anies Baswedan, tapi Tunggu Restu Megawati

Nasional
38 DPW PAN Dukung Zulhas untuk jadi Ketum Lagi

38 DPW PAN Dukung Zulhas untuk jadi Ketum Lagi

Nasional
PKS Usung Duet Anies-Sohibul, PDI-P Utamakan Kader Sendiri

PKS Usung Duet Anies-Sohibul, PDI-P Utamakan Kader Sendiri

Nasional
Waketum Nasdem: Kalau Parpol Punya Prinsip, Kenapa Tergantung 'Cawe-cawe' Jokowi?

Waketum Nasdem: Kalau Parpol Punya Prinsip, Kenapa Tergantung "Cawe-cawe" Jokowi?

Nasional
Pengendara Motor Tewas Akibat Tabrak Separator Busway di Kebon Jeruk

Pengendara Motor Tewas Akibat Tabrak Separator Busway di Kebon Jeruk

Nasional
Ajak Hidup Sehat, Bank Mandiri Gelar Program Bakti Kesehatan untuk Abdi Dalem Keraton Ngayogyakarta

Ajak Hidup Sehat, Bank Mandiri Gelar Program Bakti Kesehatan untuk Abdi Dalem Keraton Ngayogyakarta

Nasional
Kisah VoB: Pernah DO, Manggung di Glastonbury, dan Kritiknya ke Dunia Pendidikan Kita

Kisah VoB: Pernah DO, Manggung di Glastonbury, dan Kritiknya ke Dunia Pendidikan Kita

Nasional
Soal Peluang Nasdem Dukung Anies di Jakarta, Ahmad Ali: Hanya Allah dan Surya Paloh yang Tahu

Soal Peluang Nasdem Dukung Anies di Jakarta, Ahmad Ali: Hanya Allah dan Surya Paloh yang Tahu

Nasional
Safenet: Kalau 'Gentleman', Budi Arie Harusnya Mundur

Safenet: Kalau "Gentleman", Budi Arie Harusnya Mundur

Nasional
Kemenag: Jumlah Jemaah Haji Wafat Capai 316 Orang

Kemenag: Jumlah Jemaah Haji Wafat Capai 316 Orang

Nasional
Haji, Negara, dan Partisipasi Publik

Haji, Negara, dan Partisipasi Publik

Nasional
Tak Percaya Jokowi Sodorkan Kaesang ke Sejumlah Parpol untuk Pilkada DKI, Zulhas: Kapan Ketemunya? Tahu dari Mana?

Tak Percaya Jokowi Sodorkan Kaesang ke Sejumlah Parpol untuk Pilkada DKI, Zulhas: Kapan Ketemunya? Tahu dari Mana?

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Sedang Haid Tidak Wajib Ikuti Tawaf Wada'

Kemenag: Jemaah Haji Sedang Haid Tidak Wajib Ikuti Tawaf Wada'

Nasional
Safenet: Petisi Tuntut Menkominfo Mundur Murni karena Kinerja, Bukan Politik

Safenet: Petisi Tuntut Menkominfo Mundur Murni karena Kinerja, Bukan Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com