Masuk Bursa Calon Kapolri, Berapa Harta Kekayaan Komjen Dwi Priyatno?

Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang diakses di situs acch.kpk.go.id, Priyatno terakhir kali melaporkan harta kekayaan pada 12 Juli 2012. Saat itu, ia masih menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya dengan total harta sebesar Rp 860.200.000.

Harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang dilaporkan Priyatno saat itu senilai Rp 571.200.000. Sementara itu, harta bergerak berupa alat transportasi sebesar Rp 210 juta dan logam mulia senilai Rp 22 juta. Adapun harta bergerak lainnya yang dilaporkan Priyatno saat itu senilai Rp 35 juta. Selain itu, nilai giro dan setara kas sebesar Rp 22 juta.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, pemilihan kepala Polri memang tidak harus menggunakan KPK ataupun PPATK. Namun, Bambang meminta Jokowi menelisik terlebih dahulu LHKPN calon kepala Polri yang hendak ditunjuknya.

"Kepada Presiden, kalau mau dapat kepala Polri terbaik, pakailah LHKPN," kata Bambang di Kantor Perhimpunan Advokat Indonesia, di Jakarta, Kamis (5/2/2015) sore.

Bambang meyakini, dengan memeriksa LHKPN calon kepala Polri, bisa terlihat apakah ada kejanggalan terhadap harta kekayaan yang dimiliki sang calon. Jika nantinya LHKPN tidak bermasalah, Presiden pun bisa memilihnya sebagai pemimpin tertinggi Polri. Budi Gunawan yang dipilih Jokowi sebagai kepala Polri ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi dan rekening gendut. Presiden baru akan menentukan dilantik atau tak dilantiknya Budi pada pekan depan.

Komisi Kepolisian Nasional sudah menyiapkan empat jenderal bintang tiga untuk menggantikan Budi Gunawan. Mereka adalah Komjen Badrodin Haiti (Wakapolri), Komjen Budi Waseso (Kabareskrim), Komjen Dwi Priyatno (Irwasum), dan Komjen Putut Bayu Seno (Kabarhakam).