Kompas.com - 18/02/2015, 10:24 WIB
Salah satu dari sembilan program prioritas Joko Widodo-Jusuf Kalla IstSalah satu dari sembilan program prioritas Joko Widodo-Jusuf Kalla
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo diminta menyelamatkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Jokowi harus segera turun tangan untuk menghentikan kriminalisasi terhadap KPK.

"Haruskah KPK berakhir pada era Jokowi-JK? Presiden mutlak harus turun tangan menjadi penengah atas kisruh KPK-Polri dan segera menghentikan berbagai kriminalisasi terhadap KPK," kata politisi Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin, ketika dihubungi, Rabu (18/2/2015).

Didi mempertanyakan langkah Polri yang menjerat banyak pihak di KPK. Seperti pengusutan soal izin kepemilikan senjata api 21 penyidik KPK yang sudah kedaluwarsa, ia menganggap hal itu hanya masalah administrasi.

"Kok terjadinya di saat lagi genting ini. Terkesan mengada-ada. Kalau ada masalah seperti ini, seharusnya jauh-jauh hari, tidak bisa tiba-tiba. Wajar kalau persepsi publik jadi negatif," kata mantan anggota Komisi III DPR itu.

Didi lalu menyinggung sikap mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, ketika menyelesaikan kisruh antara KPK dan Polri terkait kasus korupsi proyek simulator SIM. Saat itu, SBY mengambil keputusan agar kasus tersebut ditangani KPK. (Baca: "Jokowi Kok Kelihatan Santai-santai Saja, Terkesan Pembiaran")

"Itu bukan intervensi. SBY tidak berpihak ke mana-mana, tetapi sebagai penengah yang tidak permalukan kedua-duanya. Kalau sekarang, KPK tidak berdaya. Sudah terlalu lama (Jokowi) bersikap normatif," ujar mantan anggota Komisi III DPR itu.

Didi berharap agar Presiden bisa membaca situasi. Jokowi harus punya kepekaan terhadap masalah di antara kedua institusi ini. Jika tidak, maka KPK akan lumpuh. (Baca: Syafii Maarif: KPK Sedang Menggali "Kuburan" Masa Depan)

"SBY kerap kali beda pendapat dengan orang-orang sekitar, tetapi keputusan tetap ada di tangan dia," ujar Didi.

Kepolisian sudah menjerat dua pimpinan KPK, yakni Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Bambang dijerat terkait sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi, dan Abraham dijerat dengan tuduhan memalsukan dokumen.

Sebanyak 21 penyidik KPK kemungkinan juga terancam menjadi tersangka karena kepolisian menduga izin kepemilikan senjata api yang mereka miliki sudah kedaluwarsa. Salah satu penyidik yang terancam ditetapkan sebagai tersangka adalah Novel Baswedan.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Update 16 Mei: Bertambah 6, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 156.464

Update 16 Mei: Bertambah 6, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 156.464

Nasional
Pengertian Presidential Threshold dan Alasan Penerapannya

Pengertian Presidential Threshold dan Alasan Penerapannya

Nasional
Update 16 Mei: Kasus Sembuh dari Covid-19 Bertambah 263

Update 16 Mei: Kasus Sembuh dari Covid-19 Bertambah 263

Nasional
Update 16 Mei: Ada 4.697 Kasus Aktif Covid-19 di Tanah Air

Update 16 Mei: Ada 4.697 Kasus Aktif Covid-19 di Tanah Air

Nasional
Update: Tambah 182, Total Kasus Covid-19 Capai 6.050.958

Update: Tambah 182, Total Kasus Covid-19 Capai 6.050.958

Nasional
Densus 88 Tangkap 24 Terduga Teroris Kelompok MIT dan ISIS di 3 Lokasi Berbeda

Densus 88 Tangkap 24 Terduga Teroris Kelompok MIT dan ISIS di 3 Lokasi Berbeda

Nasional
AHY Minta Kader Demokrat Jaga Kesantunan dalam Berpolitik

AHY Minta Kader Demokrat Jaga Kesantunan dalam Berpolitik

Nasional
PKS Sebut Persepsi Perekonomian Buruk Sebab Pemerintah Anggap Problem Minyak Goreng Sepele

PKS Sebut Persepsi Perekonomian Buruk Sebab Pemerintah Anggap Problem Minyak Goreng Sepele

Nasional
Mengenal Perbedaan Kampanye Negatif dan Kampanye Hitam

Mengenal Perbedaan Kampanye Negatif dan Kampanye Hitam

Nasional
Jaksa Agung: Penyidik Perkuat Bukti dan Terus Cari Aset Tersangka Terkait Kasus Dugaan Korupsi Ekspor CPO

Jaksa Agung: Penyidik Perkuat Bukti dan Terus Cari Aset Tersangka Terkait Kasus Dugaan Korupsi Ekspor CPO

Nasional
KPK Yakin Boyamin Bersikap Kooperatif Terkait Kasus Budhi Sarwono

KPK Yakin Boyamin Bersikap Kooperatif Terkait Kasus Budhi Sarwono

Nasional
3 Warga Sragen Gantung Diri, Mensos Minta Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Peka dengan Lingkungan Sekitar

3 Warga Sragen Gantung Diri, Mensos Minta Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Peka dengan Lingkungan Sekitar

Nasional
Densus 88 Tangkap 24 Teroris Kelompok MIT dan ISIS

Densus 88 Tangkap 24 Teroris Kelompok MIT dan ISIS

Nasional
Kementerian PPPA Soroti Maraknya Kekerasan Seksual yang Dilakukan Ayah

Kementerian PPPA Soroti Maraknya Kekerasan Seksual yang Dilakukan Ayah

Nasional
Pengamat Nilai Peluang Ridwan Kamil Jadi Capres Kecil, Kalaupun Mungkin Opsinya Cawapres

Pengamat Nilai Peluang Ridwan Kamil Jadi Capres Kecil, Kalaupun Mungkin Opsinya Cawapres

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.