Tedjo: Pers Asing Masuk ke Papua Tetap Harus Ada Syarat

Kompas.com - 11/05/2015, 05:14 WIB
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno Kompas.com/SABRINA ASRILMenteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno
Penulis Suhartono
|
EditorBayu Galih

MANOKWARI, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno mengatakan, Papua memang sudah dinyatakan tak tertutup lagi, sehingga pers dapat melihat situasi di Papua yang sudah jauh berbeda. Tidak ada lagi kekerasan-kekerasan seperti yang diberikan di luar negeri.

"Yang ada adalah Papua yang damai dan tak ada lagi konflik," kata Tedjo yang ditanya soal kebebasan pers di Papua, saat mendampingi Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya di Manokwari, Papua Barat, Minggu (10/5/2015) malam.

Meski demikian, menurut Tedjo, mereka bisa masuk dengan tetap mengikuti syarat. Ada pun syarat itu antara lain pemberitaannya tidak berisi fitnah, hal-hal yang tidak nyata, menjelekkan-menjelekkan pemerintah Indonesia dan tak berimbang.

"Sekarang ini pendekatan kita bukan lagi pendekatan keamanan, tetapi pendekatan pembangunan kesejahteraan dan keadilan," ujarnya.

Pers asing, lanjut Tedjo, bisa saja meliput di gunung-gunung seperti ke Wamena dan lainnya. Namun, kedatangannya harus minta izin dulu.

"Mungkin harus diseleksi dulu siapa saja yang bisa. Karena ini terkait keamanan yang TNI dan Polri kita juga harus bertanggung jawab atas keselamatan mereka. Kalau ada apa-apa, kita bisa disalahkan juga. Ada yang akan menseleksi," ucap Tedjo.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Nasional
Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Nasional
Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Nasional
Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Nasional
Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Nasional
Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Nasional
Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

Nasional
Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Nasional
MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

Nasional
Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

Nasional
Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X