Ketua Ombudsman: Kebijakan "Kartu Sakti" Jokowi Terlalu Terburu-buru

Kompas.com - 22/11/2014, 14:39 WIB
Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana KOMPAS.COM/Sandro GatraKetua Ombudsman Danang Girindrawardana
Penulis Icha Rastika
|
EditorBayu Galih


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlalu terburu-buru dalam menerbitkan program "kartu sakti" yang berupa Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Hebat, dan Kartu Keluarga Sejahtera. Menurut Danang, kebijakan itu diterbitkan tanpa lebih dulu melakukan kajian terhadap kemungkinan tumpang tindih dengan kebijakan yang lahir lebih dulu, baik di pusat maupun di daerah.

"Saya menilai kebijakan kartu-kartu Presiden saat ini terlalu buru-buru, buru-buru banget. Harus dilihat dulu atau mengurangkan dulu potensi konfliknya dengan kebijakan-kebijakan yang sudah lahir lebih dulu, baik di pusat maupun daerah. Namun, ini tiba-tiba diterbitkan satu kebijakan baru, meskipun sama dengan visi, tetapi belum dengan melakukan reduksi terhadap kebijakan-kebijakan sebelumnya," kata Danang di Jakarta, Sabtu (22/11/2014).

Ia menilai, kebijakan "kartu sakti" ini tumpang tindih dengan kebijakan sejumlah daerah yang memiliki program sama. Selain itu, menurut Danang, penerbitan "kartu sakti" ini justru mengakibatkan pemborosan negara karena over budget atau pembiayaan ganda.

"Sangat duplikatif, dan sangat over budget, jadi pemerintah harus benar-benar menghilangkan salah satunya. Saya kira Pak Jokowi sadar betul bahwa kebijakan itu sangat overlapping dengan kebijakan pemerintah daerah," kata Danang.

Menurut hasil penelitian sementara Ombudsman, ada 40-60 daerah yang memiliki program serupa. Setiap daerah, kata dia, menganggarkan dana Rp 70 miliar hingga Rp 80 miliar per tahun untuk program tersebut. Dengan besarnya dana yang dianggarkan tiap daerah itu, Danang memperkirakan, pemborosan anggaran akibat peluncuran "kartu sakti" Jokowi juga sangat besar.

"Negara juga menerbitkan hal yang sama. Ini menjadi redundant (mubazir) yang tidak boleh diteruskan. Ini harus segera dihentikan, mumpung belum sampai APBN 2015," tutur Danang.

Oleh karena itu, Ombudsman mengimbau Jokowi untuk menertibkan terlebih dahulu kebijakan-kebijakan daerah. Jika kondisi ini terus dibiarkan, lanjut Danang, Presiden Jokowi dan jajarannya bisa disebut melakukan praktik mala-administrasi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani meminta maaf kepada publik jika program "kartu sakti" dari Presiden Joko Widodo belum dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat. Puan mengakui bahwa program "kartu sakti" ini dibuat dalam waktu singkat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

134.500 Dosis Vaksin Novavax Tiba dari China, Pemerintah Kejar Target Vaksinasi Covid-19

134.500 Dosis Vaksin Novavax Tiba dari China, Pemerintah Kejar Target Vaksinasi Covid-19

Nasional
Kemenkes: Efikasi Novavax 96,4 Persen terhadap Covid-19 Varian Non-alfa

Kemenkes: Efikasi Novavax 96,4 Persen terhadap Covid-19 Varian Non-alfa

Nasional
Selamat dari Kecelakaan Saat Reli, Bamsoet: Allah Masih Melindungi Saya

Selamat dari Kecelakaan Saat Reli, Bamsoet: Allah Masih Melindungi Saya

Nasional
UPDATE 27 November: Indonesia Baru Capai Vaksinasi 44,97 Persen dari Target Herd Immunity

UPDATE 27 November: Indonesia Baru Capai Vaksinasi 44,97 Persen dari Target Herd Immunity

Nasional
Update 27 November: Positivity Rate Kasus Harian Covid-19 Sebesar 0,21 Persen

Update 27 November: Positivity Rate Kasus Harian Covid-19 Sebesar 0,21 Persen

Nasional
Update 27 November: Ada 5.397 Suspek Covid-19 di Indonesia

Update 27 November: Ada 5.397 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Menpan RB Larang ASN Cuti pada 24 Desember 2021-2 Januari 2022

Menpan RB Larang ASN Cuti pada 24 Desember 2021-2 Januari 2022

Nasional
Update 27 November: Bertambah 11, Total 143.807 Orang Meninggal Dunia akibat Covid-19

Update 27 November: Bertambah 11, Total 143.807 Orang Meninggal Dunia akibat Covid-19

Nasional
Jokowi: Target Vaksinasi Covid-19 yang Ditetapkan WHO Sulit Tercapai di Akhir 2021

Jokowi: Target Vaksinasi Covid-19 yang Ditetapkan WHO Sulit Tercapai di Akhir 2021

Nasional
Kapolri Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Serentak Indonesia di Bogor

Kapolri Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Serentak Indonesia di Bogor

Nasional
Cerita Guru Honorer di Ende yang 7 Bulan Belum Terima Gaji ...

Cerita Guru Honorer di Ende yang 7 Bulan Belum Terima Gaji ...

Nasional
Update 27 November: 8.226 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Update 27 November: 8.226 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Bamsoet Jadi Navigator Sean Gelael Saat Kecelakaan Reli di Meikarta

Bamsoet Jadi Navigator Sean Gelael Saat Kecelakaan Reli di Meikarta

Nasional
Update 27 November: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 26 Provinsi, DIY Catat Penambahan Tertinggi

Update 27 November: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 26 Provinsi, DIY Catat Penambahan Tertinggi

Nasional
Update 27 November: Bertambah 260, Total Kasus Covid-19 yang Sembuh Mencapai 4.103.639

Update 27 November: Bertambah 260, Total Kasus Covid-19 yang Sembuh Mencapai 4.103.639

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.