Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Diminta Klarifikasi Ucapan Terima Kasih Menlu Australia

Kompas.com - 20/02/2015, 09:18 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan bahwa Wakil Presiden Jusuf Kalla sebaiknya mengklarifikasi pernyataan terima kasih Menteri Luar Negeri Australia Julia Bishop, terkait penundaan eksekusi mati bagi dua pimpinan jaringan narkotika 'Bali Nine'.

Hikmahanto mengatakan, klarifikasi tersebut diperlukan agar publik tidak memiliki persepsi bahwa pemerintah Australia telah berhasil melakukan intervensi terhadap hukum di Indonesia.

"Butuh penjelasan bahwa ada masalah teknis. Hal itu perlu agar publik tidak marah. Kesannya saat ini Indonesia mudah ditekan oleh pemerintah Australia," ujar Hikmahanto kepada Kompas.com, Jumat (20/2/2015).

Meski demikian, Hikmahanto meyakini bahwa penundaan yang dimaksud bukan semata-mata karena desakkan dari pemerintah Australia. Jusuf Kalla sebelumnya menyebut alasan penundaan karena Kejaksaan masih mempersiapkan fasilitas yang memadai untuk pelaksanaan eksekusi mati. (baca: Jelang Eksekusi Mati, Napi Asal Brasil Alami Gangguan Jiwa)

Fasilitas yang dimaksud adalah pembangunan ruang isolasi yang cukup untuk menampung seluruh terpidana yang akan dieksekusi mati. (baca: Lokasi Eksekusi Mati di Nusakambangan Terlalu Sempit, Kejaksaan Minta Dibongkar)

"Klarifikasi mengenai apa pembicaraan antara Menlu Australia dengan JK. Paling tidak melalui juru bicara Wapres," ujar dia.

Menlu Australia Julia Bishop berterimakasih kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla karena Indonesia menunda eksekusi hukuman mati terhadap dua warga negaranya yang menjadi terpidana kasus narkoba, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran.

Hal tersebut disampaikan Julia melalui telepon kepada Jusuf Kalla, Kamis (19/2/2015) sore. (baca: Hukuman Mati Ditunda, Menlu Australia Berterimakasih ke JK)

Kejaksaan Agung sebelumya telah memastikan bahwa kedua pimpinan 'Bali Nine' tersebut, termasuk dalam daftar terpidana kasus narkotika yang akan segera dieksekusi mati.

Jaksa Agung HM Prasetyo, saat ditemui beberapa waktu lalu, menegaskan bahwa desakkan pemerintah Australia untuk membatalkan eksekusi mati, tidak akan memengaruhi keputusan hukum yang berlaku di Indonesia. (baca: Jaksa Agung Pastikan Duo "Bali Nine" Tetap Dieksekusi Mati)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com