Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dana Bansos Akan Dialihkan ke Sektor Produktif

Kompas.com - 23/12/2014, 17:54 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengaku, dana bantuan sosial di tingkat provinsi dan kabupaten tidak dihapus, tetapi berubah bentuk. Sofyan mengatakan, pencairan dana bansos selama ini kerap tidak tepat sasaran sehingga pemerintah pun mulai mempertimbangkan penggunaan sistem perbankan.

"Yang penting, anggaran dana bansos mencapai sasaran lewat sistem perbankan sehingga orang yang mendapatkan dana bantuan itu betul-betul yang membutuhkan. Dana bansos itu mungkin akan digunakan ke arah produktif. Misalnya, ada perusahaan anak-anak muda yang mengembangkan IT, kami berikan dana bansos juga," ujar Sofyan di Kantor Presiden, Selasa (23/12/2014).

Sofyan mengatakan, apabila bantuan itu bisa tepat sasaran, maka hal ini bisa menjadi investasi bagi pemerintah. Bentuk bansos selama ini, kata Sofyan, membuka peluang adanya penyalahgunaan karena diarahkan untuk sektor konsumtif. Maka dari itu, pemerintah akan memperbaiki bentuk bansos dan juga model pemberian yang melalui perbankan.

Sofyan mengaku belum bisa memastikan waktu implementasi pengubahan model bansos. Namun, dia memastikan bahwa pelaksanaannya akan mulai dilakukan pada tahun depan.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengungkapkan, rencana perubahan model bansos masih dalam tahap kajian dan masih menunggu arahan Presiden. Andi juga mengaku, perubahan model bansos ini belum pernah menjadi agenda pembahasan dalam sidang kabinet.

"Mungkin baru akan dibahas dalam sidang kabinet pada awal Januari," ucap Andi.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan, dia mendapat perintah dari Presiden Joko "Jokowi" Widodo untuk menghapus dana bantuan sosial di seluruh Indonesia.

"Atas perintah Pak Presiden, dana bansos akan ditarik secara nasional," ujar Tjahjo di kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (22/12/2014) pagi.

Tjahjo mengatakan, penghapusan anggaran bansos dilakukan atas dasar banyaknya tindak penyelewengan atas dana tersebut. Tindakan penyelewengan tersebut dilakukan oleh kepala daerah atau DPRD.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tingkat Kemiskinan Hanya Turun 2,22 Persen Selama Jokowi Menjabat, Menkeu Enggan Beri Tanggapan

Tingkat Kemiskinan Hanya Turun 2,22 Persen Selama Jokowi Menjabat, Menkeu Enggan Beri Tanggapan

Nasional
Kapolri Terjunkan Propam dan Itwasum Cek Penyidikan Kasus Kematian Siswa SMP di Padang

Kapolri Terjunkan Propam dan Itwasum Cek Penyidikan Kasus Kematian Siswa SMP di Padang

Nasional
Bappenas Siapkan PDN di Empat Lokasi

Bappenas Siapkan PDN di Empat Lokasi

Nasional
Pendanaan Kunjungan Paus ke Indonesia Ditanggung Bersama, Bukan Hanya Satu Dua Orang

Pendanaan Kunjungan Paus ke Indonesia Ditanggung Bersama, Bukan Hanya Satu Dua Orang

Nasional
Jokowi Bahas Rencana Pemberlakuan Bea Masuk 200 Persen untuk Produk China

Jokowi Bahas Rencana Pemberlakuan Bea Masuk 200 Persen untuk Produk China

Nasional
ICW Sebut KPK Berencana Pulangkan Pejabat yang Bikin Kasus Macet ke Instansi Asal, tapi Gagal

ICW Sebut KPK Berencana Pulangkan Pejabat yang Bikin Kasus Macet ke Instansi Asal, tapi Gagal

Nasional
Kejagung Sita 7,7 Kg Emas Terkait Kasus Korupsi 109 Ton Emas

Kejagung Sita 7,7 Kg Emas Terkait Kasus Korupsi 109 Ton Emas

Nasional
Dua Kapal Fregat Merah Putih TNI AL Diharapkan Bisa Beroperasi pada 2028

Dua Kapal Fregat Merah Putih TNI AL Diharapkan Bisa Beroperasi pada 2028

Nasional
Hadiri Forum Doha III, Menlu Retno Suarakan Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Ekonomi

Hadiri Forum Doha III, Menlu Retno Suarakan Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Ekonomi

Nasional
Wilayah Udara IKN Akan Di-'cover' Radar GCI Buatan Perancis

Wilayah Udara IKN Akan Di-"cover" Radar GCI Buatan Perancis

Nasional
ICW Sebut Orang-Orang Kompeten Trauma dengan Pelemahan KPK 2019

ICW Sebut Orang-Orang Kompeten Trauma dengan Pelemahan KPK 2019

Nasional
Menlu Retno Hadiri Pertemuan Doha III, Bahas Nasib Afghanistan Setelah Dikuasai Taliban

Menlu Retno Hadiri Pertemuan Doha III, Bahas Nasib Afghanistan Setelah Dikuasai Taliban

Nasional
Respons Parpol soal Putusan KPU yang Akomodasi Putusan MA soal Batas Usia Calon Kepala Daerah

Respons Parpol soal Putusan KPU yang Akomodasi Putusan MA soal Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
KPK Blak-blakan Akui Ada Persoalan Hubungan dengan Polri dan Kejagung

KPK Blak-blakan Akui Ada Persoalan Hubungan dengan Polri dan Kejagung

Nasional
Kepada Polri, Puan: Berantas Segera Para Bandar Judi 'Online'

Kepada Polri, Puan: Berantas Segera Para Bandar Judi "Online"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com