Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Seharusnya Kementerian PPA Leading untuk Pakai Perspektif Adil Gender"

Kompas.com - 08/02/2015, 18:50 WIB
Andri Donnal Putera

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaringan Perempuan Indonesia mengkritisi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang kurang berperan dalam memperjuangkan nasib perempuan di Indonesia.

Terlebih saat sedang ada isu-isu yang merendahkan martabat perempuan, kementerian dirasa tidak tampil dan memberikan dukungan.

"Mana suaranya pas lagi ramai-ramainya tes keperawanan? Seharusnya Kementerian PPA leading untuk pakai perspektif adil gender," kata Lita Anggraini, anggota salah satu organisasi Jaringan Perempuan Indonesia, JALA PRT, kepada Kompas.com, Minggu (8/2/2015).

Lita menjelaskan, wacana tes keperawanan memang bukan hal baru. Wacana tersebut dulu sempat diangkat tetapi perlahan mulai tidak terdengar. Kemudian saat wacana ini didengungkan lagi sekarang, Kementerian PPA pun sama sekali tidak berkomentar.

Dengan begitu, wacana ini seakan dibiarkan begitu saja tanpa adanya pembelaan atau klarifikasi apakah hal tersebut pantas atau tidak dari sudut pandang kementerian yang khusus mengatur tentang perempuan. [Baca: Jokowi dan Para Menteri Dinilai Abaikan Nasib Perempuan]

Perspektif adil gender sendiri yang dimaksud oleh Lita adalah peraturan yang tertuang dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarus-utamaan Gender (PUG). Dari perspektif ini, seharusnya tidak ada lagi diskriminasi terhadap perempuan di seluruh lini kehidupan dan di bidang apapun.

Namun, kata dia, Kementerian PPA sendiri tidak memasukkan salah satu peraturan yang diskriminatif, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ke dalam agenda perubahan.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesetaraan Gender yang telah diusung oleh Kementerian PPA pun tidak masuk dalam agenda prioritas Prolegnas tahun 2015. Padahal, RUU ini sudah 11 tahun hanya sebatas di pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Meski demikian, Lita berharap kalau Kementerian PPA juga bisa mendorong seluruh program-program di kementerian lain agar tidak merugikan dan bisa memberikan kesempatan luas kepada seluruh perempuan di Indonesia.

Seperti mendorong kebijakan yang menguntungkan di Kementerian Tenaga Kerja bagi para tenaga kerja wanita di luar negeri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com