Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim Independen Gelar Pertemuan Bahas Putusan Praperadilan Budi Gunawan

Kompas.com - 17/02/2015, 20:52 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Independen yang dibentuk Presiden Joko Widodo untuk memberikan masukan terkait kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Polri, mengadakan pertemuan di Kantor Maarif Institute, Jakarta, Selasa (17/2/2015) malam. Tim yang dipimpin Syafii Maarif ini akan membahas putusan sidang praperadilan yang diajukan Komjen Pol Budi Gunawan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Tiga orang anggota tim yaitu Syafii Maarif, Hikmahanto Juwana dan Bambang Widodo Umar sudah terlihat hadir.

"Yang sedang di jalan ada Pak Oegroseno dan Pak Imam Prasodjo," kata salah seorang pegawai Maarif Institute.

Syafii Maarif yang biasa disapa Buya ini, mengatakan, Tim Independen akan kembali memberikan rekomendasi kepada Presiden Jokowi terkait hasil putusan praperadilan Budi Gunawan. Namun, menurut Buya, rekomendasi yang akan disampaikan tidak jauh berbeda dengan rekomendasi yang telah disampaikan sebelumnya.

"Saya kira tidak akan ada bedanya dengan rekomendasi yang dulu," ujarnya.

Sebelumnya, Tim Independen memberikan sejumlah rekomendasi untuk Jokowi, di antaranya meminta Presiden tak melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Polri. Tim Independen juga mengungkapkan bahwa Jokowi tidak pernah berinisiatif mengajukan nama mantan ajudan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri itu sebagai calon Kapolri.

"Jujur, itu sebetulnya pengajuan BG bukan inisiatif Presiden," kata Syafii Maarif seusai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan, Rabu (28/1/2015).

Mantan Ketua PP Muhammadiyah itu menyatakan, informasi yang diperolehnya cukup valid. Namun, saat didesak untuk mengungkap siapa yang mengusulkan nama Budi, ia mengelak.

"Saya tak mau menyebut nama. Itu sudah rahasia umum. Anda harus tahu itu. Saya harus jaga hubungan baik dengan orang-orang itu," kata Buya.

Buya juga mengungkapkan adanya pandangan dari Dewan Pertimbangan Presiden agar Jokowi melantik Budi Gunawan. Tanpa menyebut nama, pandangan itu disampaikan tiga anggota Wantimpres. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wilayah Udara IKN Akan 'Di-cover' Radar GCI Buatan Perancis

Wilayah Udara IKN Akan "Di-cover" Radar GCI Buatan Perancis

Nasional
ICW Sebut Orang-Orang Kompeten Trauma dengan Pelemahan KPK 2019

ICW Sebut Orang-Orang Kompeten Trauma dengan Pelemahan KPK 2019

Nasional
Menlu Retno Hadiri Pertemuan Doha III, Bahas Nasib Afghanistan Setelah Dikuasai Taliban

Menlu Retno Hadiri Pertemuan Doha III, Bahas Nasib Afghanistan Setelah Dikuasai Taliban

Nasional
Respons Parpol soal Putusan KPU yang Akomodasi Putusan MA soal Batas Usia Calon Kepala Daerah

Respons Parpol soal Putusan KPU yang Akomodasi Putusan MA soal Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Blak-blakan KPK Akui Ada Persoalan Hubungan dengan Polri dan Kejagung

Blak-blakan KPK Akui Ada Persoalan Hubungan dengan Polri dan Kejagung

Nasional
Kepada Polri, Puan: Berantas Segera Para Bandar Judi 'Online'

Kepada Polri, Puan: Berantas Segera Para Bandar Judi "Online"

Nasional
Ketua KPK Akui PR Besar Penggantinya Koordinasi dengan Polri dan Kejagung jika Ada yang Ditangkap

Ketua KPK Akui PR Besar Penggantinya Koordinasi dengan Polri dan Kejagung jika Ada yang Ditangkap

Nasional
PDI-P Dinilai Sulit Kalahkan Koalisi Khofifah jika Tak Bermitra dengan PKB pada Pilkada Jatim

PDI-P Dinilai Sulit Kalahkan Koalisi Khofifah jika Tak Bermitra dengan PKB pada Pilkada Jatim

Nasional
Cak Imin Tegaskan PKB Tak Akan Pasangkan Anies dengan Sohibul Iman pada Pilkada Jakarta

Cak Imin Tegaskan PKB Tak Akan Pasangkan Anies dengan Sohibul Iman pada Pilkada Jakarta

Nasional
Saat Kapolri Minta Maaf di HUT Ke-78 Bhayangkara, tapi...

Saat Kapolri Minta Maaf di HUT Ke-78 Bhayangkara, tapi...

Nasional
Komnas Perempuan Harap DKPP Sanksi Berat Ketua KPU jika Terbukti Lakukan Tindak Asusila

Komnas Perempuan Harap DKPP Sanksi Berat Ketua KPU jika Terbukti Lakukan Tindak Asusila

Nasional
Masyarakat yang Dirugikan Peretasan PDN Diimbau Lapor ke Posko Daring

Masyarakat yang Dirugikan Peretasan PDN Diimbau Lapor ke Posko Daring

Nasional
Pasca-Peretasan, Aktivitas PDN Diawasi Langsung BSSN

Pasca-Peretasan, Aktivitas PDN Diawasi Langsung BSSN

Nasional
PDN Diretas, Pemerintah Wajibkan Kementerian 'Back Up' Data Berlapis

PDN Diretas, Pemerintah Wajibkan Kementerian "Back Up" Data Berlapis

Nasional
DPR Anggap Menag Salahi Aturan, Komisi VIII Dorong Pembentukan Pansus

DPR Anggap Menag Salahi Aturan, Komisi VIII Dorong Pembentukan Pansus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com