Dugaan Suap Ketua DPRD Bangkalan Terkait Gas Alam untuk PLTG di Gresik

Kompas.com - 02/12/2014, 22:27 WIB
TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menyampaikan keterangan pers tentang refleksi akhir tahun KPK, di Kantor KPK, Jakarta, Senin (30/12/2013). KPK menyampaikan lima lingkup capaian dan kinerja selama 2013, yaitu di bidang kapasitas kelembagaan, penindakan, pencegahan, koordinasi supervisi, dan kerja sama strategis, dengan total kerugian negara yang berhasil diselamatkan lebih dari Rp 1 triliun. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto mengatakan, Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron diduga menerima suap terkait jual beli gas alam di Bangkalan, Jawa Timur. Gas alam tersebut, jelas Bambang, digunakan untuk pembangkit listrik di Gresik dan Gili Timur, Bangkalan.

"Diduga telah terjadi tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji yang terkait dengan jual beli gas alam untuk pembangkit listrik di Gresik dan Gili Timur, Bangkalan, Jawa Timur," ujar Bambang di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (2/12/2014).

Bambang mengatakan, kasus ini melibatkan Direktur PT Media Karya Sentosa Antonio Bambang Djatmiko sebagai pemberi uang dan Ketua DPRD Fuad Amin Imron sebagai penerima uang.

Selain Antonio dan Bambang, dua orang lainnya yang diduga terlibat adalah Rauf dan Darmono sebagai perantara suap. Bambang mengatakan, PT MKS yang dipimpin Antonio pernah bekerja sama dengan salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Daerah di Bangkalan bernama PD Sumber Daya. Kerja sama tersebut dilakukan untuk menghidupkan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) di Bangkalan dan Gresik.

Pada 2007, Fuad selaku Bupati Bangkalan menandatangan kontrak kerja sama antara PD Sumber Daya dengan PT Media Karya Sentosa. Bambang mengatakan, saat ini KPK masih mendalami keterlibatan PD Sumber Daya dalam kasus tersebut sebagai sarana atau termasuk sebagai pelaku.

"Kita dalami apakah ada kaitannya dengan pemenuhan pasokan listrik itu yang mesti didalami. Kita punya hipotesis dan belum bisa dibuktikan," ujar Bambang.

Atas perbuatannya, Antonio sebagai pihak pemberi suap disangkakan dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a dan b, serta Pasal 13 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. Sementara Fuad dan Rauf sebagai pihak penerima suap disangkakan dengan Pasal 12 huruf a dan b, serta Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 11 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. Sedangkan untuk Darmono yang merupakan anggota TNI AL, KPK menyerahkan penanganan hukum sepenuhnya kepada peradilan militer sesuai undang-undang militer.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorInggried Dwi Wedhaswary
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X