Surya Paloh Sebut Abraham Samad "Offside"

Kompas.com - 21/11/2014, 12:06 WIB
Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo bertemu Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di ruang tunggu VIP Bandara Internasional Adisucipto, Yogyakarta, Sabtu (3/5/2014). DIAN MAHARANIBakal calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo bertemu Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di ruang tunggu VIP Bandara Internasional Adisucipto, Yogyakarta, Sabtu (3/5/2014).
Penulis Dani Prabowo
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com 
— Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh menyayangkan pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad soal penunjukan HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung. Abraham mengkritik keputusan Presiden Joko Widodo tersebut.

"Artinya itu offside, komentar itu offside," kata Surya saat berbincang dengan sejumlah wartawan di kantornya di Jakarta, Jumat (21/11/2014).

Surya mengingatkan, sebagai sesama pimpinan, seharusnya Abraham dapat membesarkan hati lembaga lain. Hal itu merupakan suatu bentuk penghargaan suatu lembaga terhadap lembaga lain.

Ia juga mengingatkan agar Abraham jangan selalu memiliki prasangka negatif terhadap partai politik. Pasalnya, KPK saat ini hadir juga tidak terlepas dari peran partai politik.

"Ingat, KPK hari ini hadir tidak terlepas dari peran DPR. Sementara DPR merupakan representasi partai politik," kata dia.

Surya menambahkan, jika memang ada kader parpol yang dianggap layak untuk menduduki suatu jabatan penting, maka sebaiknya kader itu diberi kesempatan. (Baca: Surya Paloh: Apakah Salah Alumni Parpol Menduduki Jabatan Strategis?)

Sebelumnya, Samad menilai, keputusan Presiden Joko Widodo menunjuk HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung tidak tepat. Samad menyayangkan Jaksa Agung yang terpilih berasal dari partai politik.

"Sangat tidak tepat. Sangat disayangkan karena yang bersangkutan berasal dari partai politik," ujar Samad melalui pesan singkat, Kamis (20/11/2014).

Sebelum menjabat Jaksa Agung, Prasetyo merupakan politisi Partai Nasdem yang dipimpin oleh Surya Paloh. Menurut Samad, orang yang berlatar belakang politik biasanya memiliki konflik kepentingan. Padahal, kata dia, posisi jaksa agung harus diisi oleh sosok yang independen.

"Kejaksaan Agung adalah institusi penegakan hukum yang memerlukan sosok yang independen dan berintegritas," kata Samad.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Nasional
Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Nasional
Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Nasional
Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasional
Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Nasional
Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Nasional
KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

Nasional
Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Nasional
Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Nasional
Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Nasional
Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Nasional
Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Nasional
Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Nasional
Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X