Kompas.com - 17/02/2015, 21:35 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Tim Independen Syafii Maarif mengatakan, Presiden Joko Widodo harus segera mengambil sikap untuk menyelesaikan kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri. Menurut dia, saat ini kisruh KPK-Polri sudah semakin melebar.

"Saya berharap Presiden segera turun tangan karena keadaan saat ini semakin melebar," kata Syafii, yang biasa disapa Buya, di kantor Maarif Institute, Jakarta, Selasa (17/2/2015).

Hal itu dilontarkannya menanggapi informasi penetapan tersangka 21 penyidik KPK oleh Polri. Para penyidik itu sebelumnya dilaporkan ke Bareskrim Polri karena belum mengembalikan senjata api yang mereka kuasai. Padahal, mereka telah resmi menjadi penyidik KPK.

"Walaupun sering dikatakan kami menghormati, menjaga KPK sebagai institusi, tapi kalau caranya seperti ini, cara ganas seperti ini, orang akan ambil kesimpulan KPK sedang gali kuburan masa depannya. Ini kan tidak sehat sama sekali," tegasnya.

Syafii mengingatkan, pembentukan KPK merupakan amanah reformasi. Masyarakat saat itu kecewa karena Polri dan Kejaksaan Agung dianggap tidak memiliki taring untuk memberantas praktik tindak pidana korupsi.

"Waktu itu pun UU (pembentukan KPK) disahkan Presiden Megawati Soekarnoputri," kata dia.

Menurut dia, saat ini ada upaya untuk melemahkan dan menghancurkan KPK oleh pihak-pihak tertentu. Pihak tersebut, kata Syafii, ingin agar wewenang pemberantasan korupsi dikembalikan kepada Polri dan kejaksaan. Padahal, menurut dia, ketiga lembaga itu dapat saling berkoordinasi untuk memberantas korupsi.

"Memang saya duga pemberantasan korupsi dikembalikan kepada polisi, kejaksaan. Kita sudah tahu. Jangan kita berpura-pura. Polisi dan kejaksaan selama ini belum mampu melawan korupsi," ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

HLUN 2022, Kemensos Bagikan Alat Bantu Gerak bagi Lansia di Tasikmalaya

HLUN 2022, Kemensos Bagikan Alat Bantu Gerak bagi Lansia di Tasikmalaya

Nasional
Syaikhu Sebut “Presidential Threshold” 20 Persen Jadi Kendala Lahirnya Kepemimpinan Nasional

Syaikhu Sebut “Presidential Threshold” 20 Persen Jadi Kendala Lahirnya Kepemimpinan Nasional

Nasional
Zulkifli Hasan Ajak PKS Gabung ke Koalisi Indonesia Bersatu

Zulkifli Hasan Ajak PKS Gabung ke Koalisi Indonesia Bersatu

Nasional
Bakal Dilamar PKS di Pilpres 2024, Sandiaga Uno: Pesan Presiden 'Ojo Kesusu'

Bakal Dilamar PKS di Pilpres 2024, Sandiaga Uno: Pesan Presiden "Ojo Kesusu"

Nasional
Lansia (Semestinya) Bahagia

Lansia (Semestinya) Bahagia

Nasional
Politikus Nasdem: Masyarakat Baru Bangkit, Keliru jika Subsidi Minyak Goreng Curah Dicabut

Politikus Nasdem: Masyarakat Baru Bangkit, Keliru jika Subsidi Minyak Goreng Curah Dicabut

Nasional
Cari Jodoh untuk Pemilu 2024, Sekjen PKS: Pak Muhaimin, Pak Anies, Pak Sandi Jangan Kaget kalau Dilamar

Cari Jodoh untuk Pemilu 2024, Sekjen PKS: Pak Muhaimin, Pak Anies, Pak Sandi Jangan Kaget kalau Dilamar

Nasional
Kerumunan Tak Lagi Menakutkan

Kerumunan Tak Lagi Menakutkan

Nasional
Anies Baswedan Disambut Gemuruh Teriakan 'Presiden' Saat Hadiri Milad Ke-20 PKS

Anies Baswedan Disambut Gemuruh Teriakan "Presiden" Saat Hadiri Milad Ke-20 PKS

Nasional
Pencarian Eril Dilanjutkan, Tim SAR Bakal Fokus Gunakan Perahu dan Sensor

Pencarian Eril Dilanjutkan, Tim SAR Bakal Fokus Gunakan Perahu dan Sensor

Nasional
Komisi VIII Desak Kemenag Usut Kasus Pemotongan Dana Bantuan Pesantren

Komisi VIII Desak Kemenag Usut Kasus Pemotongan Dana Bantuan Pesantren

Nasional
Dorong Masyarakat Bersepeda ke Kantor, Kapolri Bicara soal Penghematan BBM dan Dampak Lingkungan

Dorong Masyarakat Bersepeda ke Kantor, Kapolri Bicara soal Penghematan BBM dan Dampak Lingkungan

Nasional
Menanti Jurus Luhut Melawan Sengkarut Minyak Goreng

Menanti Jurus Luhut Melawan Sengkarut Minyak Goreng

Nasional
GDPRR Hasilkan Tujuh Rekomendasi Ketahanan terhadap Bencana

GDPRR Hasilkan Tujuh Rekomendasi Ketahanan terhadap Bencana

Nasional
TNI AL Gagalkan Penyelundupan 30 Calon Pekerja Migran Ilegal ke Malaysia

TNI AL Gagalkan Penyelundupan 30 Calon Pekerja Migran Ilegal ke Malaysia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.