Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pertemuan Jokowi-SBY Diprediksi Politisi PDI-P akan Ubah Peta Politik

Kompas.com - 11/12/2014, 15:22 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI Perjuangan Maruarar Sirait mengatakan, pertemuan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono adalah titik tolak yang mengubah peta konstelasi politik yang terjadi di tanah air. Menurut Maruarar, setelah pertemuan itu Partai Golkar langsung bereaksi.

"Ini jelas bisa mengubah peta nasional, buktinya hasil Munas Partai Golkar inginkan pilkada langsung itu bisa diubah. Tentu Golkar tidak sembarangan mengubah hasil munas," ucap Maruarar di Kompleks Parlemen, Kamis (11/12/2014).

Dia membandingkan Kongres yang dilakukan PDI-P pada 2010 lalu yang menyatakan PDI-P akan berada di luar pemerintah. Saat itu, PDI-P langsung didekati Partai Demokrat untuk bergabung ke pemerintahan. Namun, PDI-P menolak karena berpegang pada hasil munas.

"Maka, sebuah hal luar biasa Partai Golkar bisa mengubah hal prinsip seperti. Pasti tidak akan mungkin tanpa perhitungan-perhitungan," ujar Ketua DPP partai berlambang banteng itu.

Sinyal lainnya yang ditangkap Maruarar adalah pernyataan Ketua DPR Setya Novanto yang juga politisi Partai Golkar. Setya mengatakan bahwa sudah tidak ada lagi KIH dan KMP. Hal tersebut diyakini Maruarar akan bermakna politis ke depannya.

Namun, Maruarar tidak mau berspekulasi lebih lanjut apakah Golkar akan kemudian bergabung ke pemerintah. "Yang jelas pertemuan itu punya makna besar, dan akan mengubahnya. Apakah akan ada yang happy? Pasti," ujar Maruarar.

Seperti diketahui, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sudah bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka beberapa waktu lalu. Di dalam pertemuan itu, Jokowi dan SBY sepakat mengawal Perppu Pilkada agar bisa diloloskan di DPR.

Setelah itu, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie pun menyatakan dukungannya atas perppu yang mencantumkan model pilkada langsung. Padahal, Aburizal sebelumnya dengan tegas menyatakan menolak perppu tersebut, yang ditegaskan dalam Munas IX Partai Golkar di Bali. (baca: Aburizal: Tolak Perppu Pilkada!)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Seekor Sapi Masuk ke Tol Jagorawi, Lalu Linta Sempat Macet

Seekor Sapi Masuk ke Tol Jagorawi, Lalu Linta Sempat Macet

Nasional
KPK Akan Gelar Shalat Idul Adha Berjamaah untuk Tahanan Kasus Korupsi

KPK Akan Gelar Shalat Idul Adha Berjamaah untuk Tahanan Kasus Korupsi

Nasional
Ahli Sebut Judi Online seperti Penyalahgunaan Narkoba, Pelakunya Jadi Korban Perbuatan Sendiri

Ahli Sebut Judi Online seperti Penyalahgunaan Narkoba, Pelakunya Jadi Korban Perbuatan Sendiri

Nasional
PBB Copot Afriansyah Noor dari Posisi Sekjen

PBB Copot Afriansyah Noor dari Posisi Sekjen

Nasional
Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Nasional
Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Nasional
55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

Nasional
Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Nasional
Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Nasional
Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Nasional
Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Nasional
Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Nasional
Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Nasional
Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com