Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas Perempuan: Pengurangan Jam Kerja Perempuan Akan Mendiskriminasi

Kompas.com - 03/12/2014, 11:26 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Rencana pemerintah mengurangi jam kerja bagi pegawai perempuan dinilai akan menyulitkan perempuan untuk berkarier dalam dunia kerja. Dikhawatirkan, jika wacana tersebut direalisasikan, hal itu malah mengurangi hak perempuan untuk mengembangkan diri.

"Produktivitas kerja perempuan akan lebih sedikit. Dikhawatirkan, hak mengembangkan diri perempuan jadi dikurangi," ujar Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Yuniyanti Chuzaifah, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (2/12/2014) malam.

Menurut Yuniyanti, wacana pengurangan jam kerja tersebut berpotensi mendiskriminasi perempuan. Hak-hak perempuan untuk mengembangkan berbagai kemampuan dalam diri menjadi terbatas. (Baca: Wapres Ingin Jam Kerja Pegawai Perempuan Dikurangi Dua Jam)

Selain itu, Yuniyanti mengatakan, aturan tersebut akan menyulitkan perempuan untuk mendapatkan pekerjaan. Pasalnya, dengan pengurangan jam kerja, produktivitas perempuan akan jauh berbeda dibanding pria. Banyak perusahaan akan lebih memilih karyawan pria ketimbang perempuan dengan alasan pria lebih menguntungkan perusahaan.

Yuniyanti menambahkan, pemerintah sebaiknya melakukan evaluasi lebih dulu sebelum menerapkan rencana tersebut. Menurut dia, pengaturan masalah jam kerja sebaiknya bisa diatur agar lebih fleksibel. Misalnya, perusahaan mungkin memberikan aturan bagi pegawai perempuan agar tidak selalu harus bekerja di dalam kantor.

Selain itu, kata Yuniyanti, masalah kemacetan di jalan raya juga sebaiknya mampu diatasi oleh pemerintah. Dengan berkurangnya kemacetan, waktu tempuh dari tempat kerja ke rumah akan lebih singkat sehingga masih ada waktu bagi pegawai perempuan untuk mengurus keluarga.

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi sebelumnya mengungkapkan, pemerintah akan menerapkan kebijakan pengurangan jam kerja bagi pegawai perempuan.

"Insya Allah, kami akan terapkan," kata Yuddy di Silang Monas, Jakarta, Senin (1/12/2014).

Yuddy menuturkan, pengurangan jam kerja tersebut dilakukan agar perempuan bisa mempunyai waktu yang cukup untuk keluarga. (baca: Pemerintah Akan Terapkan Pengurangan Jam Kerja Pegawai Perempuan)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Nasional
Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com