Megawati, Sri, dan Kejengkelan pada Kader yang Nakal

SANUR, KOMPAS.com — Sebagai Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri sering kali menghadapi berbagai permasalahan dalam partainya, termasuk para kadernya yang terlibat masalah pelik. Di saat-saat seperti itu, Megawati mengingat seorang figur yang setia menemaninya dalam kondisi apa pun.

Sosok setia itu ada pada diri Sri, sekretaris pribadi Megawati. Menurut Megawati, Sri termasuk orang dekat PDI-P yang tidak pernah "naik pangkat" atas kelekatannya dengan Megawati dan partai.

"Contohnya itu Ibu Sri, yang ikut saya sejak zaman susah. Dia tak pernah naik pangkat, dari dulu agak kurus, sekarang tambah gemuk," kata Megawati di hadapan peserta Kongres IV PDI-P di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Jumat (10/4/2015).

Sosok kelima dalam jajaran presiden Republik Indonesia itu kadang merasa terenyuh terhadap kesetiaan Sri. Kepada Sri pula Megawati kerap menumpahkan kekesalannya, termasuk ketika ada kader PDI-P yang tersangkut masalah dan mencoreng nama baik partai.

"Kadang kasihan juga karena dia (Sri) yang menerima kemarahan saya kalau saya sedang jengkel. Karena dia paling dekat kan, saya tinggal deerr...," ucap Megawati.

"Namun karena dia sudah tahu adat istiadat saya, ya dia diam saja. Paling punggung saya dipijat-pijat sambil bilang, 'Sabar, Bu, sabar. Ingat kesabaran revolusioner'," lanjutnya.

Megawati merasa kesal mana kala ada kader partainya yang memohon bantuan karena tersandung masalah hukum. Bagi Megawati, semua kader PDI-P seharusnya tahu batasan dan tidak boleh menabrak aturan hukum, terlebih dalam segala praktik korupsi.

"Saya jengkel sekali, apalagi kalau mereka sudah terkena masalah hukum. Kalau sudah menangis di depan saya, minta ditolong dan sebagainya," kata Megawati.

Kamis malam kemarin, seorang kader PDI-P ditangkap oleh petugas Komisi Pemberantasan Korupsi tak jauh dari arena Kongres IV PDI-P di Sanur, Bali. Kader bernama Adriansyah, yang merupakan anggota Komisi IV DPR RI dan Ketua DPD I PDI-P Kalimantan Selatan, diduga terlibat korupsi penerbitan surat izin usaha pertambangan.