Pimpinan KPK Enggan Ikut Campur Pembentukan Pansel KPK

Kompas.com - 20/05/2015, 14:38 WIB
Tiga orang pelaksana tugas Komisioner KPK Taufiequrachman Ruki (kanan), Johan Budi SP (kiri), dan Indriyanto Seno Adji (tengah) berbincang sebelum dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/2/2015). TRIBUN NEWS / DANY PERMANATiga orang pelaksana tugas Komisioner KPK Taufiequrachman Ruki (kanan), Johan Budi SP (kiri), dan Indriyanto Seno Adji (tengah) berbincang sebelum dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/2/2015).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam waktu dekat pemerintah akan membentuk Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Seluruh pimpinan KPK periode 2011-2015 akan mengakhiri jabatannya pada Desember 2015.

Namun, pimpinan KPK nampak enggan berkomentar mengenai pembentukan Pansel tersebut. Ketua sementara KPK Taufiequrachman Ruki menyerahkan urusan tersebut kepada pemerintah.

"Silakan saja itu urusan pemerintah," ujar Ruki melalui pesan singkat, Rabu (20/5/2015).

Ruki mengatakan, pimpinan KPK tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan nama-nama calon anggota Pansel KPK.

Hal senada juga diutarakan pimpinan sementara KPK Indriyanto Seno Adji. Ia mengatakan, keanggotaan Pansel KPK merupakan kewenangan penuh pemerintah dan Presiden. "Saya tidak berminat mencampuri nama-nama untuk keanggotaan Pansel tersebut," kata Indriyanto.

Saat ini, pemerintah tengah membentuk Pansel Pimpinan KPK untuk menyeleksi calon pimpinan mendatang. Pembentukan Pansel KPK tahun ini diambil alih oleh Sekretariat Negara. Sebelumnya, wewenang pembentukan anggota pansel KPK itu ada di tangan Kementerian Hukum dan HAM.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyampaikan bahwa pihaknya tinggal melakukan finalisasi dalam pekan ini. Pansel akan diisi setidaknya tujuh orang dan paling banyak sembilan orang. (Baca: Diumumkan Pekan Ini, Pansel KPK Paling Sedikit Diisi Tujuh Orang)

Dalam pemilihan Pansel KPK ini, lanjut Pratikno, pemerintah juga melakukan seleksi ketat terhadap rekam jejak masing-masing calon anggota pansel.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Nasional
Berembus Isu 'Reshuffle' akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Berembus Isu "Reshuffle" akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Nasional
UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

Nasional
Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Nasional
Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Nasional
Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Nasional
Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Nasional
Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Nasional
Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Nasional
PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

Nasional
Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Nasional
UPDATE 10 April: 5.041.654 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 9.927.110 Dosis Pertama

UPDATE 10 April: 5.041.654 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 9.927.110 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 10 April: Ada 59.139 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 10 April: Ada 59.139 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 10 April: 64.091 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 10 April: 64.091 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X