PDI-P Tidak Tanya soal Peristiwa 27 Juli 1996 ke Sutiyoso

Kompas.com - 30/06/2015, 14:39 WIB
Sutiyoso saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon kepala BIN di Komisi I DPR-RI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2015).  Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian Sutiyoso adalah kejahatan dunia maya dan persoalan ekonomi. KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZESSutiyoso saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon kepala BIN di Komisi I DPR-RI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2015). Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian Sutiyoso adalah kejahatan dunia maya dan persoalan ekonomi.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Fraksi PDI Perjuangan di DPR tidak bertanya mengenai peristiwa penyerangan ke Kantor DPP PDI pada 27 Juli 1996, saat uji kepatutan dan kelayakan Sutiyoso sebagai calon Kepala BIN. Kasus penyerangan tersebut sempat diungkit kembali sebelum fit and proper tes digelar di Komisi I DPR.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI-P Pramono Anung mengatakan, dugaan mengenai keterlibatan Sutiyoso dalam kasus penyerangan itu hanya dijadikan catatan oleh Fraksi PDI-P.

"Hanya menjadi catatan, tidak secara khusus ditanyakan. PDI-P lebih menanyakan masalah di Papua," kata Pramono di sela-sela pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan yang tengah di hentikan sementara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2015).

Hal serupa disampaikan anggota Komisi I dari PDI-P lainnya, TB Hasanuddin. Menurut dia, biar lah peristiwa yang dikenal dengan sebutan kudatuli itu diselesaikan oleh DPP PDI-P.

"Ada memori kolektif soal kudatuli itu jadi catatan. Tapi saya tidak minta Sutiyoso menjelaskan, biar diselesaikan DPP saja supaya tak berlarut larut dan menimbulkan prokontra," ucapnya.

Baik Pramono Anung dan TB Hasanuddin meyakini, uji kelayakan dan kepatutan terhadap Sutiyoso akan berjalan mulus.

"Sebelum Ashar sudah bisa aklamasi," kata Pramono.

Sebelumnya, Hasanuddin sempat heran dengan sikap Presiden Joko Widodo yang memilih Sutiyoso sebagai calon Kepala BIN. Menurut Hasanuddin, Sutiyoso memiliki masa lalu yang tidak baik dengan PDI-P terkait peristiwa 27 Juli 1996. (baca: Hasanuddin: Setahu Saya Sutiyoso yang Serbu Kantor PDI-P)

Hasanuddin menganggap TNI di bawah Sutiyoso sebagai Pangdam Jaya saat itu terlibat penyerbuan kantor PDI di Jalan Diponegoro. (baca: Kepada Sutiyoso, TB Hasanuddin Akan Klarifikasi soal Penyerangan Kantor PDI)

"Setahu saya, beliau itu yang serbu kantor PDI-P. Saya tidak tahu pertimbangannya (Jokowi pilih Sutiyoso). Saya harus tanya dululah," kata Hasanuddin beberapa waktu lalu.

Proses tanya jawab dalam uji kelayakan dan kepatutan terhadap Sutiyoso ini digelar secara tertutup demi menjaga kerahasiaan informasi. Usai uji kelayakan, Komisi I akan menggelar rapat untuk mengambil keputusan.

Nantinya, Komisi I hanya akan memberikan rekomendasi kepada Presiden apakah Sutiyoso layak atau tidak layak menjadi Kepala BIN.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Beri Klarifikasi, Firli Sebut Baca Why Nations Fail pada 2012, Bukan 2002

Beri Klarifikasi, Firli Sebut Baca Why Nations Fail pada 2012, Bukan 2002

Nasional
Ini Alasan Jokowi Undang LSM Agraria ke Istana

Ini Alasan Jokowi Undang LSM Agraria ke Istana

Nasional
Jelang Pencoblosan Pilkada, Mendagri: Jangan Persulit Masyarakat Buat E-KTP

Jelang Pencoblosan Pilkada, Mendagri: Jangan Persulit Masyarakat Buat E-KTP

Nasional
Formappi: Kalau Mau Perkuat Demokrasi, Ya Hapus UU ITE

Formappi: Kalau Mau Perkuat Demokrasi, Ya Hapus UU ITE

Nasional
Satgas: Libur Panjang Akhir Tahun Berpotensi Naikkan Kasus Covid-19

Satgas: Libur Panjang Akhir Tahun Berpotensi Naikkan Kasus Covid-19

Nasional
Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja, KSPI Sebut Isu Investasi dan Ketenagakerjaan Tak Bisa Digabung dalam Satu UU

Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja, KSPI Sebut Isu Investasi dan Ketenagakerjaan Tak Bisa Digabung dalam Satu UU

Nasional
AMAN Mengaku Tak Pernah Kirim Karangan Bunga di Markas Kodam Jaya

AMAN Mengaku Tak Pernah Kirim Karangan Bunga di Markas Kodam Jaya

Nasional
Satgas Sebut Kasus Covid-19 Meningkat 3,9 Persen Dibandingkan Pekan Sebelumnya

Satgas Sebut Kasus Covid-19 Meningkat 3,9 Persen Dibandingkan Pekan Sebelumnya

Nasional
Muncul Anggapan Perbedaan Perlakuan antara Massa Petamburan dengan Demonstrasi, Ini Jawaban Satgas

Muncul Anggapan Perbedaan Perlakuan antara Massa Petamburan dengan Demonstrasi, Ini Jawaban Satgas

Nasional
Survei Change.org Catat 5 Persoalan Daerah Menurut Anak Muda

Survei Change.org Catat 5 Persoalan Daerah Menurut Anak Muda

Nasional
Kasus Covid-19 Tak Terkendali, Satgas Ingatkan Pemda Tegas Beri Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Kasus Covid-19 Tak Terkendali, Satgas Ingatkan Pemda Tegas Beri Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Nasional
Survei Change.org: Janji Kampanye Calon Kepala Daerah Terpilih Perlu Diawasi

Survei Change.org: Janji Kampanye Calon Kepala Daerah Terpilih Perlu Diawasi

Nasional
Polisi Selidiki Dugaan Kampanye di Luar Jadwal oleh Mulyadi-Ali Mukhni

Polisi Selidiki Dugaan Kampanye di Luar Jadwal oleh Mulyadi-Ali Mukhni

Nasional
Mensos Tegaskan Tak Semua Masyarakat Berpendapatan Rendah Terima Bantuan Usaha

Mensos Tegaskan Tak Semua Masyarakat Berpendapatan Rendah Terima Bantuan Usaha

Nasional
PSKH: Prolegnas Prioritas 2021 Utamakan Penanganan Pandemi dan Memperkuat Demokrasi

PSKH: Prolegnas Prioritas 2021 Utamakan Penanganan Pandemi dan Memperkuat Demokrasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X