Kompas.com - 12/06/2015, 11:38 WIB
Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso di Balaikota, Kamis (22/1/2015). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaMantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso di Balaikota, Kamis (22/1/2015).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Politisi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin, akan mengklarifikasi kasus penyerangan Kantor DPP PDI-P pada 27 Juli 1996 kepada calon kepala Badan Intelijen Negara Sutiyoso dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR.

Menurut dia, mantan Pangdam Jaya itu harus mengklarifikasi langsung apakah dia terlibat atau tidak dalam peristiwa yang dikenal dengan "Kudatuli" tersebut.

"Saya juga akan mengingatkan agar sistem-sistem seperti yang dilakukan pada saat Kudatuli itu tidak digunakan lagi," kata Hasanuddin saat dihubungi, Jumat (12/6/2015).

Hasanuddin menjelaskan, terlepas dari pro-kontranya, pemilihan kepala BIN adalah sepenuhnya hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Dia meyakini Presiden memiliki pertimbangan sendiri dalam memilih Sutiyoso.

Namun, DPR tetap memiliki hak untuk menelusuri latar belakang setiap calon yang diajukan.

"Sistem seperti Kudatuli itu sudah ditinggalkan," ujar anggota Komisi I DPR itu.

Selain mengenai rekam jejak, Hasanuddin juga mengaku akan bertanya mengenai sistem mekanisme intelijen yang nantinya akan diterapkan Sutiyoso. Sebab, sistem intelijen yang diterapkan BIN saat ini sudah berbeda dengan sistem terdahulu.

"Sekarang bukan lagi eksekutor," ujar Hasanuddin.

Komisi I DPR akan akan lebih dulu menelusuri rekam jejak Sutiyoso dan calon panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebelum melakukan uji kelayakan dan kepatutan. Komisi I akan melibatkan Komnas HAM dan KPK. (Baca: Komisi I Gandeng KPK-Komnas HAM Telusuri Rekam Jejak Gatot dan Sutiyoso)

Jokowi mengaku sudah memperhatikan rekam jejak Sutiyoso yang memiliki latar belakang di dunia intelijen dan militer. Dia berharap DPR tidak mempersulit pencalonan Sutiyoso. (Baca: Jokowi Pilih Sutiyoso sebagai Calon Kepala BIN, Ini Alasannya)



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Siklon Tropis Surigae Meningkat, 9 Provinsi Diminta Waspadai Hujan dan Angin Kencang

Siklon Tropis Surigae Meningkat, 9 Provinsi Diminta Waspadai Hujan dan Angin Kencang

Nasional
Kompolnas Minta Polda Sultra Tak Perlu Tunggu Laporan untuk Periksa Penyidik yang Siksa Anak di Bawah Umur

Kompolnas Minta Polda Sultra Tak Perlu Tunggu Laporan untuk Periksa Penyidik yang Siksa Anak di Bawah Umur

Nasional
Kemendagri: 37.903.423 Penduduk Telah Melaporkan Golongan Darah

Kemendagri: 37.903.423 Penduduk Telah Melaporkan Golongan Darah

Nasional
TKI Jadi Korban Penganiayaan di Malaysia, 2 Pelaku Telah Ditangkap

TKI Jadi Korban Penganiayaan di Malaysia, 2 Pelaku Telah Ditangkap

Nasional
Pimpinan Komisi IX Sesalkan Kasus Penganiayaan Perawat di Palembang

Pimpinan Komisi IX Sesalkan Kasus Penganiayaan Perawat di Palembang

Nasional
Kontroversi Vaksin Nusantara, 46 Tokoh Akan Sampaikan Dukungan kepada BPOM

Kontroversi Vaksin Nusantara, 46 Tokoh Akan Sampaikan Dukungan kepada BPOM

Nasional
Penganiayaan Perawat oleh Keluarga Pasien merupakan Ancaman terhadap Keamanan Sistem Pelayanan Kesehatan

Penganiayaan Perawat oleh Keluarga Pasien merupakan Ancaman terhadap Keamanan Sistem Pelayanan Kesehatan

Nasional
Istana Klaim Neraca Dagang Alami Suplus, Sinyal Pemulihan Ekonomi Mulai Menguat

Istana Klaim Neraca Dagang Alami Suplus, Sinyal Pemulihan Ekonomi Mulai Menguat

Nasional
1.594.722 Kasus Covid-19 dan Menurunnya Angka Kesembuhan

1.594.722 Kasus Covid-19 dan Menurunnya Angka Kesembuhan

Nasional
Disebut Terdampak Reshuffle, Ini Catatan 4 Anggota Kabinet Berinisial M

Disebut Terdampak Reshuffle, Ini Catatan 4 Anggota Kabinet Berinisial M

Nasional
Langkah Siti Fadilah yang Kontroversial, Jadi Relawan Vaksin Nusantara hingga Wawancara dengan Deddy Corbuzier

Langkah Siti Fadilah yang Kontroversial, Jadi Relawan Vaksin Nusantara hingga Wawancara dengan Deddy Corbuzier

Nasional
Masjid Istiqlal Siapkan Fasilitas yang Permudah Penyandang Disabilitas Beribadah

Masjid Istiqlal Siapkan Fasilitas yang Permudah Penyandang Disabilitas Beribadah

Nasional
Staf Khusus Presiden: Apapun Isu yang Beredar, soal Reshuffle Sepenuhnya Hak Prerogatif Presiden

Staf Khusus Presiden: Apapun Isu yang Beredar, soal Reshuffle Sepenuhnya Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Kasus Eks Dirut Bosowa Corporindo Sadikin Aksa, Polri Sudah Periksa 26 Saksi dan 3 Ahli

Kasus Eks Dirut Bosowa Corporindo Sadikin Aksa, Polri Sudah Periksa 26 Saksi dan 3 Ahli

Nasional
Gubernur: 1.023 KK yang mengungsi akibat Bencana di NTT

Gubernur: 1.023 KK yang mengungsi akibat Bencana di NTT

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X