Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW: Budi Gunawan Akan Balas Dendam jika Jabat Wakapolri

Kompas.com - 21/04/2015, 14:32 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Koalisi Masyarakat Sipil menolak wacana pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai wakil kepala Polri. Kepala Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho mengatakan, mereka menolak Budi sebagai wakil kepala Polri karena pernah gagal menjadi kepala Polri akibat kasus dugaan korupsi yang pernah menjeratnya di Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Ada catatan bagi kami menolak pencalonan BG sebagai kepala Polri maupun jabatan publik lainnya," ujar Emerson di Kantor Kontras, Jakarta, Selasa (21/4/2015).

Emerson mengatakan, ia meragukan integritas Budi karena pernah tersangkut kasus dugaan korupsi meskipun sudah dinyatakan gugur oleh putusan praperadilan. Menurut dia, bisa saja KPK sewaktu-waktu mengungkit kembali kasus tersebut dan menjerat Budi sebagai tersangka.

"Meskipun dihentikan, besar kemungkinan kasus ini bisa dibuka kembali," kata Emerson.

Selain itu, kualitas pendidikan Budi sebagai pimpinan Polri pun diragukan. Dalam buku biografi karya Budi Gunawan berjudul Kiat Sukses Polisi Masa Datang, disebutkan bahwa Budi bergelar doktoral dari Lacrosse University.

"Setelah dicek, ternyata Lacrosse University merupakan universitas yang diragukan akreditasinya. Gelar BG juga patut dipertanyakan," kata Emerson.

Emerson pun menduga, jika Budi dijadikan wakil kepala Polri, ia akan memanfaatkan jabatannya untuk balas dendam karena gagal menjadi kepala Polri. Menurut Emerson, Budi memiliki kuasa untuk memerintahkan bawahannya untuk melanjutkan kriminalisasi terhadap oknum-oknum yang bersuara keras kepada Polri.

"Otoritas yang dimilikinya bisa saja memerintahkan bawahannya untuk melakukan tindakan kriminalisasi atau operasi khusus yang dinilai menggagalkannya menjadi kepala Polri," ujar Emerson.

Baca juga: IPW Sebut Budi Gunawan Terpilih Jadi Wakapolri

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com