Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Wantimpres, Kerja Tim Independen Diminta Diberi Batas Waktu

Kompas.com - 26/01/2015, 12:21 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Tim independen yang dibentuk Presiden Joko Widodo harus bekerja cepat menyelesaikan persoalan yang terjadi antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Polri. Tim tersebut juga harus diberi batas waktu agar mereka dapat fokus menyelesaikan kasus ini.

"Saya pikir itu (tim independen) sudah tepat. Tapi, itu sifatnya ada jangka waktu supaya kalau dibilang ada perbedaan pandangan polemik, ini bisa diselesaikan," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2015).

Fadli mengingatkan, proses hukum yang kini tengah berjalan di kedua institusi itu tidak boleh berhenti begitu saja.

"Yang penting bagaimana menyelamatkan institusi ini, baik KPK maupun Polri," katanya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani menilai, langkah Jokowi membentuk tim independen sama seperti yang dilakukan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Ketika ada masalah, tak jarang SBY mengundang ahli untuk membantu menyelesaikannya.

"Saya kira cukup baik, Presiden undang sejumlah pakar, tokoh masyarakat yang peduli untuk mendapatkan masukan dari semua sisi sehingga persoalan cepat selesai," ujarnya.

Ia mengingatkan, tim independen yang dibentuk Jokowi ini sifatnya ad hoc. Seharusnya, Dewan Pertimbangan Presiden yang memberikan masukan kepada Presiden.

Presiden membentuk tim independen untuk mengatasi konflik antara KPK. Salah satu anggota tim, Jimmly Asshiddiqie, menjelaskan, tujuan dibentuknya tim independen ini untuk meredakan ketegangan di tengah masyarakat menyikapi penetapan tersangka calon kepala Polri Komjen Budi Gunawan oleh KPK dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri. (Baca: Ini Tujuan Jokowi Bentuk Tim Independen Sikapi Kisruh KPK-Polri)

"Yang penting kita beri dukungan memperkuat dan memastikan, baik KPK maupun Polri mendapat dukungan dari kita semua. Bangsa kita memerlukan KPK dan Polri yang efektif bekerja," kata Jimly. (Baca: Tim Bentukan Jokowi Mulai Amati Proses Hukum di KPK dan Polri)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Nasional
KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Nasional
Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Nasional
Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

PDN Diserang "Ransomware", Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

Nasional
Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Nasional
Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Nasional
Berkaca dari Kasus Vina Cirebon, Komnas HAM Sebut Proses Penyidikan dan Penyelidikan Polisi Rentan Pelanggaran

Berkaca dari Kasus Vina Cirebon, Komnas HAM Sebut Proses Penyidikan dan Penyelidikan Polisi Rentan Pelanggaran

Nasional
Minta Presiden Dipilih MPR Lagi, La Nyalla Desak Sidang Istimewa Usai Prabowo Dilantik

Minta Presiden Dipilih MPR Lagi, La Nyalla Desak Sidang Istimewa Usai Prabowo Dilantik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com