Kepada Sutiyoso, TB Hasanuddin Akan Klarifikasi soal Penyerangan Kantor PDI-P

Kompas.com - 12/06/2015, 11:38 WIB
Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso di Balaikota, Kamis (22/1/2015). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaMantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso di Balaikota, Kamis (22/1/2015).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Politisi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin, akan mengklarifikasi kasus penyerangan Kantor DPP PDI-P pada 27 Juli 1996 kepada calon kepala Badan Intelijen Negara Sutiyoso dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR.

Menurut dia, mantan Pangdam Jaya itu harus mengklarifikasi langsung apakah dia terlibat atau tidak dalam peristiwa yang dikenal dengan "Kudatuli" tersebut.

"Saya juga akan mengingatkan agar sistem-sistem seperti yang dilakukan pada saat Kudatuli itu tidak digunakan lagi," kata Hasanuddin saat dihubungi, Jumat (12/6/2015).

Hasanuddin menjelaskan, terlepas dari pro-kontranya, pemilihan kepala BIN adalah sepenuhnya hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Dia meyakini Presiden memiliki pertimbangan sendiri dalam memilih Sutiyoso.

Namun, DPR tetap memiliki hak untuk menelusuri latar belakang setiap calon yang diajukan.

"Sistem seperti Kudatuli itu sudah ditinggalkan," ujar anggota Komisi I DPR itu.

Selain mengenai rekam jejak, Hasanuddin juga mengaku akan bertanya mengenai sistem mekanisme intelijen yang nantinya akan diterapkan Sutiyoso. Sebab, sistem intelijen yang diterapkan BIN saat ini sudah berbeda dengan sistem terdahulu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Sekarang bukan lagi eksekutor," ujar Hasanuddin.

Komisi I DPR akan akan lebih dulu menelusuri rekam jejak Sutiyoso dan calon panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebelum melakukan uji kelayakan dan kepatutan. Komisi I akan melibatkan Komnas HAM dan KPK. (Baca: Komisi I Gandeng KPK-Komnas HAM Telusuri Rekam Jejak Gatot dan Sutiyoso)

Jokowi mengaku sudah memperhatikan rekam jejak Sutiyoso yang memiliki latar belakang di dunia intelijen dan militer. Dia berharap DPR tidak mempersulit pencalonan Sutiyoso. (Baca: Jokowi Pilih Sutiyoso sebagai Calon Kepala BIN, Ini Alasannya)



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM: Kehadiran Presiden Jokowi Makin Ditunggu untuk Selesaikan Masalah TWK di KPK

Komnas HAM: Kehadiran Presiden Jokowi Makin Ditunggu untuk Selesaikan Masalah TWK di KPK

Nasional
Banyak Hambatan, Koordinasi Pemerintah soal Program Khusus Lansia Dinilai Kurang

Banyak Hambatan, Koordinasi Pemerintah soal Program Khusus Lansia Dinilai Kurang

Nasional
Menlu Inggris akan Kunjungi Indonesia Akhir Tahun Ini

Menlu Inggris akan Kunjungi Indonesia Akhir Tahun Ini

Nasional
Yayasan Emong Lansia: Kelompok Lansia Bukan Beban

Yayasan Emong Lansia: Kelompok Lansia Bukan Beban

Nasional
Bertemu Menlu Turki, Menlu Retno Bahas Soal Situasi Situasi di Afghanistan

Bertemu Menlu Turki, Menlu Retno Bahas Soal Situasi Situasi di Afghanistan

Nasional
Ingatkan Kemenlu soal Implementasi Anggaran, Pimpinan Komisi I: Sering Kita Hanya Ciptakan Kata-kata, tetapi Tak Dijalankan

Ingatkan Kemenlu soal Implementasi Anggaran, Pimpinan Komisi I: Sering Kita Hanya Ciptakan Kata-kata, tetapi Tak Dijalankan

Nasional
Bertemu Warga Binaan Lapas Kelas I Tangerang, 3 Pegawai KPK Langgar Etik

Bertemu Warga Binaan Lapas Kelas I Tangerang, 3 Pegawai KPK Langgar Etik

Nasional
Sekjen Sebut Pertemuan Pengurus PKP dan Jokowi Hasilkan Dua Kesamaan Pandangan

Sekjen Sebut Pertemuan Pengurus PKP dan Jokowi Hasilkan Dua Kesamaan Pandangan

Nasional
Jokowi Terima Pengurus PKP di Istana Bogor, Ini yang Dibahas

Jokowi Terima Pengurus PKP di Istana Bogor, Ini yang Dibahas

Nasional
IDAI Nilai Anak Usia di Bawah 12 Tahun Belum Aman Masuk ke Mal

IDAI Nilai Anak Usia di Bawah 12 Tahun Belum Aman Masuk ke Mal

Nasional
Bertemu Menlu Inggris, Menlu Retno Paparkan Data Covid-19 di Indonesia yang Melandai

Bertemu Menlu Inggris, Menlu Retno Paparkan Data Covid-19 di Indonesia yang Melandai

Nasional
Periksa Ketua DPRD DKI, KPK Dalami Penganggaran Terkait Pengadaan Lahan di Munjul

Periksa Ketua DPRD DKI, KPK Dalami Penganggaran Terkait Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Proses Dugaan Penganiayaan, Polri Juga Pastikan Kasus Penistaan Muhammad Kece Berjalan

Proses Dugaan Penganiayaan, Polri Juga Pastikan Kasus Penistaan Muhammad Kece Berjalan

Nasional
PAN Masuk Lingkaran, Koalisi Jokowi di Simpang Jalan?

PAN Masuk Lingkaran, Koalisi Jokowi di Simpang Jalan?

Nasional
Periksa Anies sebagai Saksi, KPK Dalami soal Penyertaan Modal Program Rumah DP Rp 0

Periksa Anies sebagai Saksi, KPK Dalami soal Penyertaan Modal Program Rumah DP Rp 0

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.