Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Publik Tak Puas Kinerja Pemerintahan Jokowi, Nasdem Dukung "Reshuffle" Kabinet

Kompas.com - 20/04/2015, 09:31 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasdem akan meminta Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menjadikan rendahnya tingkat kepuasan publik sebagai evaluasi atas kinerja Kabinet Kerja. Nasdem tak akan menghalang-halangi dan mendukung sepenuhnya jika Presiden Jokowi melakukan evaluasi hingga perombakan terhadap komposisi kabinet, termasuk terhadap menteri yang berasal dari Nasdem.

"Bila untuk meningkatkan kepuasan masyarakat, demi lancarnya program dan pelayanan masyarakat, Nasdem setuju saja di-reshuffle," kata Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella saat dihubungi, Senin (20/4/2015).

Hal tersebut disampaikan Patrice menanggapi survei Poltracking yang menunjukkan rendahnya kepuasan publik terhadap enam bulan awal kinerja Jokowi-JK. Hanya 44 persen responden yang menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah. Adapun sebanyak 41,8 persen menyatakan setuju apabila dilakukan perombakan kabinet. (baca: Survei: Tak Puas Kinerja, Mayoritas Publik Minta Perombakan Kabinet)

Kendati demikian, ia berpesan agar Presiden benar-benar dapat mengukur dan memiliki parameter yang jelas mengenai menteri yang nantinya akan dicopot. Pencopotan tidak boleh dilakukan atas dasar suka atau tidak suka, apalagi kepentingan politik.

"Bagi Nasdem, reshuffle kabinet itu tujuannya untuk kepentingan bangsa dan negara. Kepentingan masyarakat. Bukan untuk kepentingan politik atau kepentingan kelompok tertentu saja," kata anggota Komisi III DPR ini.

Selain itu, Jokowi juga harus memastikan menteri baru yang diangkatnya mempunyai kinerja lebih baik dibandingkan menteri terdahulu. Dengan begitu, kinerja pemerintah akan meningkat.

Setidaknya, lanjut Rio, kinerja kementerian dapat diukur dari program-program, kebijakan, gaya kepemimpinan, serta roadmap kementerian tersebut. Presiden juga bisa menilai lewat serapan anggaran kementerian di APBN-P 2015. Namun, tak semua Kementerian bisa diperlakukan serupa. Ada pula kementerian yang perlu diberi sedikit kelonggaran karena memiliki nomenklatur baru.

"Kalau baru, di awal, kementerian itu belum sempat memikirkan program-program. Masih memikirkan konsolidasi kementeriannya. Ini juga harus diperhitungkan," kata Rio.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com