Formappi: Tanggung Jawab Anggaran dan Pengawasan DPR Masih Rendah

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai kerja anggota DPR dalam pertanggungjawaban dan pengawasan anggaran masih cukup rendah. Tidak adanya transparansi dikhawatirkan semakin membuka peluang korupsi di DPR.

"Alokasi anggaran dari APBN tidak jelas kelanjutannya. Pola kerja anggota dewan tidak berubah, hanya sekadar membahas APBN-P melalui rapat-rapat di DPR," ujar peneliti Formappi, Tommi A Legowo, dalam pemaparan hasil evaluasi masa sidang ketiga DPR di Kantor Formappi, Jakarta, Kamis (21/5/2015).

Menurut Tommi, hasil penelitian Formappi memperlihatkan bahwa anggota DPR lebih banyak memberikan apresiasi dan imbauan ketimbang menemukan kejanggalan dalam penggunaan anggaran. Misalnya, apresiasi yang diberikan kepada Kementerian Pertanian yang mampu melakukan penyerapan anggaran 2015 sebesar 6,5 persen.

Kemudian, selain pengawasan terhadap kementerian, DPR juga bertanggung jawab untuk mengawasi efisiensi para anggota dewan dalam menggunakan anggaran. DPR dinilai tidak transparan dalam mekanisme pelaporan hasil reses yang terkait penyerapan aspirasi konstituen.

Tommi mengatakan, DPR sebaiknya benar-benar menjalankan reformasi sistem perencanaan dan anggaran. Selain itu, DPR sebaiknya menjelaskan sistem tersebut kepada publik, agar lebih mudah diawasi.

"DPR perlu memperkuat Badan Anggaran, mengoptimalkan tenaga ahli dan sarana pendukung lain. Selain itu, fungsi anggaran haruslah dipandang sebagai perjuangan membela aspirasi rakyat," kata Tommi.