Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bambang Soesatyo: Berlebihan Sebut Golkar Terancam Tak Bisa Ikut Pilkada

Kompas.com - 05/05/2015, 09:47 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar pimpinan Aburizal Bakrie optimistis masih bisa mengikuti pilkada serentak pada Desember mendatang. Salah satu yang membuat kubu ini optimistis adalah putusan sela yang dikeluarkan Pengadilan Tata Usaha Negara. (Baca: Akbar Tandjung Khawatir Golkar Jadi Partai Papan Bawah jika Tak Ikut Pilkada)

Bendahara Umum Partai Golkar kubu Aburizal, Bambang Soesatyo, mengatakan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum saat ini memang tidak menjadikan putusan sementara pengadilan sebagai tiket untuk dapat mengikuti pilkada. (Baca: Menko Polhukam Ingatkan Partai yang Berkonflik Tak Bisa Ikut Pilkada Serentak)

PKPU hanya mengakui partai yang telah melakukan Islah atau memiliki kekuatan hukum tetap. Namun, PKPU itu dapat direvisi jika UU Pilkada dan UU Parpol juga direvisi oleh DPR.

"DPR segera akan revisi UU Parpol dan Pilkada sebagai payung hukum bagi KPU untuk parpol yang sudah punya keputusan pengadilan, namun belum inkrah karena ada upaya banding atau kasasi," kata Bambang, saat dihubungi, Selasa (5/4/2015).

Bambang mengatakan, kesepakatan DPR untuk merevisi UU Parpol dan UU Pilkada itu sudah diambil pada Senin kemarin dalam rapat bersama antara pimpinan DPR , Komisi II, KPU dan Kementerian Dalam Negeri.

KPU tidak mempunyai payung hukum untuk mengizinkan putusan sementara pengadilan dapat mengikuti pilkada. Oleh karena itu, payung hukum diciptakan dengan merevisi UU Parpol dan UU Pilkada.

"Terlalu dibesarkan jika dikatakan Golkar terancam tidak bisa ikut pilkada. Belanda masih jauh," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno‎ mengatakan, tidak menutup kemungkinan, Partai Golkar dan PPP absen dari pilkada serentak pada tahun ini. Hal tersebut akan terjadi bila konflik internal masih terjadi di dua partai tersebut.

"Aturannya memang demikian. Undang-undang mengatakan tidak bisa mengikuti pilkada apabila masih terjadi perselisihan internal dalam partai," kata Tedjo  kepada wartawan saat ditemui di Balai Kartini, Jakarta, Senin (4/5/2015).

Tedjo menegaskan, bila Golkar dan PPP tak segera menyelesaikan konflik internal berupa dualisme kepengurusan, maka ketidakikutsertaan dalam pilkada sudah menjadi konsekuensi bagi kedua partai.

"Itu kan kemauan mereka sendiri. Tidak ada parpol yang mempunyai dua ketua. Harus satu ketua," kata Tedjo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

Nasional
Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Nasional
Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Nasional
Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

Nasional
Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Nasional
Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

Nasional
TNI AL Latihan Pendaratan Amfibi di Papua Barat, Libatkan 4 Kapal Perang

TNI AL Latihan Pendaratan Amfibi di Papua Barat, Libatkan 4 Kapal Perang

Nasional
Tengah Fokus Urus Pilkada, Cak Imin Bilang Jatim Bakal Ada Kejutan

Tengah Fokus Urus Pilkada, Cak Imin Bilang Jatim Bakal Ada Kejutan

Nasional
Targetkan Sertifikasi 126 Juta Bidang Tanah, Jokowi: Presiden Baru Tinggal Urus Sisanya, Paling 3-6 Juta

Targetkan Sertifikasi 126 Juta Bidang Tanah, Jokowi: Presiden Baru Tinggal Urus Sisanya, Paling 3-6 Juta

Nasional
BNPT Apresiasi 18 Pengelola Objek Vital Strategis dan Transportasi

BNPT Apresiasi 18 Pengelola Objek Vital Strategis dan Transportasi

Nasional
Kemenpan-RB Harapkan Pendaftaran CASN Segera Dibuka, Instansi Diminta Kebut Isi Rincian Formasi

Kemenpan-RB Harapkan Pendaftaran CASN Segera Dibuka, Instansi Diminta Kebut Isi Rincian Formasi

Nasional
Pimpinan MPR Minta Pemerintah Tak Ragu Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

Pimpinan MPR Minta Pemerintah Tak Ragu Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Penyidik KPK Bawa 3 Koper dan 1 Ransel Usai Geledah Ruangan Kesetjenan DPR

Penyidik KPK Bawa 3 Koper dan 1 Ransel Usai Geledah Ruangan Kesetjenan DPR

Nasional
Hakim MK Ceramahi Kuasa Hukum Partai Aceh karena Telat Revisi Permohonan

Hakim MK Ceramahi Kuasa Hukum Partai Aceh karena Telat Revisi Permohonan

Nasional
Beri Pesan ke Timnas U-23, Wapres: Lupakan Kekalahan dari Uzbekistan, Kembali Semangat Melawan Irak

Beri Pesan ke Timnas U-23, Wapres: Lupakan Kekalahan dari Uzbekistan, Kembali Semangat Melawan Irak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com