Kompas.com - 16/02/2015, 20:36 WIB
Jaksa Agung HM Prasetyo. KOMPAS.com/INDRA AKUNTONOJaksa Agung HM Prasetyo.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

BOGOR, KOMPAS.com - Jaksa Agung HM Prasetyo memastikan bahwa eksekusi mati terpidana mati kasus narkotika "Bali Nine", yakni Andrew Chan dan Myuran Sukumaran akan tetap dilakukan. Hal itu ditegaskan Prasetyo menyusul derasnya kritik dari Pemerintah Australia dan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Ban Ki Moon.

"Tidak akan dibatalkan," kata Prasetyo, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (16/2/2015).

Prasetyo mengatakan, terpidana mati kasus narkoba tak akan mendapatkan pengampunan dari Pemerintah Indonesia. Hukuman tegas ini berlaku untuk semua pelaku, tak terkecuali terhadap warga negara Australia. Ia mengungkapkan, duo terpidana kasus "Bali Nine" saat ini masih berada Lapas Kerobokan, Bali, dan belum di pindah ke lokasi eksekusi, Pulau Nusakambangan. Prasetyo memastikan, eksekusi akan dilakukan pada waktu yang tepat.

"(Tim) sudah siap, tinggal nunggu waktu yang tepat saja," ujarnya.

Sebelumnya, Ban Ki-moon mendesak pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Joko Widodo atau Jokowi, untuk menghentikan hukuman mati. Desakan dari Ban Ki-moon itu disampaikan oleh Juru Bicara PBB Stephane Dujarric.

Menurut Dujarric, Ban sudah berbicara kepada Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengenai hal itu.

"Ban telah mengungkapkan keseriusannya atas hukuman yang dilakukan di Indonesia. PBB dengan tegas menolak eksekusi mati," ujar Dujarric seperti dikutip dari Reuters, Minggu (15/2/2015).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Saat ini, Kejaksaan Agung tengah menyiapkan eksekusi hukuman mati tahap kedua pada para narapidana kasus narkotika. Dua terpidana mati kasus "Bali Nine", yakni Andrew Chan dan Myuran Sukumaran masuk dalam daftar penerima hukuman mati ini. Protes keras sudah dilontarkan Pemerintah Australia. Namun, Pemerintah Indonesia tak bergeming dan tetap akan melaksanakan hukuman itu.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Majelis Hakim Perintahkan Mark Sungkar Dipenjara

Majelis Hakim Perintahkan Mark Sungkar Dipenjara

Nasional
LaporCovid-19 Sebut Kasus NIK Ganda dan Terpakai Orang Lain Masih Jadi Hambatan Warga Dapatkan Vaksinasi

LaporCovid-19 Sebut Kasus NIK Ganda dan Terpakai Orang Lain Masih Jadi Hambatan Warga Dapatkan Vaksinasi

Nasional
Hari Antikorupsi, Wapres Ma'ruf Minta Hukuman Tegas ke Setiap Pelaku Korupsi

Hari Antikorupsi, Wapres Ma'ruf Minta Hukuman Tegas ke Setiap Pelaku Korupsi

Nasional
Vonis Mark Sungkar Diperberat Jadi 2,5 Tahun Penjara

Vonis Mark Sungkar Diperberat Jadi 2,5 Tahun Penjara

Nasional
Di Acara Hakordia, Ketua KPK Sebut Integritas Pejabat di Atas Rata-rata

Di Acara Hakordia, Ketua KPK Sebut Integritas Pejabat di Atas Rata-rata

Nasional
Ketua KPK: Di Tangan Bapak Presidenlah, Kami Berharap Korupsi Dientaskan

Ketua KPK: Di Tangan Bapak Presidenlah, Kami Berharap Korupsi Dientaskan

Nasional
Baru 8,06 Persen Populasi Negara Berpendapatan Rendah yang Divaksin Covid-19, Menlu: Tak Bisa Dibiarkan

Baru 8,06 Persen Populasi Negara Berpendapatan Rendah yang Divaksin Covid-19, Menlu: Tak Bisa Dibiarkan

Nasional
Menyembuhkan Islamofobia

Menyembuhkan Islamofobia

Nasional
Jumlah Anggota Pansus RUU IKN Lebihi Batas, DPR Bahas Perubahan Tata Tertib

Jumlah Anggota Pansus RUU IKN Lebihi Batas, DPR Bahas Perubahan Tata Tertib

Nasional
Wapres Ma'ruf: Semua Agama di Indonesia Hakikatnya Tegas Melarang Korupsi

Wapres Ma'ruf: Semua Agama di Indonesia Hakikatnya Tegas Melarang Korupsi

Nasional
Wujudkan Program Prioritas, Kementerian KP Gelar Pelatihan Budi Daya Lele Sistem Bioflok di Konawe

Wujudkan Program Prioritas, Kementerian KP Gelar Pelatihan Budi Daya Lele Sistem Bioflok di Konawe

Nasional
Ridwan Kamil Akui Masuk Parpol Pilihan Paling Realistis untuk Kembali Maju di Kontestasi Politik

Ridwan Kamil Akui Masuk Parpol Pilihan Paling Realistis untuk Kembali Maju di Kontestasi Politik

Nasional
Bertolak ke Danau Toba, Ma'ruf Amin akan Resmikan Pameran Rempah

Bertolak ke Danau Toba, Ma'ruf Amin akan Resmikan Pameran Rempah

Nasional
Novel Baswedan: Semoga Kegiatan Kami sebagai ASN Polri Bawa Manfaat

Novel Baswedan: Semoga Kegiatan Kami sebagai ASN Polri Bawa Manfaat

Nasional
Jokowi: Kita Harus Sadar Upaya Pemberantasan Korupsi Belum Baik

Jokowi: Kita Harus Sadar Upaya Pemberantasan Korupsi Belum Baik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.