Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Seharusnya Kementerian PPA Leading untuk Pakai Perspektif Adil Gender"

Kompas.com - 08/02/2015, 18:50 WIB
Andri Donnal Putera

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaringan Perempuan Indonesia mengkritisi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang kurang berperan dalam memperjuangkan nasib perempuan di Indonesia.

Terlebih saat sedang ada isu-isu yang merendahkan martabat perempuan, kementerian dirasa tidak tampil dan memberikan dukungan.

"Mana suaranya pas lagi ramai-ramainya tes keperawanan? Seharusnya Kementerian PPA leading untuk pakai perspektif adil gender," kata Lita Anggraini, anggota salah satu organisasi Jaringan Perempuan Indonesia, JALA PRT, kepada Kompas.com, Minggu (8/2/2015).

Lita menjelaskan, wacana tes keperawanan memang bukan hal baru. Wacana tersebut dulu sempat diangkat tetapi perlahan mulai tidak terdengar. Kemudian saat wacana ini didengungkan lagi sekarang, Kementerian PPA pun sama sekali tidak berkomentar.

Dengan begitu, wacana ini seakan dibiarkan begitu saja tanpa adanya pembelaan atau klarifikasi apakah hal tersebut pantas atau tidak dari sudut pandang kementerian yang khusus mengatur tentang perempuan. [Baca: Jokowi dan Para Menteri Dinilai Abaikan Nasib Perempuan]

Perspektif adil gender sendiri yang dimaksud oleh Lita adalah peraturan yang tertuang dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarus-utamaan Gender (PUG). Dari perspektif ini, seharusnya tidak ada lagi diskriminasi terhadap perempuan di seluruh lini kehidupan dan di bidang apapun.

Namun, kata dia, Kementerian PPA sendiri tidak memasukkan salah satu peraturan yang diskriminatif, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ke dalam agenda perubahan.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesetaraan Gender yang telah diusung oleh Kementerian PPA pun tidak masuk dalam agenda prioritas Prolegnas tahun 2015. Padahal, RUU ini sudah 11 tahun hanya sebatas di pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Meski demikian, Lita berharap kalau Kementerian PPA juga bisa mendorong seluruh program-program di kementerian lain agar tidak merugikan dan bisa memberikan kesempatan luas kepada seluruh perempuan di Indonesia.

Seperti mendorong kebijakan yang menguntungkan di Kementerian Tenaga Kerja bagi para tenaga kerja wanita di luar negeri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Nasional
BNPB: 20 Korban Hilang Akibar Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

BNPB: 20 Korban Hilang Akibar Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

Nasional
Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Nasional
Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Nasional
PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

Nasional
Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Nasional
Polri Tangkap 3 Tersangka 'Ilegal Fishing' Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Polri Tangkap 3 Tersangka "Ilegal Fishing" Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Nasional
PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

Nasional
Kesaksian JK dalam Sidang Karen Agustiawan yang Bikin Hadirin Tepuk Tangan...

Kesaksian JK dalam Sidang Karen Agustiawan yang Bikin Hadirin Tepuk Tangan...

Nasional
DPR Tunggu Surpres Sebelum Bahas RUU Kementerian Negara dengan Pemerintah

DPR Tunggu Surpres Sebelum Bahas RUU Kementerian Negara dengan Pemerintah

Nasional
Nurul Ghufron Akan Bela Diri di Sidang Etik Dewas KPK Hari Ini

Nurul Ghufron Akan Bela Diri di Sidang Etik Dewas KPK Hari Ini

Nasional
Prabowo Nilai Gaya Militeristik Tak Relevan Lagi, PDI-P: Apa Mudah Seseorang Berubah Karakter?

Prabowo Nilai Gaya Militeristik Tak Relevan Lagi, PDI-P: Apa Mudah Seseorang Berubah Karakter?

Nasional
Hadir di Dekranas Expo 2024, Iriana Jokowi Beli Gelang dan Batik di UMKM Binaan Pertamina

Hadir di Dekranas Expo 2024, Iriana Jokowi Beli Gelang dan Batik di UMKM Binaan Pertamina

Nasional
Jokowi Ucapkan Selamat ke PM Baru Singapura Lawrence Wong

Jokowi Ucapkan Selamat ke PM Baru Singapura Lawrence Wong

Nasional
Seputar Penghapusan Kelas BPJS dan Penjelasan Menkes...

Seputar Penghapusan Kelas BPJS dan Penjelasan Menkes...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com