Pindah ke Istana Bogor, Jokowi Dianggap Lakukan Pemborosan Anggaran - Kompas.com

Pindah ke Istana Bogor, Jokowi Dianggap Lakukan Pemborosan Anggaran

Kompas.com - 22/02/2015, 09:42 WIB
sabrina asril/kompas.com Presiden Joko Widodo bersama bupati, wali kota dan gubernur seluruh Jawa dan Maluku berpose di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/2/2015).

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepindahan Presiden Joko Widodo dari Istana Kepresidenan di Jakarta ke Bogor dalam kegiatan sehari-harinya dianggap sebagai pemborosan. Direktur Center for Budget Analysis Uchok Sky Khadafi menilai biaya yang dikeluarkan karena kepindahan itu menjadi berlipat lebih besar.

Uchok menjelaskan, alokasi anggaran untuk penyelenggaraan pengelola Istana Kepresidenan Bogor hanya Rp 26,8 miliar. Alokasi anggaran ini bukan disiapkan untuk membuka kantor atau mengadakan rapat kerja kenegaraan untuk setiap hari.

"Tapi, kalau Presiden Jokowi tetap ngotot membuka Kantor Kepresidenan di Istana Bogor maka alokasi anggaran bisa kemungkinan habis dengan cepat sekali," ujar Uchok di Jakarta, Minggu (22/2/2015).

Apabila anggaran Istana Bogor habis, Uchok memprediksi alokasi anggaran untuk penyelenggara pengelolaan Istana Kepresidenan Jakarta sebesar Rp 70,9 miliar diperkirakan akan terpakai juga.


"Kalau alokasi anggaran dipakai, baik yang ada pada Istana Kepresidenan Bogor dan Jakarta, ini namanya double anggaran," ujar Uchok.

Selain anggaran ganda, bila berkantor dan mengadakan rapat-rapat di Istana Bogor, Uchok mengatakan akan berdampak pula pada pemborosan anggaran atau akan menguras anggaran pada setiap kementerian.

Sebagaimana diketahui, jarak dari Jakarta-Bogor 70 kilometer. Bila seorang menteri memakai mobil merek Toyota jenis Crown Royal Saloon akan menghabiskan bahan bakar untuk pergi-pulang sebanyak 24 liter. Dengan harga Pertamax per liter sebesar Rp 8.800, maka akan menghabiskan anggaran untuk 34 menteri sebanyak Rp 7.180.800 sekali rapat.

Menurut Uchok, kalau para menteri mengadakan rapat di Jakarta, maka tidak akan dapat uang harian perjalanan dinas dan uang representasi. Tetapi, karena rapat di Kota Bogor, bagian dari wilayah Jawa Barat, Uchok mengungkap bahwa para menteri akan dapat uang harian perjalanan dinas dan uang representasi untuk 34 menteri sebanyak Rp 23.120.000 untuk sekali rapat.

"Jadi simulasi di atas, secara total anggaran 34 menteri untuk pulang pergi Jakarta-Bogor, dan uang harian perjalanan dinas serta uang representasi akan menghabiskan sebesar Rp 30.300.800," ucap Uchok.

Kemudian, jika dalam satu bulan ada empat kali rapat antara menteri dan Presiden Jokowi, maka pemerintah melakukan pemborosan anggaran sebesar Rp 121.203.200. Padahal, kalau rapat di Jakarta, Presiden Jokowi bisa menghemat anggaran sebesar Rp 121 juta per bulan.

"Selain pemborosan anggaran, rapat kerja di Bogor hanya bikin kabinet tidak efektif bekerja, dan gerak birokrasi juga lambat atau eksekusi kebijakan akan lama. Misalnya, menteri harus rapat di Bogor. Lalu menteri tersebut, setelah pulang dari Bogor, harus juga mengadakan rapat lagi di kementeriannya dengan eselon satu," kata Uchok.

Dengan jarak yang cukup jauh, Uchok memperkirakan, hal itu akan menjadi penghambat para menteri untuk segera bekerja. Sebagian besar waktu menteri yang seharusnya habis untuk bekerja nantinya justru akan habis di perjalanan.

