"Jokowi Berjudi jika Setujui Budi Gunawan Jadi Wakapolri"

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos mengatakan, Presiden Joko Widodo sama saja dengan berjudi jika menyetujui Komjen Budi Gunawan menjadi wakil kepala Polri.

"Jokowi berjudi dengan kepercayaan masyarakat. Yang menjadi taruhan bukan sekadar reputasi dan nama baik kepolisian, melainkan juga kepresidenan, baik pribadi maupun lembaga," kata Bonar dihubungi di Jakarta, Rabu (22/4/2015), seperti dikutip Antara.

Bonar mengatakan, Presiden sesungguhnya adalah pimpinan tertinggi kepolisian. Karena itu, apa pun yang dilakukan Polri merupakan tanggung jawab Presiden dan akan berdampak bagi kewibawaan lembaga kepresidenan. (Baca: ICW: Budi Gunawan Akan Balas Dendam jika Jabat Wakapolri)

Menurut Bonar, jika Budi Gunawan terpilih sebagai wakil kepala Polri, hal itu merupakan parodi politik yang tidak sehat bagi konsolidasi demokrasi di Indonesia. Hal itu sekaligus menjadi peringatan bagi gerakan antikorupsi akan upaya serangan balik berupa pelemahan.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Anton Charliyan sebelumnya meminta semua pihak harus menghormati siapa pun wakil kepala Polri yang dipilih. (Baca: Polri: Semua Pihak Harus Hormati Siapa Pun Wakapolri)

KPK sebelumnya merasa memiliki cukup bukti bahwa Budi Gunawan terlibat kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji selama menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di kepolisian. (Baca: Budi Gunawan: Ini Pembunuhan Karakter!)

Namun, hakim Sarpin Rizaldi memutuskan bahwa penetapan tersangka Budi oleh KPK tidak sah. KPK juga dianggap tidak berwenang mengusut kasus itu. (Baca: Bambang Widjojanto Tetap Yakin Budi Gunawan Bersalah)

Dampaknya, KPK melimpahkan perkara Budi ke Kejaksaan Agung. Namun, kejaksaan melimpahkan ke Polri. Kepolisian akan melakukan gelar perkara bersama untuk memutuskan apakah kasus Budi akan dilanjutkan atau tidak. (Baca: Polisi Sudah Punya Kesimpulan Sementara Kasus Budi Gunawan)