Dana Aspirasi, Dana Politik

Implikasi pendekatan ini sebenarnya sangat berbahaya karena akan menyebabkan kompetisi politik menjadi tidak sehat. Anggota Dewan dari petahana akan sangat mudah maju kembali sebagai wakil rakyat dan memenangi konstestasi karena usaha menanam pengaruh sudah dilakukan selama lima tahun melalui penggunaan dana aspirasi. Pada saat yang sama, saat pemilu berlangsung, mereka sangat mungkin tidak perlu mengeluarkan anggaran sebesar sebelumnya untuk mempertahankan kursi mereka di Senayan.

Sebaliknya, calon anggota legislatif yang baru pertama kali maju akan mendapatkan tekanan lebih besar untuk menyediakan dana kampanye, termasuk untuk kepentingan politik uang.

Oleh karena itu, karena masalah utamanya adalah pada mencari sumber pendanaan politik, cara menyelesaikannya tidak dapat dilakukan dengan pendekatan individual sebagaimana dalam konteks dana aspirasi. Supaya tidak chaos, partai politik yang menjadi tempat bernaung para anggota Dewan adalah sumber yang harus dibenahi. Karena masalahnya tetap sama, yakni akses pendanaan politik, sudah semestinya gagasan untuk menaikkan bantuan keuangan partai politik dibicarakan lebih serius.

Hal ini menjadi urgen karena partai secara riil tak dapat bersandar sepenuhnya kepada sumbangan atau donasi anggotanya. Akan lebih baik jika dana aspirasi itu dialihkan untuk keperluan meningkatkan dana bantuan partai dari negara. Argumentasinya sederhana, meminta partai politik lebih akuntabel sebagai organisasi akan jauh lebih mudah daripada meminta individu-individu anggota DPR penikmat dana aspirasi mempertanggungjawabkan pengelolaannya.

Adnan Topan Husodo
Koordinator ICW

* Artikel ini terbit di harian Kompas edisi 30 Juni 2015, di halaman 7 dengan judul "Dana Aspirasi, Dana Politik".