Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Korea, Presiden Jokowi Tegaskan Tak Ada Ampunan untuk Terpidana Mati Narkoba

Kompas.com - 12/12/2014, 07:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan, ditolaknya grasi 64 terpidana mat kasus narkoba merupakan upaya penegakan hukum untuk memerangi peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang. Meski diwarnai pro dan kontra, Jokowi mengatakan, eksekusi hukuman mati akan segera dilaksanakan. Menurut dia, setiap hari setidaknya 40 orang meninggal dunia karena penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. 

"Sekarang 64 orang yang sudah diputuskan mati, sudah bertahun-tahun diambangkan," kata Jokowi saat berdialog dengan masyarakat Indonesia di Universitas Kyungsung, Busan, Korea Selatan, Kamis (11/12/2014) malam.

Jokowi menambahkan, dari 64 orang itu sesuai putusan pengadilan, hukuman yang dijalani adalah hukuman mati dan grasi yang diajukan sudah ditolak. Oleh karena itu, proses eksekusinya harus dijalankan sesuai proses hukum yang berlaku.

"Memang ada tekanan dari sana sini.Tapi tidak ada ampunan," ujar Jokowi.

Jokowi menekankan, pemerintah memandang serius upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang karena merupakan ancaman serius bagi masa depan Indonesia.

"Tantangan kita sekarang adalah narkoba, lebih dari 4,5 juta orang dalam proses rehabilitasi, tetapi yang 1,2 juta sudah tidak bisa karena sudah sangat parah," katanya. 

Dalam dialog ini, Presiden didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, serta beberapa menteri di antaranya Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi dan Kepala Badan Intelijen Negara Marciano Norman. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jaksa KPK Bakal Panggil Febri Diansyah dkk Jadi Saksi di Sidang SYL

Jaksa KPK Bakal Panggil Febri Diansyah dkk Jadi Saksi di Sidang SYL

Nasional
Putusan MK PHPU Pilpres 2024: Sebuah Epilog?

Putusan MK PHPU Pilpres 2024: Sebuah Epilog?

Nasional
Perlawanan Ghufron Jelang Sidang Etik, Dewas KPK Kompak Bela Albertina Ho

Perlawanan Ghufron Jelang Sidang Etik, Dewas KPK Kompak Bela Albertina Ho

Nasional
Nasdem dan PKB Merapat ke Prabowo-Gibran, Kekuatan Parlemen Berpotensi 71,89 Persen

Nasdem dan PKB Merapat ke Prabowo-Gibran, Kekuatan Parlemen Berpotensi 71,89 Persen

Nasional
Jaksa KPK Bakal Panggil Istri dan Anak SYL ke Persidangan

Jaksa KPK Bakal Panggil Istri dan Anak SYL ke Persidangan

Nasional
BKKBN Masih Verifikasi Situasi 'Stunting' Terkini di Indonesia

BKKBN Masih Verifikasi Situasi "Stunting" Terkini di Indonesia

Nasional
Wapres: Kalau Keluarga Baik, Bangsa Indonesia Akan Baik

Wapres: Kalau Keluarga Baik, Bangsa Indonesia Akan Baik

Nasional
Kekuatan Oposisi Masih Tetap Dibutuhkan...

Kekuatan Oposisi Masih Tetap Dibutuhkan...

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, PKB Pastikan Tak Bakal Rusak Soliditas Koalisi Indonesia Maju

Dukung Prabowo-Gibran, PKB Pastikan Tak Bakal Rusak Soliditas Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Senada dengan Nasdem, PKB Anggap Hak Angket Kecurangan Pemilu Kian Sulit Diwujudkan

Senada dengan Nasdem, PKB Anggap Hak Angket Kecurangan Pemilu Kian Sulit Diwujudkan

Nasional
Usai Dukung Prabowo-Gibran, Nasdem dan PKB Bilang Timnas Amin ‘Bubar’

Usai Dukung Prabowo-Gibran, Nasdem dan PKB Bilang Timnas Amin ‘Bubar’

Nasional
MK Sidangkan Sengketa Pileg 2024 Mulai 29 April, Sehari Puluhan Perkara

MK Sidangkan Sengketa Pileg 2024 Mulai 29 April, Sehari Puluhan Perkara

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PKS: Pak Surya Paling Cantik Bermain Politik

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PKS: Pak Surya Paling Cantik Bermain Politik

Nasional
Penghormatan Terakhir PDI-P untuk Tumbu Saraswati...

Penghormatan Terakhir PDI-P untuk Tumbu Saraswati...

Nasional
Idrus Sebut Ada Posisi Strategis yang Ditawarkan jika Jokowi Masuk Golkar; Ketua Umum hingga Ketua Dewan Pembina

Idrus Sebut Ada Posisi Strategis yang Ditawarkan jika Jokowi Masuk Golkar; Ketua Umum hingga Ketua Dewan Pembina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com