"Dari persoalan di atas, kami dari CBA (Centre For Budget Analysis) meminta kepada Presiden Jokowi untuk segera pindah dari Istana Bogor ke Istana Kepresidenan Jakarta. Saat ini banyak pertanyaan publik, kenapa Presiden 'berkantor' di istana Bogor? Apakah hanya untuk menghindari Mbak Mega?" kata Uchok.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku merasa kesulitan untuk mencapai Istana Bogor yang jaraknya lebih jauh dibandingkan dengan Istana Kepresidenan Jakarta. Kalla mengaku tidak bermaksud mengeluh.

Meski mengakui jarak Istana Bogor jauh dari Jakarta, Kalla memaklumi karena kegiatan kenegaraan di sana tidak setiap hari digelar. (Baca: Wapres Jusuf Kalla Singgung Jauhnya Rapat ke Istana Bogor)


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorBayu Galih

Terkini Lainnya

BMKG: Waspadai Hujan Disertai Angin Kencang dan Kilat di Jaksel, Jakbar, dan Jaktim

BMKG: Waspadai Hujan Disertai Angin Kencang dan Kilat di Jaksel, Jakbar, dan Jaktim

Megapolitan
Tokoh Masyarakat Jabar: Galian C Ilegal Akibat Lemahnya Wibawa Pemerintah

Tokoh Masyarakat Jabar: Galian C Ilegal Akibat Lemahnya Wibawa Pemerintah

Regional
Paparan Visi Misi Jokowi dan Prabowo soal Terorisme Dinilai Kurang Elaboratif

Paparan Visi Misi Jokowi dan Prabowo soal Terorisme Dinilai Kurang Elaboratif

Nasional
Ribuan Warga Hadiri Haul Ayahanda Presiden Jokowi di Boyolali

Ribuan Warga Hadiri Haul Ayahanda Presiden Jokowi di Boyolali

Regional
Mayat Wanita Tanpa Tangan dan Kaki Ditemukan Mengapung di Sungai

Mayat Wanita Tanpa Tangan dan Kaki Ditemukan Mengapung di Sungai

Regional
Seorang Hakim Digerebek Bersama 2 Perempuan di Rumah Dinas

Seorang Hakim Digerebek Bersama 2 Perempuan di Rumah Dinas

Regional
Februari Mendatang, Pemerintah Luncurkan 2.000 Motor Listrik Gesits

Februari Mendatang, Pemerintah Luncurkan 2.000 Motor Listrik Gesits

Regional
Seberangkan Mobil dengan Rakit di Sungai, 1 Keluarga Tewas Tenggelam

Seberangkan Mobil dengan Rakit di Sungai, 1 Keluarga Tewas Tenggelam

Regional
Budi Luhur Laksanakan Pengabdian Masyarakat lewat KKN di 6 Provinsi

Budi Luhur Laksanakan Pengabdian Masyarakat lewat KKN di 6 Provinsi

Edukasi
Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir Tinggal Tunggu Surat Perintah

Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir Tinggal Tunggu Surat Perintah

Regional
Kerjasama Kemendikbud dan Pemprov DKI Tingkatkan Kualitas Guru

Kerjasama Kemendikbud dan Pemprov DKI Tingkatkan Kualitas Guru

Edukasi
Bupati Karawang Ikut Klarifikasi soal Pernyataan Sandiaga Uno di Debat Capres

Bupati Karawang Ikut Klarifikasi soal Pernyataan Sandiaga Uno di Debat Capres

Regional
Pasar Mayestik Kini Dilengkapi WiFi Gratis

Pasar Mayestik Kini Dilengkapi WiFi Gratis

Megapolitan
Filipina Beli Helikopter Black Hawk karena Pabrik Perakitannya Tidak di AS

Filipina Beli Helikopter Black Hawk karena Pabrik Perakitannya Tidak di AS

Internasional
Pasca-debat, Jokowi dan Prabowo Dinilai Tak Miliki Keinginan Politik Tuntaskan Kasus HAM Masa Lalu

Pasca-debat, Jokowi dan Prabowo Dinilai Tak Miliki Keinginan Politik Tuntaskan Kasus HAM Masa Lalu

Nasional

Close Ads X